harianorbit.com, 20 Januari 2012

 

Medan-ORBIT: Pengemplangan pajak jalan terus, termasuk di daerah ini. Kali ini terungkap ke permukaan, PT Indo Parking diduga mengemplang pajak kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Informasi dihimpun Harian Orbit Kamis (19/1), kewajiban pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan omset yang diperoleh perusahaan dari mengelola perparkiran di Medan Fair Plaza.

Hal ini terungkap saat kunjungan kerja (kunker) Komisi C DPRD Medan ke perusahaan itu kemarin dan melakukan pertemuan dengan manajemen PT Indo Parking. Dari pertemuan tersebut tersingkap total omset perusahaan dari mengelola perpakiran di seluruh lokasi parkir Medan Fair Plaza mencapai Rp500 juta per bulan.

kabartop.com, 20 Januari 2012

 

Kabartop.com – Jerman - Kalau lazimnya yang kita tahu tentang pajak, pastinya hanya sebatas pajak penghasilan, pajak bangunan, pajak kendaraan, pajak jalan dan sebagainya. Tapi pernahkah terlintas dipikiran Anda, ada pajak bagi orang gendut?

Aneh dan memang unik pajak yang diterapkan di Jerman ini. Pajak ini ditujukan bagi orang gendut. Pajak orang gendut ini angsurannya lebih tinggi dari pajak lain, tujuannya demi menutupi biaya tambahan yang mereka ciptakan dalam sistem kesehatan di negara tersebut.

"Saya berpikir, masuk akal bahwa orang yang dengan sengaja hidup tak sehat bertanggung jawab untuk itu dalam hal keuangan," kata Wanderwitz, anggota parelemen konservatif untuk Negara Bagian Saxon yang juga ketua kelompok parlemen muda dari Partai Demokrat Kristen pimpinan Kanselir Angela Merkel, sebagaimana dikutip dari Telegraph, Kamis (19/01/12).

Harian Seputar Indonesia, 20 Januari 2012

 

JAKARTA– Direktorat Jenderal Pajak memperluas sarana bagi wajib pajak (WP) untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2011.

Wajib pajak kini memiliki berbagai opsi untuk menyampaikan laporan pajaknya. Kini, laporan pajak perorangan tahunan bisa disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Pelaporan juga bisa dilakukan melalui penyampaian secara elektronik atau e-Fillingpada laman Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP). “Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT ini mulai berlaku sejak 30 Desember 2011,” ungkap Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi melalui keterangan tertulis yang diterima SINDO kemarin.

Harian Seputar Indonesia, 20 Januari 2012

 

MOJOKERTO – DPRD Kabupaten Mojokerto mencium kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak listrik. Diduga kebocoran itu terjadi karena kesengajaan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto Senedi mengungkapkan, tahun lalu pajak listrik menghasilkan Rp20 miliar. Dia menganggap angka itu kecil dibanding luas wilayah dan banyaknya industri di Kabupaten Mojokerto. ”Tidak masuk akal jika PAD dari sektor ini hanya Rp20 miliar setahun,”kata Senedi. Dugaan kebocoran PAD ini bisa dilihat dari sejumlah kejanggalan. Menurut Senedi,selama Pemkab Mojokerto dan PLN tak pernah merinci perolehan PAD.