Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday118
mod_vvisit_counterYesterday1057
mod_vvisit_counterThis week4098
mod_vvisit_counterThis month17936
mod_vvisit_counterAll1488884

DigitalClock

rumahpajak.com
Written by Administrator   
Saturday, 08 September 2007
Rumahpajak.com merupakan situs penyedia peraturan perundangan perpajakan di Indonesia yang dapat diakses oleh siapapun secara cuma-cuma tanpa melalui proses registrasi. Kini mencari peraturan pajak tidaklah sulit, hanya dengan sekali klik maka anda sudah bisa menemukan peraturan yang anda cari.  Terdapat ribuan peraturan perundangan perpajakan di dalam database kami yang akan  terus bertambah setiap harinya. Rumahpajak.com dapat menjadi mitra kerja anda dalam pekerjaan sehari-hari.
 
Rumahpajak.com menyediakan berita-berita seputar pajak, kurs pajak, kurs tengah Bank Indonesia yang akan kami update setiap hari dari berbagai surat kabar ternama yang terbit di Indonesia yang akan menambah wawasan anda dalam perkembangan perpajakan terkini di Indonesia
 
Rumahpajak.com didukung oleh tenaga terampil yang telah berpengalaman dalam bidang akuntansi dan perpajakan akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan anggota situs rumahpajak.com.

Rumahpajak.com memberikan layanan jasa pembukuan untuk perusahaan anda dengan biaya yang  terjangkau.  Anda  bisa lebih fokus terhadap usaha yang sedang anda jalankan tanpa dipusingkan oleh pekerjaan pembukuan. Kami yang akan mengerjakannya untuk anda dan menginformasikan setiap perkembangan usaha anda.
 
 
Untuk informasi dan pertanyaan silahkan meghubungi kami di This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Last Updated ( Thursday, 21 August 2014 )
 
Ruang Fiskal Pemerintah Baru Hanya Rp 20 Triliun
Written by Administrator   
Thursday, 21 August 2014
Kamis, 21 Agustus 2014 | 11:01 WIB
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP menilai, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan baru untuk bergerak menjalankan program-programnya.

Dia menjelaskan, pada pemerintahan kedua Susilo Bambang Yudhoyono yakni pada APBN 2005, ruang defisit yang digunakan hanya 0,8 persen dari PDB. Namun, saat ini ruang defisit yang sudah dipakai atau sudah dikunci adalah 2,32 persen dari PDB.

"Hanya tersisa 0,18 persen saja, jadi tinggal Rp 20 triliun. Jadi, ruang fiskal yang disediakan pemerintahan SBY untuk pemerintahan baru tanpa menaikkan BBM (bahan bakar minyak) hanya Rp 20 triliun," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis (21/8/2014). 

Read more...
 
Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Written by Administrator   
Thursday, 21 August 2014
Harian Kompas, 21 Agustus 2014
 

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan Bangunan ataupun nilai jual obyek pajak seharusnya didahului peningkatan kualitas pelayanan berikut kompetensi petugas pajak. Jika sebaliknya, hal yang terjadi adalah pajak akan membebani masyarakat dan tidak memenuhi prinsip keadilan.

”PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bukan pajak kekayaan. PBB adalah pajak kebendaan. Jadi, ada kemungkinan orang menyewa karena harus menyewa atau warisan sehingga PBB tidak boleh membebani secara berlebihan,” kata Prastowo.

Kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP), menurut Prastowo, tidak boleh semata-mata didasarkan atas kenaikan harga jual tanah. Pertama mesti ditelusuri penyebabnya. Jika kenaikan harga tanah akibat spekulasi, NJOP tidak layak naik.
 
Read more...
 
Target Pajak Ditingkatkan, Dinas Pajak Cianjur Gali Potensi Pajak Baru
Written by Administrator   
Thursday, 21 August 2014
pikiran-rakyat.com, 21 Agustus 2014
 

Target Pajak Ditingkatkan, Dinas Pajak Cianjur Gali Potensi Pajak Baru

CIANJUR, (PRLM).- Setelah memiliki kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), target pajak yang ditetapkan Pemkab Cianjur kepada Dinas Perpajakan Daerah (Disjakda) semakin naik. Dari target semula awal tahun ini sebanyak Rp 43,8 miliar, dalam perubahan anggaran dinaikan sebesar Rp 9,3 miliar atau menjadi Rp 53,1 miliar.

Kenaikan tersebut membuat Disjakda Cianjur terus melakukan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. "Pada anggaran perubahan tahun ini target PAD untuk Disjakda mengalami kenaikan dibeberapa sektor pajak daerah. Maka dari itu sebagai upaya agar target yang diberikan bisa tercapai, pihak Disjakda saat ini tengah melakukan penggalian potensi potensi baru untuk PAD," ucap Kepala Disjakda Cianjur, Arif Purnawan saat ditemui usai acara di Kantor Pemkab Cianjur, Jalan Siti Jenab, Cianjur, Rabu (20/8/2014).

Arif menuturkan, salah satu penggalian potensi baru yang saat ini tengah dilakukan pihak Disjakda seperti pada sektor pajak parkir, yaitu dengan melakukan penyisiran pada sejumlah lokasi atau tempat tempat yang memiliki lahan parkir dengan potensi pendapatan besar.
 
Last Updated ( Thursday, 21 August 2014 )
Read more...
 
PPN untuk Produk Segar Harus Selektif
Written by Administrator   
Wednesday, 20 August 2014
Harian Kompas, 20 Agustus 2014
 

PPN untuk Produk Segar Harus Selektif

JAKARTA, KOMPAS — Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk segar pertanian harus selektif. Kementerian Pertanian tengah mengkaji opsi yang paling ideal dalam pengenaan PPN tersebut.

Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa (19/8), mengungkapkan, pengenaan PPN itu hendaknya tidak membebani petani. Produk pertanian segar dan skala usaha tani yang bisa dikenai PPN harus dibatasi karena PPN dikhawatirkan menekan harga jual produk pertanian segar.

”Komoditas pertanian dihasilkan oleh produsen dengan skala bervariasi, mulai dari skala luas seperti perkebunan hingga skala kecil terkait tanaman pangan,” ujarnya.

Beragamnya skala usaha penghasil komoditas pertanian itu tentu tidak bisa disamaratakan. Bahkan, mereka harus dibedakan sehingga petani dengan skala usaha kecil tidak semakin berat bebannya.

”Tanpa ada PPN, petani sudah sulit hidup sejahtera. Penyebabnya, skala usaha tani yang relatif kecil dan luas pengadaan lahan pertanian yang hanya 0,3 hektar. Apalagi kalau ditambah kewajiban PPN,” ujar Suswono.
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 9808