Bisnis.com, 8 Februari 2010

Sumber Bisnis di Ditjen Pajak yang mengetahui kasus ini mengatakan kemungkinan penambahan nilai kerugian negara terjadi karena dalam proses penyidikan yang dilaksanakan, penyidik menemukan komponen biaya pada
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga menyebabkan besaran pajak yang dibayarkan menjadi kecil.

"Itu salah satunya dari biaya bunga pinjaman. Kami sedang menelusuri, ya nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah," katanya kepada Bisnis tadi malam.

VivaNews.com, 8 Februari 2010

Uang pensiun, pesangon dan tunjangan hari tua akan dikenai pemotongan PPh final.

VIVAnews - Pemerintah mengenakan pajak penghasilan atas uang pensiun, pesangon dan jaminan hari tua bagi pegawai di Indonesia.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang diteken Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 25 Januari 2010. Itu mengacu pada UU PPh No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU PPh.

Di pasal 2 Peraturan Menkeu disebutkan pada ayat 1, bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Kontan, Minggu II, Februari, 8 Februari 2010

Sejumlah BUMN gerah setelah Ditjen Pajak merilis 100 penunggak pajak terbesar

Ditjen Pajak melansir daftar 100 penunggak pajak terbesar. Protes pun berhamburan karena ada yang merasa tidak punya tunggakan. Ada juga berkilah soal tunggakan pajak ini berhubungan dengan perbedaan penafsiran aturan pajak.

Bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, awal tahun merupakan saat yang tepat untuk berburu wajib pajak. Maklum, target penerimaan pajak yang kudu digenjot juga makin membumbung. Tahun ini, target pendapatan dari pajak mencapai Rp 658,24 triliun. Sementara, perolehan pajak pada tahun lalu mencapai sebesar Rp 565,77 triliun.

OkeZone.com, 8 Februari 2010

JAKARTA - Bak cendawan, perbankan syariah berkembang pesat di pelataran industri perbankan nasional. Namun sayang, cendawan tersebut terancam layu menyusul kewajiban perpajakan yang terus membuntutinya.

Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melansir sederetan perusahaan penunggak pajak. Di antaranya PT Bank Nasional Indonesia (BNI) Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk yang dinyatakan tersangkut utang ‘tunggakan pajak’ atas transaksi murabahah di unit usaha syariahnya.

Bersama beberapa perusahaan lain, baik swasta maupun pelat merah, keduanya dinyatakan belum menunaikan kewajiban perpajakannya. Tidak diungkap dengan jelas, berapa nilai tunggakan pajak masing-masing bank tersebut.  Direktur Usaha Kecil Menengah dan Syariah BNI Achmad Baiquni mengungkapkan, nilai piutang pajak sekurangnya mencapai Rp128,2 miliar dari transaksi jual beli (murabah) yang dilakukan unit usaha syariahnya.