Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday549
mod_vvisit_counterYesterday1175
mod_vvisit_counterThis week2839
mod_vvisit_counterThis month20626
mod_vvisit_counterAll1545883

DigitalClock

rumahpajak.com
Written by Administrator   
Saturday, 08 September 2007
Rumahpajak.com merupakan situs penyedia peraturan perundangan perpajakan di Indonesia yang dapat diakses oleh siapapun secara cuma-cuma tanpa melalui proses registrasi. Kini mencari peraturan pajak tidaklah sulit, hanya dengan sekali klik maka anda sudah bisa menemukan peraturan yang anda cari.  Terdapat ribuan peraturan perundangan perpajakan di dalam database kami yang akan  terus bertambah setiap harinya. Rumahpajak.com dapat menjadi mitra kerja anda dalam pekerjaan sehari-hari.
 
Rumahpajak.com menyediakan berita-berita seputar pajak, kurs pajak, kurs tengah Bank Indonesia yang akan kami update setiap hari dari berbagai surat kabar ternama yang terbit di Indonesia yang akan menambah wawasan anda dalam perkembangan perpajakan terkini di Indonesia
 
Rumahpajak.com didukung oleh tenaga terampil yang telah berpengalaman dalam bidang akuntansi dan perpajakan akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan anggota situs rumahpajak.com.

Rumahpajak.com memberikan layanan jasa pembukuan untuk perusahaan anda dengan biaya yang  terjangkau.  Anda  bisa lebih fokus terhadap usaha yang sedang anda jalankan tanpa dipusingkan oleh pekerjaan pembukuan. Kami yang akan mengerjakannya untuk anda dan menginformasikan setiap perkembangan usaha anda.
 
 
Untuk informasi dan pertanyaan silahkan meghubungi kami di This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Last Updated ( Thursday, 21 August 2014 )
 
Tarik Dana WNI, Sistem Pajak Harus Diubah
Written by Administrator   
Friday, 29 August 2014
Harian Kontan, 29 Agustus 2014
 

Tarik Dana WNI, Sistem Pajak Harus Diubah

JAKARTA. Dana  simpanan Warga  Negara  Indonesia (WNI) di perbankan  luar negeri diperkirakan jauh lebih besar  dibanding dengan di dalam negeri. Pemerintah perlu mengubah sistem pajak agar WNI mau memindahkan simpananannya dari  luar negeri ke bank domestik.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin memperkirakan, dana nasabah Indonesia di perbankan Singapura mencapai lebih dari US$ 100 miliar. Bahkan, bila ditambah dengan simpanan perusahaan asal Indonesia, jumlah itu bisa mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan untuk menarik dana itu masuk ke pasar keuangan domestik perlu tiga hal. Pertama, pembenahan administrasi perpajakan. Investor yang mengendapkan dananya di luar negeri enggan untuk masuk ke Indonesia karena takut penelusuran tim pajak.
 
Read more...
 
Target Belum Tercapai, DKI Perpanjang Waktu Pembayaran PBB
Written by Administrator   
Friday, 29 August 2014
Bisnis.com, 29 Agustus 2014
 

Target Belum Tercapai, DKI Perpanjang Waktu Pembayaran PBB

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memperpanjang waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga akhir September 2014.

Pasalnya, hingga jatuh tempo pada kemarin, Kamis (28/8/2018), realisasi penerimaan pajak daerah dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 70% dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini senilai Rp6,5 triliun.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi mengatakan masih banyaknya para wajib pajak yang belum melakukan pembayaran PBB sehingga diputuskan untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB.

Kebijakan ini dilakukan untuk memberi kelonggaran terhadap wajib pajak agar bisa membayar PBB. Sebab, dengan jam operasional perbankan yang cukup sempit akan mempersulit WP untuk menunaikan kewajibannya.
 
Read more...
 
PPN 10 Persen Bisa Bikin Bisnis Online Layu Sebelum Berkembang
Written by Administrator   
Thursday, 28 August 2014
jpnn.com, 28 Agustus 2014
 

PPN 10 Persen Bisa Bikin Bisnis Online Layu Sebelum Berkembang

JAKARTA - Rencana penerapan PPN 10 persen dari setiap transaksi penyelengara belanja online, baik perusahaan maupun individu kembali mencuat. Pemerintah melalui Dirjen Pajak tengah menggodok aturan tersebut.

Pakar e-commerce menilai, kebijakan tersebut dinilai dapat merugikan para pebisnis online. Sebab, semua produk atau barang sudah terkena PPN 10 persen. Nah, jika transaksi online dikenakan pajak lagi sebesar 10 persen per barang, maka para pelaku bisnis online akan terkena double take.

"Perlakukan ini akan menimbulkan kelesuan di bisnis online. Imbasnya  konsumen tidak lagi melirik bisnis online karena variable cost yang terlalu besar untuk pajak. Kalau orang beli online dikenakan lagi pajak 10 persen, maka barang tersebut harganya akan lebih mahal dan tidak kompetitif dengan toko offline," ucap Pakar E-commerce dari Institute Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo melalu siaran persnya.

Menurut Agung, peraturan tersebut belum bisa diterapkan lantaran bisa menimbulkan berbagai kendala. ”Dikhawatirkan aturannya tumpang tindih, sehingga pebisnis online dirugikan karena terkena double take tadi," serunya.
 
Read more...
 
DJP: Perpajakan Perdagangan Konvensional Dan "e-commerce" Sama
Written by Administrator   
Thursday, 28 August 2014
antaranews.com, 28 Agustus 2014
 

DJP: Perpajakan Perdagangan Konvensional Dan "e-commerce" Sama

Jakarta (Antara) - Direktur Transformasi Proses Bisnis dan Pejabat Pengganti Direktorat Jenderal Pajak Wahju K Tumakaka mengatakan tidak terdapat perbedaan aspek perpajakan antara perdagangan konvensional dan transaksi perdagangan "online" atau "e-commerce", sehingga memiliki objek pajak yang sama.

"Bagaimanapun ini kan kami harus memberlakukan dengan adil, bukan berarti tidak adil, tapi ini bukan toko biasa, jualannya jualan `online`. Nah, itu yang bayar pajak maupun toko `online` atau tidak di toko biasa tetap bayar pajak," kata Wahju K Tumakaka di Jakarta, Rabu.

Objek pertama, yaitu untuk Pajak Penghasilan (PPh) berupa penghasilan, di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
 
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 9820