Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday606
mod_vvisit_counterYesterday912
mod_vvisit_counterThis week4001
mod_vvisit_counterThis month606
mod_vvisit_counterAll1471553

DigitalClock

rumahpajak.com
Written by Administrator   
Saturday, 08 September 2007
Rumahpajak.com merupakan situs penyedia peraturan perundangan perpajakan di Indonesia yang dapat diakses oleh siapapun secara cuma-cuma tanpa melalui proses registrasi. Kini mencari peraturan pajak tidaklah sulit, hanya dengan sekali klik maka anda sudah bisa menemukan peraturan yang anda cari.  Terdapat ribuan peraturan perundangan perpajakan di dalam database kami yang akan  terus bertambah setiap harinya. Rumahpajak.com dapat menjadi mitra kerja anda dalam pekerjaan sehari-hari.
 
Rumahpajak.com menyediakan berita-berita seputar pajak, kurs pajak, kurs tengah Bank Indonesia yang akan kami update setiap hari dari berbagai surat kabar ternama yang terbit di Indonesia yang akan menambah wawasan anda dalam perkembangan perpajakan terkini di Indonesia
 
Rumahpajak.com didukung oleh tenaga terampil yang telah berpengalaman dalam bidang akuntansi dan perpajakan akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan anggota situs rumahpajak.com.

Rumahpajak.com memberikan layanan jasa pembukuan untuk perusahaan anda dengan biaya yang  terjangkau.  Anda  bisa lebih fokus terhadap usaha yang sedang anda jalankan tanpa dipusingkan oleh pekerjaan pembukuan. Kami yang akan mengerjakannya untuk anda dan menginformasikan setiap perkembangan usaha anda.
 
 
Untuk informasi dan pertanyaan silahkan meghubungi kami di This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Last Updated ( Wednesday, 09 January 2013 )
 
PNS Bekasi Tilap Pajak Rp 1,2 M
Written by Administrator   
Wednesday, 02 July 2014
Harian Kontan, 2 Juli 2014
 

PNS Bekasi Tilap Pajak Rp 1,2 M

JAKARTA.  Penyidik  Direktorat Jenderal  Pajak  Kantor Wilayah (Kanwil DJP) Jawa Barat II menahan mantan bendahara DPRD Kota Bekasi, berinisial R karena kasus penggelapan pajak. Akibat ulah R, negara merugi sekitar Rp 1,2 miliar.  R  kini mendekam  di  Rumah Tahanan Negara Bulak Kapal, Bekasi untuk menunggu proses persidangan di pengadilan.

Wahju Karya Tumakaka, Pelaksana Tugas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, menjelaskan, R  sengaja  tak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas  honorarium  dan  tunjangan perumahan  anggota DPRD Kota Bekasi. R juga tak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Atas perbuatannya  tersebut,  R terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak  empat kali  jumlah pajak terutang.  Penyidik Ditjen  Pajak sudah melimpahkan  berkas-berkasnya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga kasus  ini  tinggal disidangkan.
 
 
Kemperin Minta PPnBM Non Otomotif Dihapuskan
Written by Administrator   
Wednesday, 02 July 2014
Harian Kontan, 2 Juli 2014
 

Kemperin Minta PPnBM Non Otomotif Dihapuskan

JAKARTA. Menteri Perindustrian Muhamad Suleman Hidayat mengusulkan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk sektor non-otomotif. Alasannya, banyak produk yang dulu dikategorikan sebagai barang mewah, kini sudah tidak mewah lagi.

Jika aturan pengenaan PPnBM untuk produk non otomotif  itu  tetap dipertahankan, Hidayat khawatir kebijakan tersebut justru akan mematikan industri dalam negeri sendiri. "Lebih baik dihapuskan saja aturan itu," kata Hidayat di kantornya, Selasa (1/7).

Asal tahu saja, sektor non otomotif yang selama ini terkena aturan PPnBM itu adalah; produk peralatan rumah tangga dengan batasan harga di bawah Rp 5 juta atau Rp 10 juta, pesawat penerima siaran televisi dengan batasan harga di bawah Rp 10 juta dan ukuran 40 inci, lemari pendingin dengan batasan harga di bawah Rp 10 juta, mesin pengatur suhu udara dengan batasan harga di bawah Rp 8 juta, mesin pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga di bawah Rp 5 juta maupun proyektor. Ada juga produk saniter dengan batasan harga di bawah Rp 10 juta.
 
Read more...
 
Pemerintah Siapkan Strategi Genjot PNBP
Written by Administrator   
Wednesday, 02 July 2014
Harian Kontan, 2 Juli 2014
 

Pemerintah Siapkan Strategi Genjot PNBP

JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan  strategi  untuk mendongkrak  penerimaan negara bukan pajak  (PNBP) pada 2015. Salah satu strateginya,  pemerintah  berencana untuk  merevisi  tarif  PNBP pada  kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun depan.
 
Pelaksana tugas (Plt) Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto mengungkapkan, untuk meningkatkan penerimaan PNBP pada 2015, pemerintah berencana untuk memantau pemungutan PNBP terutama di K/L. Tujuannya, agar penerimaan PNBP K/L bisa lebih produktif.

Andin  bilang,  pemerintah juga berencana merevisi tarif PNBP di masing-masing K/L untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) 2015. "Untuk PNBP K/L, rata-rata akan direvisi tarifnya, sehingga paling tidak bisa menaikkan  penerimaan  (PNBP) nya," jelasnya usai rapat panitia kerja (Panja) Badan Anggaran Senin (1/7). Sayangnya, ia masih belum bisa merinci berapa besar revisi tarif PNBP untuk  masing-masing  K/L pada 2015.

 
Read more...
 
Kapasitas Stagnan, Pajak Pas-pasan
Written by Administrator   
Tuesday, 01 July 2014
Harian Kompas, 1 Juli 2014
 

Kapasitas Stagnan, Pajak Pas-pasan

JAKARTA, KOMPAS — Kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun pajak relatif stagnan dari tahun ke tahun. Usaha perbaikan yang dilakukan, dengan kapasitas yang relatif tetap, pada akhirnya tetap akan menghasilkan pendapatan pajak yang pas-pasan.

”Dengan kapasitas yang terbatas, peningkatan seperti prosedur operasional standar dan peningkatan teknologi informasi sudah dilakukan. Tetapi, pada akhirnya, kapasitas yang terbatas akan menjadi masalah. Kalau kami tidak menambah pegawai dan infrastruktur, akan mentok. Rasio pajak paling-paling hanya 13 persen,” kata Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Senin (30/6).

Rasio pajak adalah jumlah pajak yang dihimpun dibandingkan produk domestik bruto (PDB) pada tahun yang sama.

Rapat kerja tersebut membahas asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Pembahasan baru menyangkut pembicaraan pendahuluan.
 
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 9751