Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday159
mod_vvisit_counterYesterday1301
mod_vvisit_counterThis week10824
mod_vvisit_counterThis month31208
mod_vvisit_counterAll1722705

DigitalClock

Restitusi Pajak 2015 Capai Rp 95 Triliun
Written by Administrator   
Tuesday, 12 January 2016
Harian Kontan 12 Jan 2016
 
PEMERINTAH telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak tahun 2015 sebesar Rp 95 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan restitusi tahun 2014 sebesar Rp  84,2  triliun.  "Itu  kombinasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (11/1).
 
Hampir separuh restitusi itu berasal dari pengembalian PPN, sehingga berakibat rendahnya penerimaan PPN akhir tahun 2015.
 
Data Kemkeu menunjukkan, hingga 31 Desember  2015,  realisasi PPN mencapai Rp 423,53 triliun. Angka tersebut hanya 73,47% dari target Rp 576,5 triliun. Selain PPN impor yang tergerus akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya PPN juga dinilai karena masih banyaknya PPN fiktif. Padahal sepanjang 2015 Ditjen Pajak terbilang cukup gencar melakukan penindakan atas kasus-kasus pidana pajak fiktif.
Read more...
 
Ekonomi Lesu, Insentif Tax Holiday Sepi Peminat
Written by Administrator   
Wednesday, 13 January 2016
Harian Kontan 13 Jan 2016
 
JAKARTA.  Insentif  tax holiday sepi peminat. Sebab sepanjang  tahun 2015  fasilitas tax holiday  baru  diberikan kepada satu perusahaan. Padahal  insentif  ini  digembar-gemborkan bisa mengerek investasi baru di Indonesia selama 2015.
 
Sementara fasilitas tax allowance diberikan kepada 16 perusahaan. Kepala Subdirektorat Peraturan  Pajak  Penghasilan (PPh) Badan Ditjen Pajak Raden  Setyadi  Aris  Handono mengatakan, wajib pajak lebih tertarik dengan  fasilitas  tax allowance dibanding tax holiday.
 
"Mungkin karena ekonomi sedang  lesu,  tax holiday tidak menarik karena perusahaan menjadi lebih lama mencapai break even point," katanya, Selasa (12/1).

Insentif tax holiday diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015  yang  berlaku Agustus  2015.  Perusahaan yang mendapatkan fasilitas ini diberikan  pengurangan PPh selama lima hingga  15 tahun, dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun.
 
Read more...
 
RUU Tax Amnesty Mentok Soal Basis Tahun Pajak
Written by Administrator   
Thursday, 14 January 2016
Harian Kontan 14 Jan 2016
 
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah menjadi RUU prioritas yang akan dibahas bersama DPR tahun ini. Meski demikian, pemerintah belum juga menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah masih membahas tentang penentuan tahun pajak yang akan digunakan untuk menghitung besaran kesalahan wajib pajak dan besaran  tebusan yang seharusnya dibayarkan wajib pajak. Saat ini, pihaknya masih menimbang apakah akan menggunakan basis perhitungan hingga tahun pajak 2014 atau 2015. "Intinya supaya adil dalam arti jangan sampai dia terkena dua kali pajak (tebusan)," kata Darmin usai rapat koordinasi membahas  tax amnesty, di kantornya, Rabu (13/1) malam.
 
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Staf Khusus Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi. Sofjan menjelaskan,  jika perhitungan dilakukan hingga  tahun pajak 2014, pemerintah khawatir wajib pajak akan terkena pajak ganda.
Read more...
 
Penambang Besar Enggan Pajak Naik
Written by Administrator   
Friday, 15 January 2016
Harian Komtam, 15 Jan 2016
 
JAKARTA. Renegosiasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I atau perusahaan besar masih jalan ditempat.

Hingga kini baru satu perusahaan yang kontraknya diamandemen yakni PT Indominco Mandiri.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan proses renegosiasi dengan perusahaan besar masih terganjal masalah keuangan.

Mayoritas perusahaan keberatan dengan perpajakan. "Paling berat di masalah keuangan karena efeknya mereka harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan bangunan (PBB)," katanya, Kamis (14/1).

Pasalnya, selama ini perusahaan tambang besar terkena pajak dengan sistem nail down alias pajak tetap sejak beroperasi hingga kontrak berakhir. Dalam renegosiasi, pemerintah meminta sistem perpajakan diubah menjadi prevailing, yakni mengikuti aturan yang berlaku masa kontrak yakni bisa berubah di masa pertengahan kontrak.
Read more...
 
Indonesia Terapkan PPN Sapi Impor, Eksportir Australia Kaget
Written by Administrator   
Tuesday, 19 January 2016
REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kalangan eksportir sapi Australia mengaku kaget atas keputusan Pemerintah Indonesia memberlakukan pajak baru atas ternak sapi impor.

Informasi yang diperoleh ABC menyebutkan sapi-sapi Australia baru saja selesai dibongkar muat di Jakarta, Senin (18/1), namun kabarnya akan terkena ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen

Eksportir Ashley James dari perusahaan Frontier International mengatakan kebijakan ini mengejutkan semua eksportir.

"Kami menerima email Kamis (pekan lalu) dari pihak Bea Cukai yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menerapkan PPN 10 persen atas sapi impor. Sejak itu, kami berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana hal ini akan berdampak pada perdagangan ekspor," ujar James.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 11 - 20 of 9399