Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1175
mod_vvisit_counterYesterday1419
mod_vvisit_counterThis week14439
mod_vvisit_counterThis month40378
mod_vvisit_counterAll1824920

DigitalClock

RUU Tax Amesty Masih Menunggu Ampres
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016
Harian Kontanm 27 Jan 2016
 
DEWAN Perwakilan Rakyat  (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. Lewat sidang paripurna kemarin (26/1), RUU Tax Amnesty menjadi RUU prioritas tahun ini.
 
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, keputusan  itu sesuai dengan keputusan sidang paripurna 15 Desember 2015.  RUU Pengampunan Pajak akan dibahas bersamaan dengan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RUU Pengampunan Pajak menjadi inisiatif pemerintah, dan RUU KPK jadi inisiatif DPR.
 
Firman bilang, pihaknya masih menunggu Amanat Presiden (Ampres) tentang RUU Tax Amnesty. Setelah itu, berdasarkan mekanisme, pembahasan dilakukan Panitia Kerja (Panja) masing-masing komisi DPR atau oleh Panitia Khusus (Pansus). "Kalau Badan Musyawarah memutuskan ke Panja komisi, nanti kami lihat slot waktu di komisi," kata Firman, usai sidang paripurna DPR, Selasa (26/1).

Read more...
 
Dirjen Pajak Definitif Perlu Segera Ditetapkan
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016
Harian Kontan 27 Jan 2016
 
JAKARTA. Belum adanya Dirjen Pajak definitif dikhawatirkan  bakal  membuat  target pajak tahun ini semakin sulit tercapai. Posisi pelaksana tugas  (Plt)  yang  saat  ini dipegang oleh Ken Dwijugiasteadi dinilai belum cukup kuat, terutama terkait kebijakan-kebijakan strategis perpajakan.
 
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jabatan Plt Dirjen Pajak secara administratif tidak memiliki  kewenangan dalam hal mutasi dan promosi pegawai Ditjen Pajak. Bahkan jabatan Plt ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keberatan pajak.
 
Selain  itu, menurut Yustinus, secara psikologis, jabatan Plt akan berbeda dengan jabatan Dirjen Pajak definitif. Misalnya bobot instruksi dan kepercayaan dari tim internal. Kondisi  itu tentu akan membuat pencapaian target pajak tahun ini bisa terkendala.
 
"Jika kemarin saja dengan Dirjen Pajak definitif masih berat,  apalagi  sekarang.  Jangan  ada  kesan  pemerintah tak  serius  soal pajak," katanya, Selasa (26/1).
Read more...
 
Sutiyoso Perintahkan BIN Daerah Lakukan Kerja Sama Dengan Kantor Pajak
Written by Administrator   
Thursday, 28 January 2016
Baritasatu.com 28 Jan 2016
 
[JAKARTA] Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak.

"Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (27/1).

BIN Daerah sebagai unit struktural BIN di provinsi, ucap dia, dikerahkan untuk mendukung penuh Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai agar penerimaan negara sesuai target.

Negara, kata dia, telah dirugikan akibat penerimaan tidak sesuai yang diharapkan, misalnya adanya wajib pajak yang melakukan penggelapan dan pedagang yang melakukan penyelundupan sehingga merugikan hingga miliaran rupiah.
Read more...
 
Target Pajak 2016 Minimal Tumbuh Alamiah 13%
Written by Administrator   
Thursday, 28 January 2016
Harian Kontan 28 Jan 2016
 
JAKARTA. Pemerintah masih menghitung perubahan target penerimaan pajak pada tahun ini. Sebab, hitungan target penerimaan pajak yang baru itu masih bergantung pada penerimaan negara yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang rencananya akan diberlakukan pada tahun ini.
 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2016 minimal 13% dari realisasi 2015. Angka ini berasal dari pertumbuhan alamiah, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2016 yang ditargetkan masing-masing sebesar 5,3% dan 4,7% serta ekstra usaha 3%.

Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) terbaru menyebutkan, realisasi penerimaan pajak sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 1.060,8 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas Rp 49,7 triliun dan PPh nonmigas Rp 1.011,1 triliun.
 
Hitungan KONTAN, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 lebih tinggi 7,68% dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp 985,1 triliun. Adapun realisasi PPh nonmigas tahun 2015, naik 12,63% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 897,7 triliun.
Read more...
 
Jika Asing Diiznkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce Lokal
Written by Administrator   
Monday, 01 February 2016
JAKARTA - Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.

CEO Blibli Kusumo Martanto mengaku tidak masalah jika harus bersaing dengan perusahaan asing. Namun dirinya meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi perusahaan e-commerce lokal dalam hal pengurangan beban pajak.

"Turunnya beban pajak itu akan membantu. Karena kan kita juga sebagai pemain lokal yang dari awal sebagai wajib pajak," katanya kepada Okezone di Jakarta.

Selain itu menurut Kusumo, industri e-commerce lokal yang masih belia juga membutuhkan dukungan dalam hal research and development (R&D) untuk mengembangkan bisnisnya. Pasalnya untuk mendirikan R&D membutuhkan dana yang cukup besar.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 21 - 30 of 9399