Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1174
mod_vvisit_counterYesterday1419
mod_vvisit_counterThis week14438
mod_vvisit_counterThis month40377
mod_vvisit_counterAll1824919

DigitalClock

Harga Minyak Sawit Terpapas Pajak Ekspor
Written by Administrator   
Tuesday, 17 March 2015
  • 17 Mar 2015
  • Harian Kontan

 

Harga Minyak Sawit Terpapas Pajak Ekspor

JAKARTA. Harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) terus menurun. Penerapan pajak ekspor CPO Malaysia sebesar 4,5% semakin membebani pergerakan harga minyak nabati ini. Padahal, permintaan CPO masih lesu.
 
Bloomberg mencatat, Senin pukul 18.00 WIB, harga CPO pengiriman Juni 2015 di Malaysia Derivatives Exchange turun 1,65% menjadi RM 2.199 per metrik ton. Selama sepekan harga turun 2,48%. Pemerintah Malaysia akan menerapkan pajak ekspor pertama kalinya dalam delapan bulan terakhir. Bea dan Cukai Malaysia akan mengenakan pajak ekspor CPO sebesar 4,5% pada bulan April nanti. "Pemberlakuan pajak ekspor CPO di Malaysia berdampak pada penurunan harga," kata Deddy Yusuf Siregar, analis Fortis Asia Futures, kepada KONTAN, kemarin.

Permintaan minyak sawit juga masih belum pulih. Indonesia menargetkan peningkatan penggunaan bahan bakar nabati pada solar hingga 20% demi menghemat devisa akibat impor solar. Namun saat ini konsumsi CPO di Indonesia untuk keperluan biofuel dinilai masih rendah.

 

Read more...
 
Jalan Tol Bebas Pajak Hingga Akhir April
Written by Administrator   
Wednesday, 18 March 2015
  • 18 Mar 2015
  • Harian Kontan

 

 

 

 

Jalan Tol Bebas Pajak Hingga Akhir April

JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan jalan tol. Setidaknya, hanya hingga akhir April 2015 saja layanan jalan bebas hambatan tak terkena PPN sebesar 10%.

Aturan main pengenaan PPN jalan tol bakal tertuang dalam peraturan pemerintah (PP). Ini berarti, lebih tinggi dari payung hukum sebelumnya yang cuma Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2015. Alhasil, beleid yang memerintahkan pungutan PPN jalan tol mulai 1 April 2015 ini dibatalkan.
 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, pemerintah masih menggodok PP yang mengatur pungutan PPN jalan tol. "Targetnya, pembuatan PP selesai April," kata Bambang, Selasa (17/3).

Dengan begitu, sebelum ada PP itu, pengguna jalan tol belum akan terkena pungutan PPN. Tapi, Bambang belum mau memastikan, kapan pastinya pungutan PPN jalan tol berlaku. "Pokoknya, sampai akhir April tak ada pungutan PPN jalan tol," tegasnya.

 

 

Read more...
 
Setoran Pajak Pertambangan Merosot 36% Dari Tahun Lalu
Written by Administrator   
Friday, 28 December 2012

Harian Kontan, 28 Desember 2012

 

JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini harus jeblok. Empasan krisis global yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan pertambangan mengakibatkan setoran pajak dari sektor ini juga menurun drastis.

Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan, per 15 Desember 2012 realisasi setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sektor pertambangan dan penggalian Rp 3,67 triliun. Setoran tersebut berbeda cukup jauh dengan periode yang sama pada tahun 2011 yang mencapai Rp 5,8 triliun. Artinya, terjadi penurunan penerimaan setoran pajak dari sektor ini sekitar 36,7%.

Sementara itu, untuk pajak penghasilan (PPh) migas dari sektor pertambangan dan penggalian per 15 Desember 2012 realisasinya sebesar Rp 53,31 triliun. Angka ini turun 15,47% ketimbang periode yang sama tahun 2011 yang sebesar Rp 63,07 triliun.
Read more...
 
Mobil Ramah Lingkungan Bebas Pajak Barang Mewah
Written by Administrator   
Friday, 28 December 2012

Harian Kontan, 28 Desember 2012

 

JAKARTA. Para agen tunggal pemegang merek (ATPM) semula berharap peraturan presiden (Perpres) low carbon emission project (LCEP) akan diundangkan pada akhir Desember 2012. Namun harapan itu sirna karena pemerintah akan menerbitkan perpres itu pada awal 2013.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, Perpres soal proyek mobil ramah lingkungan segera keluar Januari mendatang. "Seratus persen substansi sudah selesai, tinggal proses birokrasinya," ucapnya usai rapat koordinasi dengan delapan menteri, Kamis (27/12) kemarin.

Saat ini, perpres tersebut masih berada di tangan Menteri Keuangan. Rencana ini juga akan dikonsultasikan lebih dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal Januari 2013. Namun Hidayat memastikan bahwa pemerintah sudah menyetujui seluruh isi rancangan insentif bagi mobil ramah lingkungan.
Read more...
 
PENERIMAAN NEGARA, Ekstensifikasi Pajak Dimulai Tahun 2013
Written by Administrator   
Friday, 28 December 2012

Harian Kompas, 28 Desember 2012

 

JAKARTA, KOMPAS-Mulai tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak memperluas basis pajak mulai ekstensifikasi. Caranya, mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan swasta menyerahkan data terkait perpajakan kepada Ditjen Pajak.

Langkah itu sesuai Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal itu memungkinkan Ditjen Pajak menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara jika informasi dan data yang diberikan tersebut tidak mencukupi.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany menyampaikan, aturan teknis langkah ekstensifikasi berupa peraturan menteri keuangan segera terbit.

"Ada beberapa kementerian teknis harus memberikan data kepada kami. Swasta dan asosiasi juga. Kami akan minta data sehingga bisa menjaring lebih banyak orang untuk membayar pajak," kata Fuad seusai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/12).
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 31 - 40 of 9399