Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1174
mod_vvisit_counterYesterday1419
mod_vvisit_counterThis week14438
mod_vvisit_counterThis month40377
mod_vvisit_counterAll1824919

DigitalClock

Penerimaan Pajak Diproyeksikan Rp794 Triliun
Written by Administrator   
Friday, 21 December 2012

inilah.com, 21 Desember 2012

 

INILAH.COM, Jakarta - Penerimaan pajak sampai 10 hari jelang akhir tahun baru mencapai Rp794 triliun. Padahal target sebelumnya Rp885 triliun pada tahun ini.

"Sampai pada 18 Desember kita baru mencapai penerimaan pajak Rp794 triliun. Masih ada kekurangan 90 triliun sampai 31 Desember nanti," ujar Ditjen Pajak Fuad Rahmany, Kamis (20/12/2012).

Menurut dia, kekurangan Rp90 triliun rasanya tidak akan tercapai secara sempurna. Alasannya waktu yang sangat terbatas jelang akhir tahun. "Tetapi setidaknya 5% kekurangan yang akan dicapai," katanya.

Untuk itu pihaknya memerintahkan pada 31 Desember seluruh kantor pajak dan bank tetap buka pada saat itu. Bukanya harus sampai sore sebagaimana jam kerja. Meskipun sudah ada dari Kementerian Kesejahteraan mengeluarkan cuti bersama.
Read more...
 
KERINGANAN PAJAK USAHA PADAT KARYA, Insentif Pajak Meringankan Beban Industri
Written by Administrator   
Thursday, 20 December 2012

Harian Kontan, 20 Desember 2012

 

JAKARTA. Pemerintah menegaskan tujuan rencana pemberian keringanan pajak bagi industri padat karya adalah membantu pengusaha bisa memenuhi upah minimum provinsi (UMP). Fasilitas pajak ini akan diberikan kepada perusahaan yang sudah beroperasi, bukan usaha baru.

Keringanan pajak yang akan diberikan kemungkinan besar dengan cara mengurangi beban pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yang seharusnya ditanggung oleh karyawan tapi dibayar oleh perusahaan. Nah, syarat perusahaan seperti apa yang boleh mengajukan keringanan pajak ini masih dibahas oleh tim teknis pemerintah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro bilang, insentif ini akan diberikan bagi perusahaan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. "Intinya, agar mengurangi PPh bruto dari perusahaan yang bersangkutan," katanya, Rabu (19/12).
Read more...
 
Risiko Shortfall Rp 54 Triliun
Written by Administrator   
Thursday, 20 December 2012

Harian Bisnis Indonesia, 20 Desember 2012

 

JAKARTA—Realisasi penerimaan pajak tahun ini diperkirakan tidak mencapai target yang dipatok dalam APBN-P 2012 sebesar Rp885,02 triliun.

Pengamat pajak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Gunadi mengungkapkan setoran pajak berisiko kurang dari target (shortfall) pada kisaran 3%-5%.

“Kemungkinan ada kekurangan setoran sebesar Rp27-Rp54 triliun karena realisasinya mungkin hanya 95%-97%,” ujar Gunadi kepada Bisnis, Rabu (19/12).

Menurut Gunadi, risiko shortfall tersebut masih bisa dikatakan normal apa lagi di tengah kondisi krisis global saat ini.

Kendati tak memenuhi target APBN-P 2012, Gunadi optimistis masih ada beberapa cara yang bisa di lakukan Ditjen Pajak untuk menggenjot setoran pajak
Read more...
 
BN Gratis dan Pajak Progresif Dongkrak Pendapatan Samsat
Written by Administrator   
Thursday, 20 December 2012

pikiran-rakyat.com, 20 Desember 2012

 

KUNINGAN, (PRLM).- Perolehan Samsat Wilayah Kab. Kuningan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atau pengubahan atas nama kepemilikan kendaran bermotor, pada tahun 2012 melonjak jauh melampaui target. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Wilayah Kab. Kuningan Hj. Susiawati didampingi Kepala Seksi PKB BBNKB di kantor Samsat Kab. Kuningan Iis Aisyah menyebutkan, lonjakan itu sebagai pengaruh dari kebijakan BBNKB II tanpa biaya serta pemberlakuan pajak progresif.
Read more...
 
KINERJA DITJEN PAJAK: Alasan jumlah pegawai kurang kembali muncul
Written by Administrator   
Wednesday, 19 December 2012

bisnis.com, 19 Desember 2012

 

 JAKARTA -- Di tengah risiko memebsarnya shortfall pajak tahun ini, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus mengatakan jumlah personil pegawai pajak masih mengalami kekurangan.

Dia memaparkan saat ini jumlah personil pegawai pajak hanya sekitar 31.500 orang. Dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut, pegawai pajak harus melayani sebesar 240 juta jiwa penduduk Indonesia.

“Jumlahnya terbatas, ini membuat pegawai pajak tergopoh-gopoh dalam melayani perpajakan kepada masyarakat. Coba bayangkan 31.5000 dibanding 240 juta berarti setiap orang pegawai pajak harus melayani sekitar 806.000 orang (1:806.000),” katanya kepada Bisnis, Selasa (18/12).
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 41 - 50 of 9399