Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1174
mod_vvisit_counterYesterday1419
mod_vvisit_counterThis week14438
mod_vvisit_counterThis month40377
mod_vvisit_counterAll1824919

DigitalClock

Morsi Setujui Kenaikan Pajak Alkohol, Rokok & Soda
Written by Administrator   
Monday, 10 December 2012

wartanews.com, 10 Desember 2012

 

WartaNews, Kairo - Presiden Mesir Mohamed Morsi menyetujui pajak tambahan pada bir, rokok, alkohol, dan soda.

Kenaikan pajak termasuk dalam Undang-undang Nomor 102 untuk tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Morsi, yang merubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Pajak Umum Nomor 11 tahun 1991.

Menurut amandemen baru, kenaikan pajak adalah 50 persen untuk rokok, 25 persen untuk soda, 200 persen untuk bir, 150 persen untuk alkohol dan 150 persen untuk tembakau.

"Perubahan adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk program reformasi yang disepakati dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan pinjaman dari 4,8 miliar dolar AS," kata Ehab al-Desouki, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Sadat Academy.
Read more...
 
Inggris Tuntut Pajak Besar
Written by Administrator   
Friday, 07 December 2012

Harian Kontan, 7 Desember 2012

 

LONDON. Anggota Komite Parlemen Inggris meminta Pemerintah Inggris menindak tegas perusahaan-perusahaan multinasional yang memperoleh penjualan besar, tapi membayar pajak dalam jumlah kecil. Pemerintah Inggris harus menetapkan aturan yang membatasi transaksi antar-perusahaan yang mengurangi tagihan pajak, mendorong transparasi dalam pelaporan pajak, dan bekerjasama dengan negara lain untuk membatasi pengalihan keuntungan lintas negara.

Tuntutan ini mempertegas langkah Inggris mengatasi berbagai penghindaran pajak atau tax avoidance yang dilakukan sejumlah perusahaan multinasional. "Perusahaan global dengan operasi besar di Inggris menghasilkan keuntungan besar, namun pembayaran pajak mereka semakin kecil. Ini memalukan pelaku bisnis Inggris dan individu yang membayar pajak secara adil," kata Hodge Margaret, Ketua The Public Accounts Comittee (PAC). Lembaga ini telah memanggil eksekutif perusahaan multinasional seperti Starbuck, Google dan Amazon atas masalah tersebut.
 
Mulai Januari 2013, Usaha Kecil Dikenai Pajak 2%
Written by Administrator   
Friday, 07 December 2012

Harian Kontan, 7 Desember 2012

 

JAKARTA. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan segera memungut pajak sebesar 2% kepada usaha kecil menengah (UKM) dengan omzet antara Rp 300 juta-Rp 4,8 miliar setahun. Penarikan pajak ini rencananya mulai berlaku awal 2013 nanti.

Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) tampaknya sudah menyepakati tarif dan batasan omzet UKM ini. "Sudah ada titik temu, mikro kita bebaskan, UKM kita kenakan 2% dengan batasan minimal omzet Rp 300 juta. Tinggal deklarasi saja," tandas Syarif Hasan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan, Rabu (5/12) petang, usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian.

Read more...
 
Berkah Tarif Pajak Terigu Impor
Written by Administrator   
Friday, 07 December 2012

Harian Kontan, 7 Desember 2012

 

JAKARTA. Kabar baik bagi produsen tepung terigu terbesar Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk menaikkan pajak impor terigu dari 5% menjadi 20%. Hal ini terkait dugaan pelanggaran perdagangan oleh importir terigu yang terindikasi meningkatkan volume secara ilegal.

Jika rekomendasi itu direstui, Indofood bisa tersenyum lebar. Mereka dengan leluasa bisa menaikkan harga terigu.

Analis Mandiri Sekuritas, Oktavius Oky Prakarsa bilang, selama ini harga terigu sulit naik karena selain banjir terigu impor. Pertumbuhan produsen skala kecil nasional beberapa tahun terakhir juga cukup signifikan. Berdasarkan data Mandiri Sekuritas, dari sekitar 5 juta ton pasar terigu nasional, 10%-nya berasal dari pasokan impor.
Read more...
 
Stephen Baldwin Diadili Gara-gara tak Bayar Pajak 3 Tahun
Written by Administrator   
Friday, 07 December 2012

republika.co.id, 7 Desember 2012

 

REPUBLIKA.CO.ID, WHITE PLAINS, NEW YORK--Aktor Stephen Baldwin, Kamis (6/12) didakwa Kamis atas tuduhan tidak membayar pajak selama tiga tahun. Total ia berutang kepada negara sebesar 350 ribu dolar AS.

Bladwin dianggap mengemplang pajak penghasilannya pada tahun 2008, 2009 dan 2010, ujar penuntut umum Rockland Countu, Thomas Zugibe. Namun si bungsu dari Baldwin bersaudara itu mengaku tidak bersalah dan telah dibebaskan tanpa jaminan.

Pengacaranya Russel Yankwitt, menyatakan Baldwin tidak seharusnya didakwa. "Baldwin tidak melakuka komitmen kejahatan apa pun dan dia bekerjasama dengan kantor jaksa wilayah dan Departemen Pajak New York untuk menyelesaikan perbedeaan ini," ujar Yankwitt.

Penuntut Umum menyatakan Baldwin dapat dipenjara empat tahun bila terbukti bersalah. Aktor itu bakal dihadapkan lagi ke persidangan pada 5 Februari mendatang.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 61 - 70 of 9399