Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1381
mod_vvisit_counterYesterday2286
mod_vvisit_counterThis week16761
mod_vvisit_counterThis month37166
mod_vvisit_counterAll1933609

DigitalClock

Hadi Rudyatmo: Memboikot Pajak Berarti Menghambat Pembangunan
Written by Administrator   
Thursday, 29 November 2012

tribunnews.com, 29 Nopember 2012

 

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku setuju terhadap pemikiran mengenai perlunya memboikot pajak. Bulan lalu, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Cirebon menganjurkan warga memboikot pembayaran pajak manakala uang pajak masih dikorupsi pejabat pajak.

"Itu bukan solusi. Sebaiknya memberi masukan untuk membenahi agar menjadi lebih baik, bukan justru memboikot," kata Rudy di Balai Kota Solo, beberapa waktu yang lalu. Menurut Rudy, pengganti Joko Widodo alais Jokowi yang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, setiap negara pasti memiliki aturan hukum yang berlaku dan wajib ditaati warga negara. Dana yang terkumpul dari pajak, pada dasarnya akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kepada warga negara.
Read more...
 
Sebanyak 182 Daerah Tidak Siap Menarik PBB
Written by Administrator   
Wednesday, 28 November 2012

Harian Kompas, 28 Nopember 2012

 

JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 182 dari 492 pemerintah kabupaten dan kota belum menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan. Padahal, per 1 Januari 2014, pemerintah pusat akan melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemungutan pajak tersebut ke daerah.

Pemerintah pusat akan melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemungutan serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan  (BPHTB) per 1 Januari 2014. Langkah ini adalah salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang jadi semangat reformasi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (27/11), menyatakan, pemerintah daerah baru bisa memungut kedua jenis pajak tersebut setelah memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah (perda). Perangkatnya pun harus siap, mulai sumber daya manusia sampai sistem administrasi yang didalamnya menuntut teknologi informasi.
Read more...
 
Aturan Pajak Daerah Lamban Potensi Rp 7 T Hilang
Written by Administrator   
Wednesday, 28 November 2012

jpnn.com, 28 Nopember 2012

 

JAKARTA - Desentralisasi fiskal yang dijalankan pemerintah pusat rupanya belum efektif. Penyebabnya, pemerintah daerah lamban dalam membuat regulasi, sehingga pungutan pajak oleh daerah pun tidak terlaksana.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, salah satu obyek desentralisasi fiskan yang dijalankan pemerintah adalah alih kuasa pungutan pajak properti ke pemerintah daerah (kabupaten/kota). "Tapi, pelaksanaannya belum optimal," ujarnya kemarin (27/11).

Menurut Agus, hal itu tidak terlepas dari lambannya realisasi penyusunan peraturan daerah (Perda) untuk memungut Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Untuk PBB, dari total 492 daerah, yang sudah memungut baru 18 kabupaten/kota," katanya.
Read more...
 
Saksi Sebut eks Pejabat Pajak Ubah Spesifikasi Barang di Tengah Tender
Written by Administrator   
Tuesday, 27 November 2012

detik.com, 27 Nopember 2012

 

Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengadaan proyek sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), jasa pemeliharaan sistem monitoring pembayaran Ditjen Pajak dan pelaksanaan modul penerimaan negara (MPN) Ditjen Pajak, telah bergulir ke pengadilan. Seorang anggota panitia pengadaan menyebut Direktur Informasi Pajak Riza Noor Karim mendadak mengubah spesifikasi di tengah jalannya tender.

"Saya mendapatkan perintah bahwa spesifikasi diubah. Pengubahan itu dilakukan di tengah proses unwishing," ujar Nugroho Agung dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (27/11/2012).

Agung merupakan anggota panitia pengadaan yang bertugas dalam melakukan penelitian spesifikasi teknis perangkat yang akan dibeli. Dalam kesaksiannya, Agung sendiri mengaku kaget dengan perintah untuk mengubah spesifikasi barang itu.
Read more...
 
Penerimaan Pajak Tahun ini Lebih Rendah
Written by Administrator   
Tuesday, 27 November 2012

mediaindonesia.com, 27 Nopember 2012

 

JAKARTA--MICOM: Penerimaan pajak pada tahun anggaran 2012 lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena perusahaan terpukul dengan turunnya harga komoditas.

"Memang dibandingkan tahun lalu, kita ada 3-4% lebih rendah. Memang dari beberapa sektor ada penurunan penerimaan pajak, tapi kami coba kompensasi dari bidang-bidang lain," kata Agus ketika ditemui di kantornya, Senin (26/11).

"Kami masih ingin coba 100%," ujarnya. Data per 14 November, penerimaan pajak baru Rp698 triliun dari target Rp885,02 triliun penerimaan pajak tahun ini. Artinya, penerimaan pajak sampai dengan pertengahan bulan kesebelas baru sebesar 78,9%.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 81 - 90 of 9399