Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday241
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3229
mod_vvisit_counterThis month41163
mod_vvisit_counterAll1937606

DigitalClock

Baru Enam Juta Orang Miliki NPWP
Written by Administrator   
Monday, 25 February 2008

Sebanyak 25 juta hingga 30 juta orang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal mereka seharusnya sudah layak me milikinya, sementara pribadi yang sudah memi liki NPWP baru mencapai enam juta orang.

"Masih banyak orang belum punya NPWP, sekitar 25 juta hingga 30 juta seharusnya sudah memiliki NPWP," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro.

Djoko mengungkapkan hal itu dalam sosialisasi UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),di Ciater, Subang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pihak Ditjen Pajak sudah melaksanakan berbagai program untuk memudahkan masyarakat memiliki NPWP. Wajib pajak (WP) dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP beralamat berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Read more...
 
Ditjen BC Minta Wewenangnya Tidak Dibatasi
Written by Administrator   
Monday, 25 February 2008
Jakarta, Kompas - Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengelolaan zona perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun atau FTZ BBK akan ditentukan Dewan Kawasan FTZ karena seluruh teknis pengawasan FTZ BBK akan diatur pimpinan Dewan Kawasan. Saat ini penetapannya sedang digodok di kantor Presiden.

Sekretaris Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Bambang Susantono mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Bambang, ada masalah teknis yang belum tuntas dalam pengaktifan FTZ BBK, yakni pengaturan wewenang Ditjen Bea dan Cukai dalam mengawasi kawasan itu.

Ditjen Bea dan Cukai meminta agar wewenangnya dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk ke FTZ BBK tidak dibatasi dan harus diperjelas.
Read more...
 
BPK Ingin Detail Bukti Pajak
Written by Administrator   
Monday, 25 February 2008

Undang-Undang Kepabeanan juga membatasi audit BPK.

JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan harus melihat bukti-bukti pajak secara detail untuk menilai apakah pembayaran yang disetorkan wajib pajak benar-benar diterima oleh negara atau tidak.

Alasannya, menurut Direktur Utama Perencanaan Evaluasi Pengembangan dan Diklat BPK Daeng M. Natsir, meskipun Undang-Undang Pajak sudah memberi pintu masuk bagi auditor BPK, informasi dan dokumen perpajakan yang dibuka hanya bersifat umum. Misalnya data jumlah wajib pajak, identitas wajib pajak, dan penerimaan pajak secara nasional dan per kantor wilayah.
Read more...
 
Kejar Potensi 30 Juta WP
Written by Administrator   
Monday, 25 February 2008
JAKARTA - Rasio pajak (tax ratio) di Indonesia masih rendah. Salah satu penyebabnya karena jumlah wajib pajak (WP) yang tercatat di Ditjen Pajak Departemen Keuangan baru lima juta orang. Padahal, potensinya bisa mencapai 25 juta sampai 30 juta WP.

Jika jumlah WP bisa ditingkatkan, rasio pajak diharapkan bisa mencapai 15 persen dari posisi tahun lalu 13,3 persen. "Potensi WP sangat besar. Potensi 25 juta sampai 30 juta itu adalah mereka yang mampu tetapi belum memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak)," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Suryoputro di Subang, Jabar, Sabtu (23/2).
Read more...
 
Orang Pribadi Yang Sudah Miliki NPWP Capai 6 Juta
Written by Administrator   
Saturday, 23 February 2008
MedanBisnis – Subang. Sekitar 25 juta hingga 30 juta orang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) meski sudah layak memilikinya. Sedangkan orang pribadi yang sudah memiliki NPWP baru sekitar 6 juta orang.

“Masih banyak orang belum punya NPWP, sekitar 25 juta hingga 30 juta seharusnya sudah memiliki NPWP,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Djoko Slamet Surjoputro dalam sosialisasi UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Ciater, Subang, Jawa Barat, Jumat (22/2).

Menurut Djoko, pihak Ditjen Pajak sudah melaksanakan berbagai program untuk memudahkan masyarakat memiliki NPWP. Wajib pajak (WP) dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak (KPP) di mana WP beralamat berdasarkan KTP.
Bisa juga mendaftarkan melalui sarana elektronik secara online melalui fasilitas ‘e-reg’ atau melalui pemberi kerja.
Read more...
 
<< Start < Prev 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next > End >>

Results 9301 - 9310 of 9399