Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday243
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3231
mod_vvisit_counterThis month41165
mod_vvisit_counterAll1937608

DigitalClock

BPK Tak Bisa Audit WP
Written by Administrator   
Saturday, 23 February 2008
SURABAYA - Keinginan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Ditjen Pajak, khususnya pada data-data wajib pajak (WP), ditentang oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution.

"SPT (surat pemberitahuan tahunan, Red) orang-perorang wajib pajak itu individual. Tidak bisa dibuka begitu saja," ujar Darmin kepada wartawan di Surabaya kemarin (22/2).

Seperti diberitakan, BPK mengajukan judicial review UU Nomor 6/1983 jo UU Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya pada pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP beserta penjelasannya. Pasal itu dianggap mengeliminasi BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri karena tidak bisa mengakses dan meminta keterangan kepada semua sumber yang dibutuhkan.

Read more...
 
Ditjen Pajak: 25-30 Juta Penduduk Mampu Punya NPWP
Written by Administrator   
Saturday, 23 February 2008
Subang - Dari sekitar 200 juta penduduk Indonesia, yang punya NPWP saat ini baru sekitar 5 juta. Ditjen Pajak mencatat potensi NPWP sekitar 25-30 juta lagi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Suryoputro dalam media gathering di Medical Spa Resort Ciater, Subang, Jawa Barat, Jumat (22/2/2008) malam.

"Potensi pajak masih banyak, puluhan juta orang belum ber-NPWP, 25-30 juta itu dia mampu untuk mempunyai NPWP," ujarnya.

Menurutnya 25-30 juta itu sudah masuk kategori untuk memperoleh NPWP. "Mengisi NPWP itu gampang, yang susah jujurnya," ujarnya sambil tersenyum.
Read more...
 
Pajak Kurang Beken, Masyarakat Cuma Kenal PBB dan PKB
Written by Administrator   
Saturday, 23 February 2008
Subang - Masyarakat Indonesia ternyata masih belum terlalu kenal pajak. Sebagian besar masyarakat ternyata baru mengenai 2 jenis pajak yakni pajak bumi bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Itu berdasarkan hasil survei, yang paling dikenal itu PBB dan PKB yang lainnya belum," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Suryoputro dalam media gathering di Medical Spa Resort Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (23/2/2008).

Padahal ada sekitar 6 jenis pajak yang dipungut kantor pajak pusat yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea materai, Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Read more...
 
Subsidi Berbentuk Pajak Selama 2008 Meningkat Drastis
Written by Administrator   
Saturday, 23 February 2008
Subang, Jawa Barat (ANTARA News) - Subsidi pemerintah dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah selama 2008 akan mengalami peningkatan sangat drastis dibanding sebelumnya.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Djoko Slamet Surjoputro, mengakui adanya peningkatan subsidi pajak yang diusulkan pemerintah melalui RAPBNP 2008.

"Subsidi pajak di RAPBNP 2008 memang meningkat," kata Djoko dalam acara sosialisasi UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Ciater, Subang Jawa Barat, Jumat.
Read more...
 
Ditjen Pajak Awasi Kepatuhan Pejabat
Written by Administrator   
Friday, 22 February 2008
JAKARTA (SINDO) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan kepatuhan material dengan prioritas wajib pajak (WP) pribadi tertentu, termasuk orang kaya dan pejabat negara dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak 2008. Dokumen paparan DJP mengenai optimalisasi penerimaan pajak pada 2008 kepada Komisi XI DPR yang diperoleh di Jakarta, pagi tadi, menyebutkan, pemantauan kepatuhan WP orang pribadi sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Untuk tahun ini, dilanjutkan dengan pengawasan kepatuhan material dengan prioritas WP orang pribadi.

WP orang pribadi prioritas dimaksud adalah pejabat negara dan daerah, anggota parlemen, kepala pemerintahan, manajemen BUMN, eksekutif termahal, pengacara terkenal, dan orang terkaya. Upaya serupa tahun lalu dititikberatkan terhadap kepatuhan formal WP orang pribadi dalam hal pendaftaran mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT).
Read more...
 
<< Start < Prev 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next > End >>

Results 9311 - 9320 of 9399