Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday183
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1731
mod_vvisit_counterThis month42271
mod_vvisit_counterAll1826813

DigitalClock

Pisahkan Depkeu-Ditjen Pajak
Written by Administrator   
Friday, 22 February 2008

Anggota DPR Yakin Tax Ratio Terangkat

SURABAYA - Wacana pemisahan Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan kinerja penerimaan negara terus digelindingkan. Banyak pihak yang menilai, jika dua lembaga satu tubuh itu ’diceraikan,’ bisa efektif untuk mendongkrak tax ratio (rasio pajak).

Menurut Rama Pratama, anggota Komisi XI DPR , dari beberapa survei yang sudah dilakukan ada korelasi positif jika dua institusi fiskal tersebut dipisah. Survei seperti itu telah dilakukan di Malaysia, Singapura, dan negara-negara di Eropa seperti Prancis.

"Contoh sukses itu bisa dilakukan di Indonesia," ujar Rama di sela-sela Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Kanwil Ditjen Pajak Jatim I, kemarin (21/2).
Read more...
 
Pajak Listrik Berlaku Mulai Tahun Ini
Written by Administrator   
Friday, 22 February 2008

PPN listrik 1.300 Watt berlaku setelah perubahan anggaran 2008 sah

JAKARTA. Pemerintah tetap akan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pelanggan listrik 1.300 Watt ke atas tahun ini. Meskipun, ini adalah pilihan terakhir untuk menghemat subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008.

Dengan dasar itu pula, pemerintah menolak anggapan sengaja mencari untung dari memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pelanggan listrik golongan 1.300 Watt ke atas. Alasannya, maksud utama penerapan PPN listrik adalah untuk menghajar masyarakat supaya berhemat listrik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, pemerintah sengaja berniat memajaki pelanggan 1.300 Watt karena golongan ini paling banyak menyedot listrik meski pelanggannya sedikit. Pengenaan PPN itu semacam charge bagi pelanggan agar berhemat. Dengan begitu, jika mereka boros, tagihan listrik langsung membengkak.

Read more...
 
PPN Listrik Bersifat Progresif
Written by Administrator   
Friday, 22 February 2008

JAKARTA (SINDO) – Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pelanggan listrik dengan daya 1.300 volt ampere (VA) diterapkan secara progresif. Artinya, tarif pajak yang dikenakan proporsinya meningkat sesuai besar-kecilnya beban pemakaian listrik oleh pelanggan rumah tangga.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, pengenaan PPN bagi pelanggan listrik rumah tangga dari golongan itu harus diartikan sebagai langkah penghematan anggaran subsidi listrik, bukan untuk menggenjot penerimaan dari pajak. ”Jangan semata-mata message-nya untuk penerimaan, tapi untuk disinsentif. Caranya macam-macam,bisa mengenakan disinsentif. Dengan meningkatkan harga ekonomis jika pemakaian di atas rata-rata, maka dikenakan charged atau PPN,” ujar Anggito di Jakarta kemarin.

Read more...
 
Penerimaan Bea dan Cukai Ditargetkan Naik Rp 1,31 Triliun
Written by Administrator   
Thursday, 21 February 2008
Jakarta -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengusulkan kenaikan target penerimaan bea masuk dan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun ini. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi mengatakan pendapatan negara ditargetkan naik 1,29 persen atau Rp 1,311 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, dia menjelaskan kenaikan tersebut berasal dari pungutan ekspor, yang meningkat menjadi Rp 4,063 triliun, dan kenaikan penerimaan cukai Rp 573,47 miliar. Namun, penerimaan bakal berkurang Rp 3,325 triliun lantaran pembebasan bea masuk, insentif kepabeanan, dan peningkatan pajak ditanggung pemerintah.
Read more...
 
Ditjen Pajak Incar Importir dan Pedagang BBM
Written by Administrator   
Thursday, 21 February 2008

PENYELUNDUPAN BBM IMPOR

JAKARTA. Legitnya harga minyak bumi menggiurkan aparat pajak untuk mengejar kepatuhan produsen minyak maupun pedagang bahan bakar. Bahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencium aroma penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi oleh perusahaan swasta pedagang minyak. Mereka menghindari kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), supaya tetap bisa berjualan minyak murah di dalam negeri.

Saat ini, Ditjen Pajak menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ditjen Pajak juga mengaajak Badan Pengatur (BP) Migas usaha hulu. Tujuannya untuk membongkar pelaku utama penyelundupan tersebut.

Latar belakang kecurigaan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution karena nilai PPN impor yang dibayarkan perusahaan swasta dan importir minyak tak kunjung naik. Padahal pemerintah sudah memperbolehkan mereka mengimpor sendiri BBM non subsidi, dan menjualnya ke para pelanggannya. Ini sesuai Peraturan Pemerintah No 36/2004.

Read more...
 
<< Start < Prev 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next > End >>

Results 9321 - 9330 of 9399