Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday242
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3230
mod_vvisit_counterThis month41164
mod_vvisit_counterAll1937607

DigitalClock

PPN BM Non Subsidi Tergerus
Written by Administrator   
Thursday, 21 February 2008
JAKARTA - Sejak keran liberalisasi sektor hilir migas dibuka, penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN) BBM non-subsidi justru menurun drastis. Mestinya, saat setoran Pertamina ke Direktorat Jenderal Pajak terus menurun karena pasarnya tergerus, SPBU asing bisa memberi kompensasi.

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengindikasikan PPN BBM swasta banyak yang hilang. "Pasar Pertamina dalam penjualan BBM non-subsidi tersedot karena adanya swasta asing," ujar Darmin saat rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta kemarin (20/2).

Darmin mengatakan pihaknya sudah meminta bantuan kepada berbagai lembaga terkait. "Kami sudah konsultasi kepada Pertamina, BPH Migas, dan BP Migas. Belum ketemu, siapa yang mendatangkan BBM non-subsidi tapi nggak bayar PPN," paparnya.
Read more...
 
Target Setoran PPN Setrum Rp 1,5 Triliun
Written by Administrator   
Thursday, 21 February 2008

Pelanggan setrum 1.300 watt hampir pasti kena PPN 10%

JAKARTA. Meski pelayanan listrik saat ini masih byar pet, dalam waktu dekat pelanggan rumah tangga golongan R 1 yaitu pengguna daya 1.300 watt keatas, harus mulai membayar mahal tarif listrik. Karena pemerintah sudah bertekad untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai bagi pengguna setrum di atas 1.300 watt.

Rencana pemerintah itu tinggal menunggu lampu hijau DPR saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP) 2008. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution pun sudah memaparkan rencana ini kepada Komisi XI DPR, Rabu (20/2). "Usulan angkanya Rp 1,5 triliun. Tapi ini nanti pasti menjadi pembahasan serius di Panitia Anggaran. Karena terus terang yang kena adalah rumah tangga di atas 1.300 watt, "kata Darmin.

Read more...
 
Kasus Asian Agri Mulai Dilimpahkan Akhir Maret
Written by Administrator   
Thursday, 21 February 2008
Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution menyatakan akan melimpahkan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri pada akhir Maret. "Kalaupun tidak semua, sebagian akan kami limpahkan ke Kejaksaan," katanya usai rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Darmin mentargetkan akan menuntaskan penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri pada kuartal pertama tahun ini.

Menurut Darmin, kasus yang melibatkan anak perusahaan Raja Garuda Mas milik taipan Sukanto Tanoto itu sangat kompleks. "Kalau membicarakannya mudah, tetapi mencari buktinya agak sulit," kata Darmin. Namun, dia menegaskan Direktorat Jenderal Pajak akan melanjutkan penyidikan hingga tuntas.
Read more...
 
Ditjen Pajak Sekarang Melirik Bubur Kertas
Written by Administrator   
Thursday, 21 February 2008

INTENSIFIKASI PAJAK

JAKARTA. Setelah menggebrak kepatuhan membayar pajak perusahaan batubara dan kelapa sawit, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini memiliki sasaran baru. Sasaran berikutnya adalah perusahaan bubur kertas dan kertas (pulp and papers). Ditjen Pajak akan menguliti kebenaran laporan perpajakan perusahaan di bidang tersebut.

Ditjen Pajak sudah mengincar sejumlah perusahaan bubur kertas sejak Januari 2008, Sayang, aparat pajak tak mau menyebut perusahaan yang menjadi incarannya. "Intinya kami mau membereskan pembayaran pajak perusahaan-perusahaan besar, "kata Darmin, Rabu (20/2).

Ini baru pemanasan. Sebab Ditjen Pajak berjanji akan makin gencar menguliti kepatuhan pembayaran pajak per sektor setelah selesai sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Mahkamah Konstitusi.

Read more...
 
Pelanggan Listrik Kena PPN
Written by Administrator   
Thursday, 21 February 2008

JAKARTA (SINDO)–Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada konsumen listrik dengan daya 1.300 VA, yang termasuk golongan rumah tangga. Usulan ini sedang diajukan pemerintah kepada DPR dalam RAPBN Perubahan 2008.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menjelaskan, pengenaan pajak tersebut akan menambah penerimaan negara Rp1,5 triliun dalam APBN Perubahan 2008, bila diterapkan paling lambat pertengahan tahun ini. ”Itu dikenakan hanya untuk golongan 1.300 VA,” ujar Darmin rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta kemarin. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu mengatakan,PPN tersebut rencananya hanya dikenakan pada konsumen listrik golongan tertentu.

Read more...
 
<< Start < Prev 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next > End >>

Results 9331 - 9340 of 9399