Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday183
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1731
mod_vvisit_counterThis month42271
mod_vvisit_counterAll1826813

DigitalClock

5 Juta NPWP Tak Semuanya Aktif
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008

Jakarta - Saat ini baru ada 5 juta Nomor Pokok Wajib Pajak, namun tidak semuanya aktif. NPWP itu ternyata ada yang dipegang oleh orang meninggal atau lainnya.

Hal tersebut disampakan Dirjen Pajak Hal tersebut disampaikan Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam rapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2008).

"Saat ini ada 5 juta NPWP, didalamnya termasuk WP yang sudah meninggal, pulang ke negerinya, dan perusahaannya bubar," ujarnya.

Berdasarkan UU Pajak yang berlaku untuk menghapus NPWP yang sudah tidak aktif ini maka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dulu.

Untuk itulah Ditjen Pajak akan melakukan aktivasi NPWP melalui pemilahan NPWP untuk mengejar wajib pajak yang selama 2-3 tahun punya NPWP tapi tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya.

Dadan Kuswaraharja

 

Detik.com 20 Pebruari 2008 

 
PPN 10% Tarif Listrik Dikaji
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008

Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk tarif listrik di atas 1.300 Watt.

"Memang ada pembicaraan soal itu, saya kira nanti dalam rangka APBN-P itu akan ada pembahasan," jelas Dirjen Pajak Darmin Nasution dikantor MK, Jakarta, Selasa (19/2/2008).

Namun Darmin menolak memberikan komentar jika nantinya kebijakan itu akan mendapat protes.

"Begini, kita sendiri kan bukan pengambil inisiatif mengenai hal itu, jadi silahkan tanya ke sana," jawab Darmin.

Namun Darmin tak mau menunjuk siapa pihak yang merupakan pengambil inisiatif pengenaan PPN itu.

"Saya nggak mau lempar-lempar tanggung jawab ke orang lain," ketusnya.

Dadan Kuswaraharja

 

Detk.com 20 Pebruari 2008

 
Pengusaha CPO Mulai Hindari Bayar Pajak Ekspor
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008

Jakarta - Ditjen Bea dan Cukai melihat ada kecenderungan pengusaha CPO menghindari pembayaran pajak ekspor atau bea keluar. Pihaknya kini akan melakukan penyelidikan terkait hal itu.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi di sela-sela sidang pleno judicial review di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/2/2008).

"Di sini ya mungkin tidak disebutkan sebagai ekspor tapi di antar pulau kan tahu-tahu disana menjadi data impor kan," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Ditjen Bea Cukai praktik penghindaran bea keluar itu sudah terjadi.

"Kan ada data dari survei bahwa total ekspor totalnya sekian, tapi kita juga punya data, data kita kan gak sebesar itu. Terus di trace-kan. Ya ada kecenderungan (penggelapan) tapi bahasa halusnya penghindaran tidak bayar PE," ujarnya.

Pemerintah dalam Rancangan APBNP 2008 mengusulkan kenaikan penerimaan bea keluar naik Rp 6 triliun dari Rp 4,065 triliun menjadi Rp 10,811 triliun atau 0,3 persen PDB.

Dadan Kuswaraharja

 

Detik.Com 20 Pebruari 2008 

 
Mendag Panggil Produsen
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah akan memanggil produsen minyak goreng menyusul belum turunnya harga sejak penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 1 Februari lalu. ”Mungkin belum dilaksanakan (penurunan harga).

Kami akan melihat apa masalahnya. Sebetulnya mereka berjanji bahwa implementasi hal tersebut (turunkan harga) pada bulan Maret,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu di sela-sela operasi pasar (OP) minyak goreng murah oleh PT Wilmar di Jakarta kemarin. Menurut dia, dengan ditanggungnya PPN minyak goreng, harga minyak goreng seharusnya sudah bisa diturunkan hingga 10%.

Read more...
 
Serat Rami Tetap Peroleh Insentif
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008

JAKARTA (SINDO) – Industri serat rami akan tetap memperoleh insentif pajak berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) sebesar30% selama enam tahun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2007.

Sektor industri tersebut dipertahankan untuk mengoptimalkan pengembangan bahan baku alternatif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. ”Industri serat rami akan tetap mendapatkan insentif pajak setelah usulan tersebut diakomodasi Tim Menko Perekonomian. Industri ini dalam satu tahun ke depan tetap akan mendapatkan insentif pajak,” ujar Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Ansari Bukhari di Jakarta kemarin.

Alasannya,kata dia,kebutuhan serat alam seperti kapas di sektor TPT nasional masih cukup besar.Namun,kebutuhan kapas masih harus diimpor karena produksi dalam negeri masih sangat terbatas. PP No 1/2007 mengatur soal pemberian keringanan PPh bagi pengembangan investasi baru maupun perluasan usaha bagi industri tertentu di wilayah tertentu.

Read more...
 
<< Start < Prev 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next > End >>

Results 9341 - 9350 of 9399