Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday242
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3230
mod_vvisit_counterThis month41164
mod_vvisit_counterAll1937607

DigitalClock

Dirjen Pajak Klaim PPh Baru Lebih Ringan
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008

PAJAK FINAL KONSTRUKSI

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Darmin Nasution membantah jika tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha jasa konstruksi bakal menghapus fasilitas PPh untuk perusahaan konstruksi yang sudah melantai di bursa. Justru Darmin berkeyakinan bahwa tarif baru PPh bersifat meringankan perusahaan terbuka.

Alasannya, pajak tersebut bersifat final. Artinya, pajak tersebut bersifat tetap bagi perusahaan konstruksi yang sedang untung maupun sedang rugi. "Kalau pajaknya tidak bersifat final, perusahaan yang rugi bisa enggak bayar tapi kalau untung bayarnya lebih mahal dari yang normal, "kata Darmin, Selasa (19/2).

Ditjen pajak bersikukuh meminta aturan ini disahkan. Alasannya, Ditjen Pajak juga ingin mendorong perusahaan konstruksi memiliki sertifikat. "Nanti yang dijadikan pegangan Ditjen Pajak adalah kontrak yang dipegang perusahan konstruksi, "kata Darmin.

Read more...
 
Marak, Eksportir CPO Hindari Membayar Bea Keluar
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008
PEMBAYARAN PAJAK
Jakarta, Kompas - Pemerintah menengarai banyak eksportir minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang menghindari pembayaran bea keluar.

Hal tersebut disebabkan nilai ekspor CPO secara internasional jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor resmi yang tercatat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi di Jakarta, Selasa (19/2), mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki penghindaran bea keluar (istilah sebelumnya pungutan ekspor) itu melalui kerja sama dengan lembaga kepabeanan di negara ASEAN.

Kerja sama dilakukan dengan tukar-menukar data ekspor-impor CPO. Hal ini dilakukan karena modus penghindaran bea keluar CPO adalah melaporkan pengangkutan CPO sebagai pasokan antarpulau di dalam wilayah Indonesia. Namun, ternyata di negara lain tercatat sebagai impor CPO dari Indonesia. Dengan cara itu, eksportir CPO tersebut tidak perlu membayar bea keluarnya.

Read more...
 
Alasan BPK Menyesatkan
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008
Kinerja Petugas Pajak yang Diaudit, Bukan Wajib Pajak

Jakarta, Kompas - Alasan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengajukan uji materi aturan pemeriksaan pajak Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, adalah menyesatkan.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa UU KUP bertentangan dengan UUD 1945 selayaknya ditolak. Hal itu disampaikan dalam Keterangan Pemerintah pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi UU Nomor 28/2007 tentang KUP oleh BPK di Jakarta, Selasa (19/2).

BPK meminta uji materi terhadap Pasal 34 UU KUP, yang mengharuskan adanya izin tertulis Menkeu saat BPK ingin memeriksa Ditjen Pajak.

Read more...
 
Hutan Lindung Disewakan Antara Rp 120-Rp 300 per Meter
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2008
Sumber Daya Alam
Jakarta, Kompas - Hanya dua bulan seusai menjadi tuan rumah Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim dan di tengah rentetan bencana ekologis, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, energi, dan jalan tol dengan tarif sewa sangat murah. Alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung itu hanya dikenai tarif Rp 1,2 juta per hektar per tahun hingga Rp 3 juta per hektar per tahun, atau Rp 120 per meter hingga Rp 300 per meter.

Butir-butir peraturan pemerintah itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Februari dengan nama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

Read more...
 
BI Akan Borong SPN, Setelah Ada Revisi Pajak
Written by Administrator   
Tuesday, 19 February 2008

SPN bisa menjadi instrument operasi pasar terbuka

 

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) siap meramaikan perdagangan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Jika pemerintah jadi mengubah waktu dan objek pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas SPN, BI akan menjadikan SPN sebagai salah satu instrumen saat melakukan operasi pasar terbuka (OPT).

Dalam menggelar OPT sekarang ini, BI menggunakan SBI yang ia keluarkan dan Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah. SPN sendiri tak menjadi alat OPT karena pembelian instrumen tersebut terkena pemotongan PPh di pasar primer.

Pengenaan pajak ini yang menjadikan BI enggan menggunakan SPN sebagai instrumen OPT. BI beralasan, bank sentral membeli surat utang untuk kegiatan pengelolaan moneter, bukan mencari keuntungan seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.

Read more...
 
<< Start < Prev 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next > End >>

Results 9351 - 9360 of 9399