Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday171
mod_vvisit_counterYesterday1301
mod_vvisit_counterThis week10836
mod_vvisit_counterThis month31220
mod_vvisit_counterAll1722717

DigitalClock

Dampak Pungutan Ekspor Sawit Belum Dievaluasi
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008
JAKARTA -- Departemen Perdagangan belum bisa mengevaluasi dampak kebijakan fiskal untuk minyak sawit mentah (CPO) terhadap penurunan harga minyak goreng. Alasannya, data riil pemberitahuan ekspor barang sejak 2006 berada di Direktorat Jenderal Bea-Cukai Departemen Keuangan. "Sebetulnya pertukaran data elektronik sudah berhenti sejak 2006 untuk semua produk ekspor," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida kemarin.

Akibatnya, Departemen Perdagangan tidak bisa mengevaluasi dampak kebijakan terhadap arus ekspor per komoditas dan dampaknya terhadap stabilisasi harga. "Kalau ingin melakukan evaluasi, kami harus punya data ekspor," katanya.
Read more...
 
Jika Tak Datang Lagi, Sukanto Tanoto Jadi Buron
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008

DUGAAN PENGGELAPAN PAJAK

JAKARTA. Ini peringatan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak bagi Sukanto Tanoto. Jika konglomerat pemilik Raja Garuda Mas, induk usaha Asian Agri Group, tak memenuhi undangan aparat pajak yang ketiga kalinya, aparat pajak akan langsung menetapkannya sebagai buron.

Peringatan ini meluncur dari Kantor Pajak sehubungan upaya aparat pajak mengusut dugaan penggelapan pajak di Asian Agri senilai Rp 1,3 triliun. Kantor pajak mengaku sudah dua kali melayangkan surat panggilan kepada Sukanto, baik ke alamat yang ada di Jakarta maupun tiga alamat tempat tinggalnya di Singapura. Tapi Sukanto Tanoto tetap tak mengindahkan panggilan itu.

Read more...
 
Menhut Berjanji Tak Segan Mencabut Izin Sewa Hutan
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008

Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penggunaan Kawasan Hutan, Departemen Kehutanan (Dephut) mulai bertaji. Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban menyatakan tidak akan segan memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar kewajiban, misalnya tidak menjaga kelestarian hutan dan membayar pajak kepada pemerintah.

Maklum, Kaban menilai aturan sewa hutan yang baru terbit itu sebenarnya sudah terlampau lunak kepada pengusaha hutan. Contohnya, penyewa tak lagi wajib menyediakan lahan sebanyak dua kali lipat dari areal yang disewa. Mereka cukup membayar ongkos sewa berdasarkan ketentuan PP Nomor 2/2008. "Ini usaha agar pemerintah memberi pelayanan yang mudah dan cepat, "kata Kaban, kemarin (14/2).

Read more...
 
Pemerintah Tanggung Pajak Pangan Rp 4,9 Triliun
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008

SUBSIDI PANGAN

JAKARTA. Kantor Pajak sudah menghitung, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beberapa komoditi pangan seperti gandum, tepung terigu dan minyak goreng yang hanya tercatat sebagai penerimaan tapi tidak ada duitnya adalah Rp 4,9 triliun. Pemerintah menyebutnya sebagai Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan begitu target penerimaan pajak tidak hilang, dan kantor pajak tak perlu sibuk untuk mencari penggantinya.

Tapi hitungan kantor pajak ini belum termasuk penghapusan bea masuk komoditi seperti gandum, terigu, dan kedelai, juga penurunan tarif bea masuk beras dari Rp 550 per kilo menjadi Rp 450 per kilo.

Read more...
 
Perubahan Pajak SPN Menopang Reksadana
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008

Surat Perbendaharaan Negara bisa menjadi instrumen jangka pendek yang likuid

JAKARTA. Ada kabar gembira buat investor yang doyan memburu instrumen jangka pendek. Pemerintah kini tengah menyusun amandemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2006 tentang PPh Diskonto Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, amandemen itu akan mencakup tiga hal. Pertama, ada perubahan perlakuan pajak atas diskonto SPN. Jika sebelumnya pemerintah memungut pajak final 20% di pasar perdana, nantinya penarikan pajak itu di pasar sekunder. "Jadi, pungutan pajak itu hanya terdapat capital gain (keuntungan dari kenaikan harga) di pasar sekunder, "kata Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu) di Jakarta, kemarin.

Read more...
 
<< Start < Prev 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next > End >>

Results 9391 - 9399 of 9399