Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday750
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3738
mod_vvisit_counterThis month41672
mod_vvisit_counterAll1938115

DigitalClock

Artikel Pajak
Pengampunan Pajak Tersandera UU KPK PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 February 2016
harian Kontan, 
 
JAKARTA. Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN,  mengatakan, pembahasan RUU Tax Amnesty hingga kini belum bergerak, meski pemerintah telah melayangkan amanat presiden (Ampres) ke parlemen. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan parlemen juga sudah sepakat dengan semua poin dalam RUU Tax Amnesty. "Kami menunggu revisi  UU KPK dulu," ujar Sofyan, kemarin (9/2).

Tak ayal, target pemerintah agar RUU Tax Amnesty ini kelar Februari terancam gagal. Konsekuensinya, penerimaan  pajak, utamanya  dari pengampunan pajak yang diproyeksi bisa mencapai Rp 60 triliun kembali terancam.
 
Banyak yang menduga, penyelesaikan RUU KPK  terlebih dulu karena parlemen ingin upaya mengurangi peran dan fungsi lembaga anti rasuah ini berhasil. Namun, buru-buru dugaan ini ditepis.     
 
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno bilang,  parlemen mengebut pembahasan  revisi UU KPK.
Read more...
 
Harus Revisi UU, Pemerintah Janji Turunkan Tarif PPh Badan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 February 2016
hARIAN kONTAN 5 fEB 2016
 
JAKARTA. Perlambatan ekonomi membuat bisnis pengusaha sulit bergerak di awal tahun 2016 ini. Makanya, pebisnis minta pemerintah melonggarkan ketentuan pajak terutama pajak badan.
 
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, kenaikan target pajak selama ini banyak dibebankan kepada wajib pajak patuh. Hanya, di tengah perlambatan ekonomi, strategi itu harus diubah.

Untuk menaikkan penerimaan pajak, pemerintah perlu menurunkan tarif pajak dan menambah jumlah wajib pajak. "Turunkan pajak penghasilan  (PPh) dan menaikkan Pajak  pertambahan nilai (PPN).  Ini sudah diterapkan di negara-negara lain," katanya, Kamis (4/2).

Selama ini, tarif PPh badan sebesar 25%, sementara tarif PPN 10%. Suryadi yang juga anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP) tersebut  berpendapat, tarif PPh badan yang ideal saat ini adalah 18%, tidak  jauh berbeda dengan  tarif PPh  Singapura yang 17%. Dengan penurunan tarif PPh  tersebut,  tarif PPN bisa dinaikkan jadi 12%.
Read more...
 
ESDM Bikin Aturan Soal Jangka Waktu Bayar Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 February 2016
hARIAN kONTAN 5 fEB 2016
 
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menetapkan batas waktu pelunasan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pertambangan mineral dan batubara. Beleid ini ada di Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Permen ESDM itu bakal memperkuat upaya pemerintah dalam proses penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah alias non-clean and clear (non CnC).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan, aturan baru itu akan mengatur seluruh tata cara pelaporan PNBP mineral dan batubara. "Kami sedang menyusun Permen ESDM baru mengenai laporan keuangan PNBP, termasuk batasan waktu pembayaran tunggakan PNBP," katanya di Kantor Dirjen Minerba, Kamis (4/2).

Dia mengatakan selama ini aturan mengenai batas waktu pelunasan tersebut belum jelas. Selain itu, banyak perusahaan yang menunggak itu memohon cara pembayaran dengan mencicil. Pada tahun lalu, setidaknya ada 2.000 surat tagihan PNBP kepada perusahan tambang dengan nilai triliunan. Tunggakan ini mengganggu penerimaan negara.
Read more...
 
Penerimaan Lebih Rendah Kebutuhan Pendanaan Besar, Pajak Perlu Waspada PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 February 2016
Harian Kompas 4 Feb 2016
 
JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan pajak per Januari 2016 lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu. Jika berlanjut, sebagaimana terjadi pada 2015, tren ini berisiko membuat utang bengkak karena defisit fiskal melebar. Penyebab rendahnya penerimaan itu karena pelambatan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Rabu (3/2), menyatakan, realisasi Januari 2016 harus diwaspadai pemerintah. Itu karena kebutuhan dana untuk pembiayaan pada 2016 semakin besar. Apalagi pemerintah sudah pralelang pada akhir 2015 sehingga pelaksanaan lelang menjadi lebih cepat. Artinya, pemerintah butuh ketersediaan dana lebih awal dan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Kompas, penerimaan pajak sampai dengan 28 Januari adalah Rp 62,25 triliun atau 8,83 persen di bawah realisasi Januari 2015. Dari 18 jenis pajak, hampir semuanya turun. Hanya empat jenis pajak yang meningkat.
Read more...
 
Impor Sapi dan Jual Beli Daging Sapi Bebas Pajak Pertambahan Nilai PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 03 February 2016
Harian Kontan 3 Feb 2016
 
JAKARTA. Setelah sempat menjadi sorotan publik, pemerintah akhirnya benar-benar membebaskan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN)  10%  atas  impor  atau jual beli ternak. Pembebasan ini  diatur  lewat  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 5/PMK.010/2016.
 
Lewat PMK tersebut, pemerintah memerinci,  komoditi ternak dibebaskan PPN terbagi menjadi dua, yaitu  ternak sapi, kerbau, kambing atau domba, dan babi dan  ternak unggas.

Adapun ternak sapi, kerbau, kambing  atau  domba,  dan babi yang dibebaskan PPN, diperjelas lagi menjadi tiga komoditi.  Pertama, ternak dewasa yang pemrosesannya dilakukan dengan tanpa diolah, disembelih, dikuliti, dipotong, didagingkan, dibekukan, dan dikemas atau tanpa dikemas. Adapun  jenisnya yakni bakalan, ternak hidup, karkas atau nonkarkas.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 10126