Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) mengusulkan agar ada insentif pajak bagi pelaku asuransi nasional. Langkah ini perlu dilakukan agar pertumbuhan industri asuransi bisa diakselerasi dan meningkatkan aliran dana jangka panjang.

Ketua Umum FAPI Evelina F Pietruschka mengatakan, usulan itu sudah diajukan kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Dana-dana jangka panjang yang dikumpulkan tersebut dapat meningkatkan investasi pada proyek infrastruktur.

"Ini juga dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk mulai menggunakan produk-produk asuransi," kata dia kepada Investor Daily akhir pekan lalu.

Minggu (28/10), dua petinggi pengambil kebijakan di sektor keuangan, Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercampur dengan ribuan karyawan Departemen Keuangan (Depkeu).

Dengan tak henti-hentinya menyunggingkan senyuman, mereka menyusun jalan-jalan di sekitar Istana Negara. Keduanya tengah mengikuti acara jalan-jalan santai yang merupakan 'pemanasan' menyambut Hari Keuangan Ke-61 yang tepat jatuh pada hari ini (Selasa, 30/10).

Bila tak ada aral melintang, pagi ini seluruh pejabat yang terkait dengan sektor keuangan akan berkumpul, dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Depkeu, sampai kalangan perbankan. Bila tak ada halangan juga, penghargaan kepada menkeu pertama AA Maramis akan disematkan.

MEMBAYAR pajak adalah kewajiban siapa pun yang mengaku sebagai warga negara dalam sebuah negara. Tapi praktek di lapangan, banyak warga yang sengaja bersembunyi agar tidak membayar pajak. Solusinya, modernisasi perpajakan wajib hukumnya.

Itu adalah fenomena hampir di negara mana pun, tidak terkecuali di Indonesia. "Bahwa persepsi membayar pajak itu harus dihindari ada di mana-mana, baik secara perseorangan maupun kelompok," kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) Pajak I Gusti Ngurah Mayun Winangun di ruang kerjanya.

Namun realita seperti itu tidak dijadikan alasan bagi Ditjen Pajak untuk tidak berbuat apa-apa atau pasrah pada nasib. Mendapat tanggung jawab moral untuk menggelontorkan dana dari pajak sebesar Rp 393,3 triliun ke APBN-P 2007, persepsi publik seperti itu justru mendorong Ditjen Pajak untuk bekerja keras agar pundi-pundi negara di APBN terisi penuh.

Direktorat Jenderal Pajak membantah potensi kehilangan pendapatan negara dari penerimaan fiskal mencapai Rp 1 triliun. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan jumlah tersebut ada kemungkinan adalah akumulasi pembebasan fiskal selama 3 tahun. Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Dradjad Hari Wibowo menyatakan, selama 2004 hingga 2006, total potensi penerimaan fiskal yang hilang mencapai Rp 1 triliun. Jumlah ini lantaran adanya perbedaan data penumpang pesawat sekitar 1 juta orang.

Dradjadjuga mempertanya.kan jumlah penumpang yang simparjg siur. "Masak negara tidak mampu mencatat jumlah orang yang pergi ke luar negeri pakai pesawat dari bandar udara yang sama?" katanya dalam pesan singkat kepada Tempo.