Pembahasan draf rancangan undang-undang pajak penghasilan (PPh) dimulai pekan ini, setelah lebih dari dua tahun berada di tangan DPR.

Jika diperhitungkan dengan proses penyusunan rancangan RUU ini, waktu yang dibutuhkan sekitar lima tahun.

Di sisi lain, Panitia Khusus alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas RUU hanya mempunyai waktu efektif enam pekan sampai akhir tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas nama pemerintah berharap RUU PPh dapat diberlakukan awal 2008. Dengan demikian, sejumlah insentif bagi dunia usaha yang sudah telanjur dijanjikan bisa segera direalisasikan.

Melihat materi pembahasan RUU PPh yang relatif sedikit, harapan pemerintah agar pembahasan RUU ini berlangsung lancar dan cepat, rasanya tidak salah.

Usul pemerintah untuk menjadikan penghasilan investasi reksa dana sebagai obyek Pajak Penghasilan atau PPh ditentang kalangan DPR karena dinilai akan melemahkan pertumbuhan pasar modal dalam negeri.

Oleh karena itu, pertumbuhan pasar modal perlu diberi insentif lebih banyak, termasuk industri reksa dana.

Ketua Panitia Khusus Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh Melchias Markus Mekeng mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Jumat (21/9).

Menurut Melchias, pasar modal di Indonesia belum menjadi pilar yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional, padahal di negara lain sudah menjadi salah satu penopang utama perekonomian. Oleh karena itu, pasar modal di Indonesia perlu diberi insentif maksimal, bukan disinsentif yang justru menekan perkembangannya, termasuk dengan membebankan pajak bagi bunga reksa dana.

Melchias menilai, alasan pemerintah menerapkan PPh atas hasil investasi reksa dana adalah karena industri ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga nilai kapitalisasinya besar. Sebelum krisis, nilai kapitalisasi industri reksa dana mencapai Rp 120 triliun meskipun kemudian turun secara tiba-tiba.

Dua pekan lalu terjadi polemik kecil mengenai boleh tidaknya data pembeli ORI (Obligasi Negara Ritel) dijadikan sebagai basis data pajak.

Ini polemik lama. Tapi kali ini, pemicunya adalah keterangan yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ketika itu, dalam sesi tanya jawab dalam konferensi pers mengenai hasil penjualan ORI Seri 3 (ORI003), Sri Mulyani mengatakan pemerintah sangat bisa dan tidak menutup kemungkinan akan memanfaatkan data pembeli ORI sebagai basis data pajak.

Tapi, pemerintah tidak akan membuat putusan yang gegabah hingga akhirnya investor takut dan kehilangan kepercayaan. "Orang Indonesia Jcan delicate, mau ke luar negeri harus punya NPWP [Nomor Pokok Wajib Pajak] saja takut," katanya.

Esoknya, begitu pernyataan 'sangat bisa dan tidak menutup kemungkinan' itu muncul di sejumlah media, buru-buru datanglah ralatnya. "Bjsm's melintir berita," kata seorang bankir mengutip keterangan yang diperolehnya pagi-pagi dari satu pejabat teras Depkeu.

Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari meminta Departemen Keuangan membebaskan pajak keluaran untuk setiap unit rumah susun seder hana yang laku.

Tujuannya, supaya pengembang berlombalomba membangun rumah susun bagi rakyat menengah bawah.

Permintaan Yusuf ini tampaknya tak lepas dari seretnya proyek pembangunan 1.000 rumah susun hingga 2011 nanti. Lihat saja, dari target pembangunan tahun ini yang mencapai 76 tower, hingga saat ini baru 51 unit yang mulai berjalan pembangunannya.

Yusuf menyatakan harga rumah susun bisa lebih murah lagi bila ada pembebasan pajak ini. "Mereka sudah diberikan insentif pajak input, saya harap pajak output-nya juga," katanya usai menyampaikan perkembangan Pembangunan Rumah Susun Tahap I ke Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (20/9).