BPK dan Dirjen Pajak sedang merumuskan mekanisme pemeriksaan wajib pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melanjutkan niat awal untuk mengajukan judicial review atas UndangUndang-Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ke Mahkamah Konstitusi setelah Lebaran. BPK mengaku gerah dengan substansi UU yang banyak mengebiri kewenangan auditor negara itu. Niat BPK ini agaknya sudah bulat. Meskipun Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution beberapa waktu lalu sudah membuka pintu bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pajak. Namun tawaran Darmin itu tak mempan untuk mengendurkan niat BPK mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Badan Pemeriksa Keuangan berkeyakinan, penerimaan pajak bisa dilipatgandakan jika sistem menghitung pajak sendiri atau selfassessment oleh wajib pajak bisa diaudit secara terbuka oleh BPK.

Audit BPK bisa membuka potensi penggelapan pajak dari laporan yang salah dari wajib pajak (WP).

"Pemeriksaan ini perlu karena selfassessment tanpa audit sama dengan perampokan uang negara," kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, Rabu (10/10), dalam konferensi pers tentang Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) 1-2007.

Menurut Anwar, pembicaraan dengan Dirjen Pajak Darmin Nasution beberapa waktu lalu untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh BPK dan Departemen Keuangan masih menemui jalan buntu.

Depnakertrans Usul Investasi Dana Cadangan PHK Bebas Pajak

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon masih terganjal salah satu pasal terkait pembebasan pajak. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) diminta menyelesaikan hal itu bersama Departemen Keuangan (Depkeu).

"Usulan itu terkait dengan Depkeu dan Wakil Presiden (Wapres) yang meminta masalah ini dibahas bersama-sama," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno kepada wartawan, seusai buka puasa bersama di Ggedung Depnakertrans, Jakarta, Selasa (9/10) malam.

Secara prinsip Departemen Keuangan sudah setuju dana iuran pesangon bebas pajak

Penggodokan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang populer dengan sebutan RPP Pesangon mendekati tahap final. Soalnya, secara substansi Departemen Keuangan sudah setuju untuk membebaskan pajak buat iuran pesangon dan dan hasil pengembangan yang dilakukan penyelenggara program.

Cuma, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mira Maria Hanartani menyatakan, keputusan ini masih akan dibahas lagi dengan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. "Sebab, yang datang bukan Ibu Menteri," katanya usai melakukan rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin (10/10).