Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday207
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1755
mod_vvisit_counterThis month42295
mod_vvisit_counterAll1826837

DigitalClock

Artikel Pajak
RUU Tax Amnesty Mentok Soal Basis Tahun Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 14 January 2016
Harian Kontan 14 Jan 2016
 
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah menjadi RUU prioritas yang akan dibahas bersama DPR tahun ini. Meski demikian, pemerintah belum juga menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah masih membahas tentang penentuan tahun pajak yang akan digunakan untuk menghitung besaran kesalahan wajib pajak dan besaran  tebusan yang seharusnya dibayarkan wajib pajak. Saat ini, pihaknya masih menimbang apakah akan menggunakan basis perhitungan hingga tahun pajak 2014 atau 2015. "Intinya supaya adil dalam arti jangan sampai dia terkena dua kali pajak (tebusan)," kata Darmin usai rapat koordinasi membahas  tax amnesty, di kantornya, Rabu (13/1) malam.
 
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Staf Khusus Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi. Sofjan menjelaskan,  jika perhitungan dilakukan hingga  tahun pajak 2014, pemerintah khawatir wajib pajak akan terkena pajak ganda.
Read more...
 
Ekonomi Lesu, Insentif Tax Holiday Sepi Peminat PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 January 2016
Harian Kontan 13 Jan 2016
 
JAKARTA.  Insentif  tax holiday sepi peminat. Sebab sepanjang  tahun 2015  fasilitas tax holiday  baru  diberikan kepada satu perusahaan. Padahal  insentif  ini  digembar-gemborkan bisa mengerek investasi baru di Indonesia selama 2015.
 
Sementara fasilitas tax allowance diberikan kepada 16 perusahaan. Kepala Subdirektorat Peraturan  Pajak  Penghasilan (PPh) Badan Ditjen Pajak Raden  Setyadi  Aris  Handono mengatakan, wajib pajak lebih tertarik dengan  fasilitas  tax allowance dibanding tax holiday.
 
"Mungkin karena ekonomi sedang  lesu,  tax holiday tidak menarik karena perusahaan menjadi lebih lama mencapai break even point," katanya, Selasa (12/1).

Insentif tax holiday diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015  yang  berlaku Agustus  2015.  Perusahaan yang mendapatkan fasilitas ini diberikan  pengurangan PPh selama lima hingga  15 tahun, dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun.
 
Read more...
 
Restitusi Pajak 2015 Capai Rp 95 Triliun PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 January 2016
Harian Kontan 12 Jan 2016
 
PEMERINTAH telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak tahun 2015 sebesar Rp 95 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan restitusi tahun 2014 sebesar Rp  84,2  triliun.  "Itu  kombinasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (11/1).
 
Hampir separuh restitusi itu berasal dari pengembalian PPN, sehingga berakibat rendahnya penerimaan PPN akhir tahun 2015.
 
Data Kemkeu menunjukkan, hingga 31 Desember  2015,  realisasi PPN mencapai Rp 423,53 triliun. Angka tersebut hanya 73,47% dari target Rp 576,5 triliun. Selain PPN impor yang tergerus akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya PPN juga dinilai karena masih banyaknya PPN fiktif. Padahal sepanjang 2015 Ditjen Pajak terbilang cukup gencar melakukan penindakan atas kasus-kasus pidana pajak fiktif.
Read more...
 
Wajib Pajak Pribadi Kembali Dikejar PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 January 2016
Harian Kontan 12 Jan 2016
 
JAKARTA. Direktorat Jenderal  (Ditjen) Pajak  akan menyasar wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan  pajak  tahun  ini.
 
Sebab  itu Ditjen pajak akan menjaring wajib pajak pribadi terutama  kelas  menengah yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro  menyatakan, penerimaan pajak pribadi lebih stabil dibandingkan penerimaan pajak wajib pajak badan yang  sangat dipengaruhi kondisi ekonomi. "Kalau tergantung PPh badan, akan volatile," katanya, Senin (1/11).
 
Rencana ini sebenarnya bukan rencana baru. Awal tahun 2015, Ditjen Pajak pernah mengatakan akan mengejar wajib pajak pribadi non-karyawan mulai pemilik kos-kosan, pengacara, dokter, hingga artis. Namun rencana  tersebut tidak ada kelanjutannya.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, masyarakat kelas menengah yang seharusnya memiliki NPWP cukup besar. Berdasarkan data Ditjen Pajak, terdapat 129 juta orang yang transaksi belanja mencapai Rp 100.000-Rp 200.000 per hari. Namun saat ini masyarakat yang memiliki NPWP baru 27 juta jiwa.
Read more...
 
Ditjen Pajak Siapkan Dua Opsi Saat Terpisah dari Kemkeu PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 January 2016
Harian Kontan 11 Jan 2016
 
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memasukkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara  (BPN) dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam revisi  UU  yang  akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini, Ditjen Pajak mengajukan dua opsi kewenangan Ditjen Pajak setelah dilepas dari Kementerian Keuangan (Kemkeu).
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, untuk sementara, nama badan otonom pajak  itu adalah Badan Penerimaan Perpajakan (BPP).  "Sejauh ini masih ontrack, perangkat regulasi sudah  disiapkan," ujar dia ke KONTAN, akhir pekan lalu.
 
Mekar bilang, jika revisi UU KUP terbit di pertengahan tahun ini, apda tahun 2017, badan ini sudah bisa efektif. Namun jika  pembahasan RUU KUP molor hingga akhir 2016, badan baru ini baru berjalan di tahun 2018.

Dia menambahkan, ada beberapa opsi pembentukan badan otonom pajak. Pertama, badan ini tidak hanya bertanggungjawab pada penerimaan pajak, namun juga penerimaan bea dan cukai hingga badan ini disebut Badan Penerimaan Negara (BPN). Kedua, badan ini  hanya  khusus mengurus penerimaan pajak hingga namanya Badan Penerimaan Perpajakan (BPP).
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 10126