Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday200
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1748
mod_vvisit_counterThis month42288
mod_vvisit_counterAll1826830

DigitalClock

Artikel Pajak
Harga Minyak Sawit Terpapas Pajak Ekspor PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 March 2015
  • 17 Mar 2015
  • Harian Kontan

 

Harga Minyak Sawit Terpapas Pajak Ekspor

JAKARTA. Harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) terus menurun. Penerapan pajak ekspor CPO Malaysia sebesar 4,5% semakin membebani pergerakan harga minyak nabati ini. Padahal, permintaan CPO masih lesu.
 
Bloomberg mencatat, Senin pukul 18.00 WIB, harga CPO pengiriman Juni 2015 di Malaysia Derivatives Exchange turun 1,65% menjadi RM 2.199 per metrik ton. Selama sepekan harga turun 2,48%. Pemerintah Malaysia akan menerapkan pajak ekspor pertama kalinya dalam delapan bulan terakhir. Bea dan Cukai Malaysia akan mengenakan pajak ekspor CPO sebesar 4,5% pada bulan April nanti. "Pemberlakuan pajak ekspor CPO di Malaysia berdampak pada penurunan harga," kata Deddy Yusuf Siregar, analis Fortis Asia Futures, kepada KONTAN, kemarin.

Permintaan minyak sawit juga masih belum pulih. Indonesia menargetkan peningkatan penggunaan bahan bakar nabati pada solar hingga 20% demi menghemat devisa akibat impor solar. Namun saat ini konsumsi CPO di Indonesia untuk keperluan biofuel dinilai masih rendah.

 

Read more...
 
Pemilik Tak Bayar Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 March 2015
  • 17 Mar 2015
  • Harian Kompas

 

 

Pemilik Tak Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS Sebanyak 1.010 pemilik kapal penangkap ikan teridentifikasi belum membayar pajak. Pemilik kapal di atas 30 gros ton itu tercatat tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan sejumlah kementerian mengincar kewajiban para pemilik kapal itu.

Pemilik kapal yang belum memiliki NPWP itu merupakan bagian dari 1.444 kapal ikan yang diidentifikasi KPK. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP menyatakan, hal itu adalah sebagian kecil dari beberapa kajian KPK terkait dengan program pencegahan korupsi dari sektor sumber daya alam (SDA).

Menurut rencana, nota kesepahaman program pencegahan korupsi di sektor SDA ditandatangani pada 18 atau 19 Maret ini oleh 29 kementerian dan lembaga negara. "Pada kesempatan itu, juga akan dihadirkan gubernur dari beberapa provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam," kata Johan Budi, di Kantor Presiden, Senin (16/3), di Jakarta.

 

Read more...
 
Kendaraan Umum Rencananya Dikecualikan atas PPN Jalan Tol PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 March 2015
  • 17 Mar 2015
  • Harian Kontan

 

Kendaraan Umum Rencananya Dikecualikan atas PPN Jalan Tol

jakarta. Direktorat jenderal Pajak (Ditjen) kementerian keuangan (kemkeu) belum menyerah untuk menjadikan jasa layanan jalan tol sebagai objek pajak. Pemerintah kini tengah menggodok skema alternatif mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas jasa jalan tol.

Skema alternatif itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sigit Priadi Pramudito, Direktur jenderal Pajak kemkeu menjelaskan, skema alternatif itu ialah kemungkinan adanya pembebasan PPN 10% terhadap pengguna jalan tol khusus kendaraan umum. “jadi, misalnya, nanti untuk pengangkut logistik atau pengguna jalan tol golongan III dan IV,” kata Sigit, Senin (16/3).

jadi, bisa saja PPN jalan tol hanya berlaku untuk kendaraan pribadi. tapi, “skemanya masih kita rumuskan," tambah Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro. Sayang, Bambang enggan memastikan kapan pemungutan PPN jalan tol itu diberlakukan.

 

Read more...
 
KPK Incar 1.010 Kapal yang Belum Bayar Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 March 2015
  • 17 Mar 2015
  • Harian Kompas

 

 

KPK Incar 1.010 Kapal yang Belum Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 1.010 kapal penangkap ikan teridentifikasi belum membayar pajak. Pemilik kapal di atas 30 gros ton itu tercatat tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan sejumlah kementerian mengincar kewajiban para pemilik kapal tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Pemilik kapal yang belum memiliki NPWP merupakan bagian dari 1.444 kapal penangkap ikan yang diidentifikasi KPK. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menyampaikan, hal itu merupakan sebagian kecil dari beberapa kajian KPK terkait program pencegahan korupsi dari sektor sumber daya alam.

Sementara itu, nota kesepahaman program pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam, menurut rencana, akan ditandatangani pada 18 atau 19 Maret oleh 29 kementerian dan lembaga negara. "Pada kesempatan itu juga akan dihadirkan gubernur dari beberapa provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam," kata Johan, di Kantor Presiden, Senin (16/3), di Jakarta.

 

Read more...
 
Setoran Pajak Pertambangan Merosot 36% Dari Tahun Lalu PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 December 2012

Harian Kontan, 28 Desember 2012

 

JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini harus jeblok. Empasan krisis global yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan pertambangan mengakibatkan setoran pajak dari sektor ini juga menurun drastis.

Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan, per 15 Desember 2012 realisasi setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sektor pertambangan dan penggalian Rp 3,67 triliun. Setoran tersebut berbeda cukup jauh dengan periode yang sama pada tahun 2011 yang mencapai Rp 5,8 triliun. Artinya, terjadi penurunan penerimaan setoran pajak dari sektor ini sekitar 36,7%.

Sementara itu, untuk pajak penghasilan (PPh) migas dari sektor pertambangan dan penggalian per 15 Desember 2012 realisasinya sebesar Rp 53,31 triliun. Angka ini turun 15,47% ketimbang periode yang sama tahun 2011 yang sebesar Rp 63,07 triliun.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 28 - 36 of 10126