Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday208
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1756
mod_vvisit_counterThis month42296
mod_vvisit_counterAll1826838

DigitalClock

Artikel Pajak
PAJAK TAMBANG: Kantor Pelayanan khusus tidak efektif PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 December 2012

bisnis.com, 12 Desember 2012

 

 JAKARTA: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus pertambangan dinilai tidak efektif meningkatkan penerimaan negara dari sektor strategis ini.
 
Yustinus Prastowo, peneliti Kebijakan Perpajakan dari Perkumpulan Prakarsa mengatakan KPP khusus pertambangan yang dibentuk pada April lalu lebih kepada aksi reaktif pemerintah saja.
 
“Itu lebih reaktif ya, itu ngga efektif mengoptimalkan penerimaan negara dari tambang, karena memang problem-nya bukan itu,” ujarnya di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) ICW, Selasa (11/12/2012).
 
Pras mengatakan keberadaan KPP khusus pertambangan baru sebatas mengadministrasikan, tapi belum benar-benar bisa menagih pajak dari perusahaan tambang.
Read more...
 
JOKOWI benahi sistem, Penerimaan Pajak dtarget naik Rp5 triliun PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 December 2012

bisnis.com, 12 Desember 2012

 JAKARTA: Pemprov DKI menargetkan penerimaan pajak 2013 mencapai Rp21,8 triliun atau naik Rp5,3 triliun dari penerimaan 2012 melalui sistem online yang siap diterapkan tahun depan.
 
Besaran pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak diperkirakan meningkat sampai 32,1% dibandingkan penerimaan pajak 2012 yang berjumlah Rp16,5 triliun.
 
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan untuk menghilangkan berbagai kebocoran juga pungutan liar, yang perlu dibangun adalah sistem.
 
Sistem online diharapkan dapat menciptakan transparansi kepada masyarakat.

Read more...
 
Siap-Siap... Pelaku UKM Dikenai Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 December 2012
JAKARTA--MICOM: Direktorat Jenderal Pajak tahun depan akan mengenakan pajak bagi usaha kecil dan menengah. Upaya ekstensifikasi pajak ini untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Besarnya 1 persen dari omzet," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmani dalam perbincangan dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa tadi malam (11/12).

Dirjen pajak memberi contoh usaha kecil dan menengah antara lain pedagang di Tanah Abang atau di ITC. "Tapi usaha mikro seperti pedagang bakso keliling tidak akan kena pajak," ujar Fuad.
Read more...
 
PT Bhakti Investama Bantah Dibantu Pihak Lain dalam Urus Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 December 2012

mediaindonesia.com, 11 Desember 2012

 

JAKARTA--MICOM: Direktur PT Bhakti Investama (BI) Darma Putrawati mengatakan bahwa pengurusan pajak perusahaan tidak pernah dibantu oleh pihak lain, karena langsung ditangani oleh tim internal PT BI ke Kantor Pelayanan Pajak.

Hal itu dijelaskan setelah menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Dharmawati Ningsih di Pengadilan Tipikor, Jakarta. "Dalam mengurus pajak, tim kami langsung ke KPP dan diskusi. Itu bagian akunting dan pajak. Kami tidak mengetahui atau memahami apa yang terjadi terhadap Tommy Hindratno, karena tim kami yang mengurus pajak sendiri," katanya saat dihadirkan sebagai saksi, Senin  (10/12).

Lanjutnya, tidak ada hubungannya antara Komisaris Independen PT Bhakti Investama Antonius Tonbeng dengan kasus itu karena dia tidak pernah mengurus pajak, lagian juga pajak PT BI sederhana karena berbentuk holding company.
Read more...
 
Negara Krisis, Pajak Tukang Dukun Dinaikkan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 December 2012

kompas.com, 11 Desember 2012

 

MBABANE, KOMPAS.com — Kesulitan keuangan negara membuat orang semakin kreatif. Seorang anggota parlemen dari Swaziland, negara kerajaan di Afrika, mengusulkan agar pemerintah menaikkan pajak dari dukun tradisional dan tukang ramal. Para dukun di negara monarki terakhir di Afrika bagian selatan itu selama ini membayar lisensi tahunan sebesar 10 emalengeni atau sekitar Rp 11.000.

Namun, anggota parlemen, Majahodvwa Khumalo, mengatakan biaya yang ditarik dukun dari para pasien mereka naik empat kali lipat dalam beberapa tahun ini. Itulah sebabnya untuk membantu keuangan negara mereka harus membayar lebih banyak lagi.

Defisit anggaran Swaziland melonjak hingga 15 persen dari produksi tahunannya pada tahun 2010. Namun, pemerintah dapat menjaga keadaan dengan menggerogoti cadangan devisa bank sentral dan menunda pembayaran gaji pegawai negeri.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 55 - 63 of 10126