Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday199
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1747
mod_vvisit_counterThis month42287
mod_vvisit_counterAll1826829

DigitalClock

Artikel Pajak
Aturan Pajak Daerah Lamban Potensi Rp 7 T Hilang PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 28 November 2012

jpnn.com, 28 Nopember 2012

 

JAKARTA - Desentralisasi fiskal yang dijalankan pemerintah pusat rupanya belum efektif. Penyebabnya, pemerintah daerah lamban dalam membuat regulasi, sehingga pungutan pajak oleh daerah pun tidak terlaksana.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, salah satu obyek desentralisasi fiskan yang dijalankan pemerintah adalah alih kuasa pungutan pajak properti ke pemerintah daerah (kabupaten/kota). "Tapi, pelaksanaannya belum optimal," ujarnya kemarin (27/11).

Menurut Agus, hal itu tidak terlepas dari lambannya realisasi penyusunan peraturan daerah (Perda) untuk memungut Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Untuk PBB, dari total 492 daerah, yang sudah memungut baru 18 kabupaten/kota," katanya.
Read more...
 
Penerimaan Pajak Tahun ini Lebih Rendah PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 27 November 2012

mediaindonesia.com, 27 Nopember 2012

 

JAKARTA--MICOM: Penerimaan pajak pada tahun anggaran 2012 lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena perusahaan terpukul dengan turunnya harga komoditas.

"Memang dibandingkan tahun lalu, kita ada 3-4% lebih rendah. Memang dari beberapa sektor ada penurunan penerimaan pajak, tapi kami coba kompensasi dari bidang-bidang lain," kata Agus ketika ditemui di kantornya, Senin (26/11).

"Kami masih ingin coba 100%," ujarnya. Data per 14 November, penerimaan pajak baru Rp698 triliun dari target Rp885,02 triliun penerimaan pajak tahun ini. Artinya, penerimaan pajak sampai dengan pertengahan bulan kesebelas baru sebesar 78,9%.
Read more...
 
Saksi Sebut eks Pejabat Pajak Ubah Spesifikasi Barang di Tengah Tender PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 27 November 2012

detik.com, 27 Nopember 2012

 

Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengadaan proyek sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), jasa pemeliharaan sistem monitoring pembayaran Ditjen Pajak dan pelaksanaan modul penerimaan negara (MPN) Ditjen Pajak, telah bergulir ke pengadilan. Seorang anggota panitia pengadaan menyebut Direktur Informasi Pajak Riza Noor Karim mendadak mengubah spesifikasi di tengah jalannya tender.

"Saya mendapatkan perintah bahwa spesifikasi diubah. Pengubahan itu dilakukan di tengah proses unwishing," ujar Nugroho Agung dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (27/11/2012).

Agung merupakan anggota panitia pengadaan yang bertugas dalam melakukan penelitian spesifikasi teknis perangkat yang akan dibeli. Dalam kesaksiannya, Agung sendiri mengaku kaget dengan perintah untuk mengubah spesifikasi barang itu.
Read more...
 
Kemkeu Khawatir PNBP Migas Meleset Akibat BP Migas Bubar PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 November 2012

Harian Kontan, 26 Nopember 2012

 

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) punya pekerjaan berat untuk terus mengejar target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sisa tahun 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) membuat potensi pendapatan PNBP dari sektor migas bisa hilang sampai puluhan triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, tahun ini, target setoran PNBP yang dibebankan pada BP Migas sekitar Rp 278 triliun. Nah, sampai pembubaran BP Migas pada 13 November silam, pemerintah baru menerima setoran dari BP Migas sekitar Rp 200 triliun. Artinya, masih ada kekurangan setoran PNBP sebesar Rp 78 triliun agar bisa memenuhi target sampai akhir tahun.

Melihat ada risiko target itu bakal meleset, Agus berharap, Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai pengganti BP Migas bisa bekerja normal, sehingga target penerimaan PNBP dari migas bisa tercapai.
Read more...
 
Pembatalan Perjanjian Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 November 2012

Harian Kontan, 26 Nopember 2012

 

BERLIN. Majelis Tinggi Jerman menolak kesepakatan dengan Pemerintah Swiss atas pajak aset yang berada di rekening bank Swiss. Dengan penolakan ini,kesepakatan di April 2012 dan rencananya berlaku pada Januari 2013 otomatis batal. Ini berarti, jerman tidak harus membayar denda pajak antara 21%-41% dari nilai asetnya di Swiss.
 
Penolakan kesepakatan pembayaran pajak oleh Majelis Tinggi Jerman memperpanjang perselisihan antara kedua negara dalam penanganan aset tersembunyi Jerman di Swiss yang diperkirakan mencapai € 180 miliar - € 200 miliar. "Kami mencari solusi yang lebih baik atas situasi yang tidak memuaskan ini, "kata Wolfgang Schaeuble, Menteri Keuangan, Jerman, seperti dikutip dari BBC.
 
Eveline Widmerschlumpf, Menteri Keuangan Swiss, mengatakan pihaknya berkomitmen mensukseskan perjanjian itu. "Jerman melewatkan peluang untuk mencapai solusi yang adil terhadap masalah pajak bilateral,"kata Asosiasi Perbankan Swiss.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 82 - 90 of 10126