Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday111
mod_vvisit_counterYesterday2006
mod_vvisit_counterThis week9847
mod_vvisit_counterThis month37895
mod_vvisit_counterAll1822437

DigitalClock

Artikel Pajak
Dirjen Pajak Definitif Perlu Segera Ditetapkan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016
Harian Kontan 27 Jan 2016
 
JAKARTA. Belum adanya Dirjen Pajak definitif dikhawatirkan  bakal  membuat  target pajak tahun ini semakin sulit tercapai. Posisi pelaksana tugas  (Plt)  yang  saat  ini dipegang oleh Ken Dwijugiasteadi dinilai belum cukup kuat, terutama terkait kebijakan-kebijakan strategis perpajakan.
 
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jabatan Plt Dirjen Pajak secara administratif tidak memiliki  kewenangan dalam hal mutasi dan promosi pegawai Ditjen Pajak. Bahkan jabatan Plt ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keberatan pajak.
 
Selain  itu, menurut Yustinus, secara psikologis, jabatan Plt akan berbeda dengan jabatan Dirjen Pajak definitif. Misalnya bobot instruksi dan kepercayaan dari tim internal. Kondisi  itu tentu akan membuat pencapaian target pajak tahun ini bisa terkendala.
 
"Jika kemarin saja dengan Dirjen Pajak definitif masih berat,  apalagi  sekarang.  Jangan  ada  kesan  pemerintah tak  serius  soal pajak," katanya, Selasa (26/1).
Read more...
 
RUU Tax Amesty Masih Menunggu Ampres PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016
Harian Kontanm 27 Jan 2016
 
DEWAN Perwakilan Rakyat  (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. Lewat sidang paripurna kemarin (26/1), RUU Tax Amnesty menjadi RUU prioritas tahun ini.
 
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, keputusan  itu sesuai dengan keputusan sidang paripurna 15 Desember 2015.  RUU Pengampunan Pajak akan dibahas bersamaan dengan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RUU Pengampunan Pajak menjadi inisiatif pemerintah, dan RUU KPK jadi inisiatif DPR.
 
Firman bilang, pihaknya masih menunggu Amanat Presiden (Ampres) tentang RUU Tax Amnesty. Setelah itu, berdasarkan mekanisme, pembahasan dilakukan Panitia Kerja (Panja) masing-masing komisi DPR atau oleh Panitia Khusus (Pansus). "Kalau Badan Musyawarah memutuskan ke Panja komisi, nanti kami lihat slot waktu di komisi," kata Firman, usai sidang paripurna DPR, Selasa (26/1).

Read more...
 
Pengampunan Pajak Perjelas Basis Data PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 January 2016
Harian Kompas 25 Jan 2016
 
Harga minyak yang terus-menerus turun ternyata berdampak juga pada Indonesia. Penurunan harga minyak itu juga membuat pendapatan negara menurun. Pada pertengahan Januari ini, Kompas berbincang mengenai pendapatan negara dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di sela-sela acara peresmian Bank Investasi Infrastruktur Asia di Beijing, Tiongkok. Berikut petikan wawancara dengan Bambang;

Bagaimana dengan penyerapan 2016 nanti?

Tahun 2015, penyerapan cukup bagus. Kementerian Pekerjaan Umum bisa menyerap di atas 90 persen. Perhubungan yang sejarahnya rendah bisa menyerap di atas 70 persen. Kementerian Pertanian juga hampir 90 persen. Ini artinya koordinasi antara kementerian dan lembaga sudah mulai jalan. Mereka bisa menyerap anggaran tepat waktu. Padahal, waktunya lebih pendek. Jadi, ada perubahan di kementerian, yang artinya ada semangat melakukan sesuatu yang lebih baik. Yang paling dikhawatirkan, penyerapan yang tidak tepat sasaran atau sekadar mempertinggi penyerapan tanpa memperhatikan kualitas penyerapannya. Namun, ternyata setelah dilihat, kecil sekali persentasenya. Kebanyakan belanja dilakukan seperti sebagaimana harusnya. Bahkan, kalau dilihat, jumlah belanja modal 2015 hampir Rp 80 triliun-Rp 90 triliun. Jadi, untuk 2016 ini, saya pikir akan lebih besar penyerapannya. Apalagi, tidak ada lagi soal nomenklatur dan penyerapan sudah bisa dimulai sejak Januari. Kami berharap belanja 2016 bisa ditingkatkan dari 90,4 persen menjadi 95 persen. Kontribusi belanja pemerintah besar terhadap efek bergandanya. Misalnya, belanja membangun jalan tentu perlu semen, perlu peralatan, perlu tenaga kerja. Kebutuhan semen tentu menghidupkan industri semen. Kita lihat, pembangunan di 2016 akan lebih baik.
Read more...
 
DPR Minta Simulasi Pajak dari Tax Amnesty PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 January 2016
Harian Kontan 22 Jan 2016
 
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah melakukan pertemuan informal guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty. Pada dasarnya, pihak DPR menyetujui rancangan sementara UU Tax Amnesty yang diajukan pemerintah.
 
Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR mengatakan, selama dua hari berturut-berturut sejak Selasa kemarin (19/1), Baleg DPR RI bertemu dengan pemerintah. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyampaikan beberapa poin krusial.
 
Salah satunya mengenai opsi besarnya tarif tebusan yang dikaitkan dengan repatriasi. "Kami meminta mereka (pemerintah) untuk membuat simulasi, berapa potensi penerimaan yang didapat dengan atau tanpa repatriasi," ujarnya, kepada KONTAN, Rabu (20/1) malam.

Sejatinya, lembaga legislatif ini mempercayakan penuh kepada pemerintah mengenai isi substansi RUU pengampunan pajak ini. Pasalnya, adanya RUU ini berpotensi mengerek penerimaan negara, khususnya dalam bidang perpajakan.
Read more...
 
Kemkeu Mendaftar Barang Bebas Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 21 January 2016
Harian Kontan 21 Jan 2016
 
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai mendaftarkan produk-produk yang mendapatkan  fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Dengan total anggaran mencapai Rp  8,18 triliun, kebijakan ini diharapkan dapat membantu sektor industri yang terkena efek pelambatan ekonomi.
 
Pendaftaran produk impor ini  dilakukan  seiring mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 273/PMK.010/2015 tentang BMDTP tahun 2016. Aturan ini berlaku 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.
 
"Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, anggaran BMDTP mencapai Rp 8,18  triliun. Terdiri pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP) sebesar Rp 7,6 triliun dan BMDTP Rp 0,58 triliun," kata Direktur Jenderal  (Dirjen)  Anggaran Kementerian Keuangan (Kemku) Askolani, Rabu (20/1).
 
Dalam aturan itu disebutkan, fasilitas BMDTP hanya diberikan untuk barang dan bahan yang belum diproduksi di  dalam  negeri. Selain itu, juga untuk bahan dan barang yang diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, serta barang dan bahan yang sudah  diproduksi  di  dalam negeri namun  jumlahnya belum mencukupi kebutuhan.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 10 - 18 of 10126