Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday368
mod_vvisit_counterYesterday1101
mod_vvisit_counterThis week5608
mod_vvisit_counterThis month368
mod_vvisit_counterAll1556434

DigitalClock

S-320/PJ.313/2005 PERLAKUAN PPh, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, ATAS JASA KONSTRUKSI SUB-BIDANG REKLAMASI DA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 07 April 2005
PERLAKUAN PPh, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, ATAS JASA KONSTRUKSI SUB-BIDANG REKLAMASI DAN PENGERUKAN


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 19 Oktober 2004 perihal tersebut di atas, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. PT ABC merupakan perusahaan PMA yang bergerak di bidang Reklamasi dan Pengerukan
yang merupakan sub-bidang dari Bidang Pekerjaan Sipil dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi
pada umumnya.

b. Terdapat perbedaan pendapat antara Saudara dengan Fiskus mengenai pemahaman
terhadap jasa reklamasi dan pengerukan yang Saudara lakukan. Saudara berpendapat
bahwa jasa reklamasi dan pengerukan yang Saudara lakukan termasuk dalam jasa
konstruksi, sedangkan fiskus berpendapat bahwa yang Saudara lakukan adalah usaha
perdagangan sehingga dikenakan tarif usaha perdagangan.

c. Saudara mohon penegasan atas permasalahan tersebut.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa atas jasa lain selain jasa yang telah dipotong
PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak
yang wajib membayarkan.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
Dari Usaha Jasa Konstruksi, antara lain diatur sebagai berikut:

a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan PPh final apabila memenuhi
kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan lembaga yang
berwenang, dan mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah)

b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan pemotongan pajak berdasarkan
Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa
adalah badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang
pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka atau
termijn.

c. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau
disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan ditetapkan sebagai
berikut:

i. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia Jasa
pelaksanaan konstruksi;

ii. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia Jasa
perencanaan konstruksi;

iii. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia Jasa
pengawasan konstruksi.

4. Dalam romawi I angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, ditegaskan
bahwa:

Huruf a,

Jenis usaha jasa konstruksi adalah terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan
konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan
konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi;

Huruf b,

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal
dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan
atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya;

Huruf d,

Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan
konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari
penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

5. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang
Pajak Penghasilan, dalam lampiran II angka 3 disebutkan bahwa perkiraan penghasilan neto jasa
pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa
instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/has/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut
dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai
izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi adalah 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Jasa reklamasi dan pengerukan yang dilakukan oleh PT ABC sebagaimana diuraikan
dalam butir 1 di atas sepanjang mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, maka
termasuk dalam jasa pelaksanaan konstruksi. Dengan demikian, atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh oleh PT ABC atas jasa reklamasi dan pengerukan yang dilakukan
wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 13 1/3% atau 2% dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN.

b. Namun apabila PT ABC memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat
yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan mempunyai nilai pengadaan sampai
dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), maka atas penghasilan yang diterima
dari jasa reklamasi dan pengerukan tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari
jumlah bruto dan bersifat final.

Demikian penegasan kami agar Saudara maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO


 
< Prev   Next >