Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday481
mod_vvisit_counterYesterday1054
mod_vvisit_counterThis week1535
mod_vvisit_counterThis month19326
mod_vvisit_counterAll1603965

DigitalClock

S-199/PJ.43/2004 PERLAKUAN PPh PASAL 21 ATAS PENYELENGGARA PEMILU PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 23 July 2004
PERLAKUAN PPh PASAL 21 ATAS PENYELENGGARA PEMILU


Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang
diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun
Penyelenggara Pemilu lainnya di semua tingkatan, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk
    Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal
    26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, diatur antara lain bahwa:

    a.    Pasal 1 angka 1, Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
        yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh
        Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
        pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
        atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26
        Undang-undang PPh;

    b.    Pasal 1 angka 9, Penerima Honorarium adalah Orang Pribadi yang menerima atau
        memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan;

    c.    Pasal 1 angka 15, Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang
        dilakukan;

    d.    Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 8 diatur antara lain bahwa penghasilan yang dipotong
        PPh Pasal 21 berupa honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama
        dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan
        sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
        dalam negeri terdiri dari pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada
        suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya disegala bidang
        kegiatan;

    e.    Pasal 11 huruf a, tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
        Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
        17 Tahun 2000, diterapkan atas honorarium uang saku, hadiah atau penghargaan dengan
        nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama
        apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar
        banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan,
        termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
        ayat (1) huruf e;

    f.    Pasal 15, tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa
        honorarium dan imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh
        Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal
        dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai
        Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan
        Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

2.    Berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:

    a.    Uang kehormatan, honorarium atau imbalan lainnya yang dibayarkan oleh Komisi
        Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
        Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada anggotanya
        merupakan pembayaran imbalan jasa yang diberikan kepada suatu kepanitiaan sehingga
        terutang PPh Pasal 21;

    b.    Sepanjang sumber dana uang kehormatan, honorarium atau imbalan lainnya berasal dari
        APBN/APBD, maka pembayaran uang kehormatan, honorarium atau imbalan lainnya
        tersebut kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Kabupaten/Kota,
        Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
        Pemungutan Suara Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/POLRI
        terutang dan harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat
        final, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan
        anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur
        Tingkat Satu ke bawah;

    c.    Atas uang kehormatan, honorarium atau imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh
        Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
        Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
        yang berstatus bukan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI
        terutang dan harus dipotong PPh Pasal 21 yang dihitung sesuai tarif Pasal
        17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
        diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dari jumlah bruto.

Demikian untuk menjadi pertimbangan Saudara.

DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN



 
< Prev   Next >