Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday117
mod_vvisit_counterYesterday1101
mod_vvisit_counterThis week5357
mod_vvisit_counterThis month117
mod_vvisit_counterAll1556183

DigitalClock

S-260/PJ.313/1998 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI OBJEK PPh PASAL 21 ATAS GAJI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 November 1998
PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI OBJEK PPh PASAL 21 ATAS GAJI


Sehubungan dengan surat  tanggal 4 September 1998 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan
penjelasan sebagai berikut :

1.    Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :

    a.    PT. XYZ bergerak dalam bidang angkutan barang (truk). Untuk setiap trayek perusahaan
        membayar sopir dengan suatu jumlah tertentu yang sudah ditabelkan.

    b.    Setiap trayek sopir truk mendapat komisi (kelebihan) yang jumlahnya tidak tetap
        tergantung dari kondisi perjalanan.

    c.    Sopir truk adalah pegawai tetap perusahaan yang mana komisi tersebut diperhitungkan
        sebagai bagian gaji yang dibayarkan dan PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah sisa komisi
        yang diterima setiap bulan.

    d.    Saudara mohon penjelasan cara pemotongan PPh Pasal 21 dan apakah uang jalan yang
        tidak didukung oleh bukti-bukti dapat dibiayakan sebagai biaya.

2.    Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ./1995
    tanggal 9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan
    Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan Pekerjaan , Jasa, dan Kegiatan Orang
    Pribadi diatur bahwa dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
    secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium
    anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang
    sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan,
    tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran
    pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi
    kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

3.    Berdasarkan uraian di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :

    a.    Oleh karena disamping mendapat komisi, sopir adalah pegawai tetap perusahaan, maka
        penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi tersebut adalah dengan cara terlebih dulu
        mencari penghasilan netto setahun, yaitu penghasilan bruto sebulan (gaji + komisi)
        setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran THT kemudian disetahunkan. Penghasilan
        netto yang disetahunkan selanjutnya dikurangi dengan besarnya PTKP pegawai yang
        bersangkutan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun. Besarnya PPh
        Pasal 21 sebulan dihitung dengan cara membagi besarnya PPh Pasal 21 setahun
        dengan angka 12.

    b.    Biaya-biaya yang dipergunakan dalam rangka operasional perusahaan dapat dikurangkan
        dari penghasilan bruto perusahaan sepanjang didukung bukti pengeluaran. Dengan
        demikian uang jalan yang diberikan kepada sopir dapat dibiayakan apabila pengeluaran
        seperti pembelian bahan bakar, pelumas, kernet, parkir, retribusi jalan dan jembatan
        timbang, uang makan didukung bukti-bukti yang sah.

    c.    Apabila uang makan yang dibayarkan kepada sopir diberikan dalam bentuk tunai setiap
        hari tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan menjalankan tugas pengemudi
        atau tidak, maka uang makan tersebut merupakan unsur penghasilan yang dikenakan
        PPh Pasal 21. Apabila sopir tersebut hanya menerima uang makan kalau sedang
        menjalankan tugas mengemudi maka uang makan tersebut termasuk sebagai uang
        perjalanan dinas sehingga bukan merupakan unsur penghasilan yang bersangkutan.

    d.    Bagian uang jalan yang diberikan kepada kernet adalah penghasilan bagi kernet yang
        bersangkutan. Apabila kernet tersebut menerima penghasilan secara teratur dan
        diberikan tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan bertugas atau tidak, maka
        perusahaan yang membebankan biaya tersebut sebagai pemberi kerja wajib menghitung
        PPh Pasal 21 secara bulanan dengan mengurangkannya dengan jumlah PTKP yang
        sebenarnya atas penghasilan kernet tersebut. Sedangkan apabila kernet tersebut hanya
        menerima penghasilan jika ia bertugas, maka perusahaan sebagai pemberi kerja tidak
        wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tersebut apabila jumlahnya
        Rp. 14.400,- (empat belas ribu empat ratus rupiah) atau kurang per hari.

    Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang jelas, agar Saudara mengacu pada Keputusan
    Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 atau menghubungi
    Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
    ttd
IGN MAYUN WINANGUN



 
< Prev   Next >