Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday103
mod_vvisit_counterYesterday595
mod_vvisit_counterThis week4598
mod_vvisit_counterThis month13960
mod_vvisit_counterAll1378839

DigitalClock

S-62/PJ.52/2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DIMUKA ATAS JASA SEWA RUMAH OLEH KB BELANDA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 06 February 2006
PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DIMUKA ATAS JASA SEWA RUMAH OLEH KB BELANDA


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 5 Desember 2005 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa:

a. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta dengan nota Nomor XXX tanggal
18 Oktober 2005, telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimuka atas jasa sewa rumah di
Jalan XXX, untuk periode 1 Oktober 2005 - 30 Juni 2008 dari PT ABC.

b. Adapun biaya sewa rumah selama 33 bulan tersebut sebesar US $ 72.600 (Tujuh Puluh
Dua Ribu Enam Ratus Dollar Amerika Serikat), biaya tersebut belum termasuk PPN.

c. Atas hal di atas, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda mengajukan permohonan pembebasan
PPN.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-25/KMK.01/1998 tentang Pemberian
Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya menjelaskan
bahwa:

- Pasal 1 ayat (1), mengatur bahwa atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa
Kena Pajak yang dilakukan oleh:

a. Perwakilan Negara Asing;

b. Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya

dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

- Pasal 1 ayat (2), mengatur bahwa pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan
Negara Asing hanya diberikan atas dasar azas timbal balik

3. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor XXX tentang Tata Cara Pemberian
Restitusi/Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan-Badan
Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya menjelaskan bahwa:

a. Butir 1, mengatur bahwa Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya yang ingin memperoleh restitusi atau pembebasan PPN/PPnBM
harus mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan/restitusi PPN/PPnBM kepada
Departemen Luar Negeri atau Sekretariat Kabinet RI sesuai dengan wewenangnya, dengan
melampirkan bukti-bukti pendukungnya.

b. Butir 2, mengatur bahwa Departemen Luar Negeri atau Sekretariat Kabinet RI mengirim
langsung surat rekomendasi ke Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dengan
dilampiri bukti-bukti pendukungnya, seperti : surat permohonan pembebasan/restitusi
dari yang bersangkutan, Faktur Pajak, Perjanjian Kerjasama Teknik, dan sebagainya
untuk diteliti dan diproses lebih lanjut

4. Berdasarkan butir 1 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor XXX tentang PPN dan PPnBM Atas
Penjualan Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya
menjelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan
Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat/Tenaga Ahlinya
agar dapat memperoleh pembebasan PPN dan/atau PPnBM adalah Surat Keputusan Pembebasan
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badora

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Atas jasa sewa rumah di Jalan XXX, untuk periode 1 Oktober 2005 - 30 Juni 2008 dari
PT ABC yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Pajak
Pertambahan Nilai dibebaskan sepanjang atas dasar azas timbal balik.

b. Surat Keputusan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Badora

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >