Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday302
mod_vvisit_counterYesterday823
mod_vvisit_counterThis week1876
mod_vvisit_counterThis month14384
mod_vvisit_counterAll1511867

DigitalClock

S-20/PJ.53/2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS NAMA ABC PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 12 January 2006
PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS NAMA ABC


Sehubungan dengan surat Saudari nomor XXX tanggal 6 Oktober 2005 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat Saudari dikemukakan bahwa:

a. ABC membeli tanah kavling seluas 640 m2 di Perumahan XXX. Tanah tersebut milik
PT XYZ yang bergerak di bidang developer dan real estate.

b. Oleh ABC, tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan sosial/keagamaan.

c. Sehubungan dengan hal-hal di atas, Saudari mohon pembebasan PPN atas pembelian
tanah kavling dari PT XYZ tersebut.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

a. Pasal 1 angka 3, bahwa Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat
atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang
tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

b. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

c. Pasal 1 angka 18, bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

d. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam memori
penjelasannya ditetapkan bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,

- barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak
berwujud,

- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan

- penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, namun tanah tidak termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudari pada butir
1 di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa atas pembelian tanah kavling oleh ABC dari
PT XYZ terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Harga Jual.
Dengan demikian, permohonan Saudari agar atas pembelian tanah kavling tersebut dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan sangat menyesal tidak dapat kami kabulkan.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >