Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday751
mod_vvisit_counterYesterday980
mod_vvisit_counterThis week5725
mod_vvisit_counterThis month27001
mod_vvisit_counterAll1466784

DigitalClock

S-815/PJ.53/2005 PERLAKUAN PPN ATAS ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC) CONTRACT (TURNKEY PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 September 2005
PERLAKUAN PPN ATAS ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC) CONTRACT (TURNKEY PROJECT)


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 6 April 2004 hal Permintaan Penegasan Mengenai
Perlakuan PPN atas Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract (Turnkey Project), dengan ini
diberitahukan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:

a. BUT ABC adalah kontraktor yang menandatangani Kontrak Bagi Hasil dengan BP Migas
(d/h Pertamina) pada tanggal 3 Agustus 1990 untuk wilayah kerja XXX.

b. ABC dan PT. CBA menandatangani sebuah EPC Contract (Turnkey Project) Nomor XXX
pada tanggal 25 November 2002 atas pengerjaan pemasangan instalasi pipa bawah air
blok B. Komponen nilai EPC meliputi:

1). Nilai peralatan (yang diimpor atas nama ABC tetapi dibayar terlebih dahulu oleh
PT. CBA);

2). Jasa konstruksi; dan

3). Reimbursement. Hal ini termasuk salah satu kegiatan ABC dalam melakukan
eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

c. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan EPC tersebut diimpor atas nama ABC (PIB
diajukan atas nama ABC).

d. Dalam hal penagihan ke ABC, PT. CBA membedakan tagihan untuk barang/peralatan, jasa
konstruksi dan reimbursement. PT. CBA mengeluarkan invoice komersial dan faktur pajak
terpisah atas tagihan barang, jasa konstruksi dan reimbursement.

e. ABC menganggap praktek yang berlaku selama ini telah sesuai dengan surat penegasan
yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1945/PJ.531/1998 yaitu yang
menjadi dasar pengenaan pajak PPN atas harga EPC tidak termasuk nilai peralatan yang
diimpor langsung oleh Kontraktor KBH.

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ABC meminta penegasan atas hal-hal berikut:

1). Atas penagihan peralatan yang terpisah dari penagihan jasa konstruksi dan
reimbursement apakah PT. CBA harus mengenakan PPN dan menerbitkan Faktur
Pajak.

2). Atas penagihan reimbursement apakah PT. CBA harus mengenakan PPN dan
menerbitkan Faktur Pajak di mana reimbursement tersebut tanpa mark-up dan
ditagih terpisah dari penagihan jasa konstruksi dan syarat apa saja yang harus
dipenuhi agar atas penagihan reimbursement tersebut tidak dikenakan PPN.

3). Atas fasilitas Master List, karena status kepemilikan peralatan adalah BP
Migas (d/h Pertamina) sebagai kuasa pertambangan dari Negara, apakah ABC
berkewajiban untuk membayar PPN atas tagihan PT. CBA untuk porsi peralatan
di mana pada akhirnya PPN tersebut akan menjadi beban BP Migas (d/h
Pertamina)

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

a. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

b. Pasal 1 angka 19 bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

d. Pasal 4 huruf c bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

e. Pasal 4A ayat (3), bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai namun jasa konstruksi tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.

f. Pasal 13 ayat (1), bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f
dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir
1, dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Atas penyerahan jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. CBA kepada ABC dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang
diminta atau seharusnya diminta oleh PT. CBA sebagai pemberi jasa konstruksi. Besarnya
Dasar Pengenaan Pajak atas jasa konstruksi adalah sebesar penggantian yaitu nilai berupa
uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa konstruksi.

b. Apabila dalam kontrak tersebut terdapat biaya-biaya yang dokumennya (Faktur Pajak,
Invoice dan lain-lain) langsung atas nama ABC maka biaya-biaya tersebut tidak termasuk
bagian dari Dasar Pengenaan Pajak.

c. Atas impor peralatan, sepanjang peralatan yang diimpor tersebut atas nama dan Pajak
Pertambahan Nilainya merupakan kewajiban dari ABC maka Dasar Pengenaan Pajak atas
penyerahan jasa konstruksi adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan nilai impor
peralatan yang dokumen impornya atas nama ABC.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >