Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday210
mod_vvisit_counterYesterday958
mod_vvisit_counterThis week3898
mod_vvisit_counterThis month15657
mod_vvisit_counterAll1600296

DigitalClock

S-865/PJ.51/2005 PPN ATAS PENYERAHAN CPO PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 23 September 2005
PPN ATAS PENYERAHAN CPO


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Nopember 2004 Hal Permohonan Penegasan
Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dipungut Atas Pembelian Bahan Baku Untuk Pembuatan
Makanan Ternak, Unggas dan Ikan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut antara lain disampaikan bahwa:

a. PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam agribisnis termasuk salah satunya
adalah industri makanan ternak. Dalam kegiatan usahanya PT. XYZ memerlukan bahan
baku untuk diolah menjadi makanan ternak dari pemasok dalam negeri dan luar negeri.

b. Atas pembelian Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan
makanan ternak PT. XYZ telah dipungut PPN oleh pemasoknya.

c. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-294/PJ./2001
ditetapkan bahwa terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas impor dan
atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dapat dimintakan
pengembalian oleh importir atau pembeli kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan
tata cara yang sama dengan pajak yang seharusnya tidak terutang.

d. Berdasarkan hal tersebut di atas Saudara meminta penegasan bahwa Pajak Pertambahan
Nilai yang telah dipungut pemasok atas pembelian CPO dapat dimintakan kembali;

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan sebagaimana
diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94
tanggal 15 Desember 1994, diatur antara lain:

a. Pasal 3, Pemakaian obat hewan dimaksudkan untuk:

1) Menetapkan diagnosa, mencegah, penyembuhan dan memberantas penyakit
hewan;

2) Mengurangi dan menghilangkan penyakit hewan;

3) Membantu menenangkan, memati-rasakan, etanasia, dan merangsang hewan;

4) Menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;

5) Memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;

6) Memproduksi reproduksi hewan.

b. Pasal 4 ayat (1), Obat hewan digolongkan kedalam sediaan biologik, farmasetik, dan
premiks.

c. Pasal 5 ayat (3), Sediaan premiks meliputi imbuhan makanan hewan (feed additive) dan
pelengkap makanan hewan (feed suplement) yang dicampurkan pada makanan hewan
atau minuman hewan.

3. Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor TN 221/534/E/04.2002
tanggal 3 April 2002 disampaikan bahwa:

a. angka 1, Feed Supplement adalah bahan baku pakan yang mempengaruhi nilai nutrisi/gizi
secara langsung dalam formulasi pakan ternak sedangkan Feed Additive adalah bahan
baku tambahan yang tidak mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam
formulasi pakan ternak.

b. Lampiran 1 angka 30, Crude Palm Oil (CPO) termasuk Feed Supplement yang
mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak.

4. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000
tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan nilai, Crude Palm Oil
(CPO) bukan merupakan jenis barang yang termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003
menetapkan:

a. Pasal 1 angka 1 huruf b, makanan ternak merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis.

b. Pasal 2 ayat (2) huruf b, atas penyerahan bahan baku untuk pembuatan makan ternak,
unggas, dan ikan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pasal 3, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Crude Palm Oil (CPO) merupakan sediaan premiks (Feed Supplement) dan bukan bahan
baku makanan ternak sehingga tidak termasuk sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai oleh
karena itu atas setiap penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar PT. XYZ atas perolehan Crude Palm Oil (CPO)
sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dikembalikan.

Demikian untuk dimaklumi.


DIREKTUR,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >