Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday478
mod_vvisit_counterYesterday983
mod_vvisit_counterThis week3802
mod_vvisit_counterThis month16310
mod_vvisit_counterAll1513793

DigitalClock

S-167/PJ.53/2003 PERMINTAAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS DANA REBOISASI DAN IURAN HASIL HUTAN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 February 2003
PERMINTAAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS DANA REBOISASI DAN IURAN HASIL HUTAN


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 16 Desember 2002 hal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dan lampirannya dikemukakan bahwa:

a. PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kayu bulat (logs) dan
mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan. PT. XYZ melakukan penjualan
kayu bulat ke PT. CBA dan PT. ABC dan membuat tagihan hanya atas penjualan kayu bulat
dan PPN yang terutang, sedang untuk Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan ditagih secara
terpisah. Di dalam prakteknya, Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan dibayar terlebih
dahulu oleh PT. XYZ dengan alasan untuk memudahkan pengawasan di mana apabila
disetor oleh industri pengolahan kayu hulu akan lebih sulit karena harus menghitung
terlebih dahulu pemakaian kayu bulat dalam proses produksinya. Dana Reboisasi dan
Iuran Hasil Hutan yang telah disetor oleh PT. XYZ ke rekening Menteri Kehutanan akan
dimintakan penggantian (reimbursement) ke industri pengolahan kayu hulu c.q. PT. CBA
dan PT. ABC berdasarkan bukti setoran ke Menteri Kehutanan tersebut.

b. Untuk tahun pajak 2001 sedang dilakukan pemeriksaan pajak (all taxes) oleh Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan dan ada perbedaan penafsiran atas Dana
Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan apakah termasuk komponen harga jual yang dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.

c. PT. XYZ meminta penegasan apakah Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan merupakan
komponen harga jual yang harus dikenakan PPN.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

a. Pasal 1 angka 18 bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Pasal 4 huruf a bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993, antara lain mengatur:

a. Pasal 1 angka 1 bahwa Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak
Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin
Pemanfaatan Kayu melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu dalam rangka
reboisasi pembangunan Hutan Tanaman Industri dan rehabilitasi lahan hutan.

b. Pasal 2 ayat (1) bahwa Dana Reboisasi merupakan iuran wajib yang dipungut dan disetor
oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih
yang diterimanya.

4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran
Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993, antara
lain mengatur:

a. Pasal 1 angka 2 bahwa Iuran Hasil Hutan Atas Kayu adalah pungutan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a yang dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan,
Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu yang
pemungutannya dilakukan melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu.

b. Pasal 2 ayat (1) bahwa Iuran Hasil Hutan Atas Kayu merupakan iuran wajib yang harus
dipungut dan disetor oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas kayu bulat
dan/atau bahan baku serpih yang diterimanya.

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2, 3 dan 4 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus
dibayar oleh PT. XYZ selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan, namun pembayarannya
melalui PT. CBA dan PT. ABC. Dengan demikian PT. CBA dan PT. ABC diberi kewajiban
untuk memungut Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan atas kayu yang diterimanya dari
PT. XYZ. Dalam hal PT. XYZ membayar terlebih dahulu Dana Reboisasi dan Iuran Hasil
Hutan untuk kemudian meminta PT. CBA dan PT. ABC membayar kembali (reimburse)
Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan tersebut, maka Dana Reboisasi dan Iuran Hasil
Hutan yang dimintakan kembali tersebut merupakan bagian dari komponen Harga Jual
yang dikenakan PPN.

b. Dengan demikian, pendapat Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan sudah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
I MADE GDE ERATA


 
< Prev   Next >