Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday199
mod_vvisit_counterYesterday1054
mod_vvisit_counterThis week1253
mod_vvisit_counterThis month19044
mod_vvisit_counterAll1603683

DigitalClock

200 Rumah Makan Nunggak Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 01 August 2012
Harian Seputar Indonesia, 1 Agustus 2012
 
PALEMBANG – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang memperhitungkan, piutang pajak tertinggi terdapat di sektor kuliner.

Pasalnya, dari 1.000 restoran dan rumah makan yang terdaftar di Dispenda Palembang, tercatat ada 200 rumah makan yang mengalami tunggakan pajak sejak 2011. Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pembukuan Dispenda Kota Palembang Darwin Hasan mengatakan, penagihan piutang pajak ini merupakan salah satu pola pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat, saat ini realisasi PAD per Juni 2012 mencapai Rp211 miliar dari target Rp458,5 miliar.
Kontribusi pajak ini diperoleh dari tiga sektor pajak,seperti pajak daerah Rp141,2 miliar dan retribusi Rp42 miliar. “Dalam pencapaian target tersebut, kita tentu perlu lakukan penagihan piutang yang ada pada objek pajak. Saat ini piutang pajak rumah makan memang yang tertinggi,” ujarnya saat dibincangi di kantor wali kota kemarin. Darwin menjelaskan,besaran tunggakan pajak restoran ini mencapai Rp1,2 miliar. Biasanya restoran atau rumah makan yang menunggak pajak ini tergolong rumah makan kecil.

“Kalau rumah makan menengah ke atas, bisa dikatakan tertib pajak,”tukasnya. Dia menjelaskan, pola penagihan pajak bagi rumah makan kecil dan restoran memang berbeda. Bagi restoran menengah ke atas diterapkan sistem menghitung pajak sendiri (MPS).Dalam hal ini,pengelola restoran sendiri yang menghitung pajak, mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT), hingga pembayaran pajak. “Jumlah restoran menengah atas ini sekitar 300 unit dan semuanya tertib.Apalagi restoran cepat saji modern, seperti KFC atau lainnya,mereka cepat bayar pajak,”katanya.

Sementara, penghitungan pajak bagi rumah makan kecil diterapkan sistem penetapan secara jabatan.Penerapan sistem pajak ini diperuntukkan bagi restoran yang memiliki omzet di bawah Rp2 juta–Rp3 juta per hari. “Beban pajaknya, baik restoran besar maupun kecil, sama, yakni 10% dari omzet penjualan. Namun, penetapan pajak di restoran kecil, kami melakukan sampel restoran dengan rata-rata pendapatan,baru kemudian penetapan pajak setiap bulannya,” sebut Darwin. Pihaknya menilai kesadaran pengelola rumah makan kecil dalam membayar pajak masih rendah. Sebab, pengelolanya baru akan membayar pajak jika sudah dilayangkan surat teguran.

“Setelah kita datang ke restoran yang bersangkutan, baru akan dibayar.Kalau tidak seperti itu, tidak dibayar,” katanya. Selanjutnya, tunggakan pajak tertinggi lainnya terletak pada sektor perhotelan. Darwin menyebutkan, hingga Juni 2012, pihaknya mencatat tunggakan pajak hotel mencapai Rp400 juta.Tunggakan pajak ini terbanyak pada hotel melati atau kos-kosan. Selain itu,tunggakan lainnya terletak pada pajak reklame dengan tunggakan Rp200 juta. “Biasanya tunggakan pajak reklame ini terletak saat perpanjangan sewa reklame. Kalau di awal biasanya langsung bayar di muka,”ujarnya.

Sebelumnya Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra memastikan,Pemerintah Kota Palembang terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dari berbagai sektor, termasuk ekonomi kerakyatan. Untuk itu, sumbersumber penerimaan daerah harus mampu dioptimalkan sehingga mampu menggerakkan berbagai program dan kegiatan di Kota Palembang.
 
< Prev   Next >