Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday752
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3740
mod_vvisit_counterThis month41674
mod_vvisit_counterAll1938117

DigitalClock

Pajak Pertambangan Diduga Dimanipulasi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 22 November 2012

inilah.com, 22 Nopember 2012

 

INILAH.COM, Tanjungpinang - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang H Azhar menduga pajak pertambangan telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Dugaan itu dipicu oleh rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang di sektor ini yang hanya berkisar Rp1 miliar saja.

"Kok PAD di daerah kita pada sektor ini sangat kecil, Ada apa ini? Ini wajib dipertanyakan. Kalau begini, tidak ada untungnya tambang bouksit dibuka, lebih baik ditutup total saja. Karena, lebih banyak mudharatnya dari pada keuntungan bagi daerah dan masyarakatnya," kata Azhar, Senin (19/11) lalu.

Menurut politisi dari partai Hanura ini, pemerintah daerah hanya mendapatkan pungutan pajak pada sektor tambang hanya Rp1.500 rupiah per ton. Angka tersebut tidak masuk akal serta tidak didasari prosedur aturan main yang berlaku. Semestinya ada payung hukum di dalam penerapan pungutan pajak pada sektor ini.
"Itu bukan ketentuan dan tidak ada payung hukum peraturan daerah (perda)-nya. Kan namanya ilegal alias pungutan liar itu. Maka itu, saya mendesak kepada kepala daerah agar tahun depan tambang ditutup saja demi kepentingan daerah dan masyarakat," katanya.

Kata Azhar, masalah itu diperburuk dengan masih maraknya tambang bauksit ilegal di daerah ini. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dibenarkan subkon perusahaan tambang melakukan ekpors biji bauksit ke luar negeri.

"Dinas KP2KE Tanjungpinang harus jeli dan tegas. Mana lahan perusahaan tambang bouksit yang diberikan ijin resmi dan berapa luasnya. Kalau ada yang menggarap di luar izin, tindak tegas dan sekarang malah banyak subkon yang melakukan ekploitasi bauksit di luar izin lahan tambang, tapi tidak ditindak dan melakukan kongkalikong dengan perusahaan resmi agar bauksit yang mereka punya dibantu dijual ke daerah luar," katanya.
 
< Prev   Next >