Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday599
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week6471
mod_vvisit_counterThis month44405
mod_vvisit_counterAll1940848

DigitalClock

Sistem online diterapkan antisipasi kebocoran pajak parkir DKI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 23 November 2012

antaranews.com, 23 Nopember 2012

 

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menerapkan sistem online dalam urusan pajak parkir di Ibukota karena untuk menanggulangi penyimpangan dalam pengelolaan pajak parkir di Jakarta.

"Kalau pajak parkir kan semua sudah tahu, nggak semua sesuai perhitungan," kata Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama kepada wartawan di Balaikota, Kamis (22/11) malam.

Ahok menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo tidak menghendaki penyimpangan dalam pembayaran pajak parkir terus terjadi.
"Sistem online dalam pembayaran pajak parkir meminimalisir terjadinya penyimpangan," tegasnya.

Basuki juga menghendaki agar pajak parkir on the street di ibukota diserahkan kepada swasta agar tidak ada penyimpangan.

"Misalnya, pajak dari biaya parkir yang diperoleh Pemprov DKI pada tahun 2011 sebesar Rp 22 miliar. Tapi, yang masuk Rp 20 miliar, jadi tekor Rp 2 miliar dong," imbuhnya.

Ia menambahkan, sistem online akan diterapkan juga dalam berbagai sektor. "Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah," tambahnya.
 
< Prev   Next >