Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday753
mod_vvisit_counterYesterday2149
mod_vvisit_counterThis week753
mod_vvisit_counterThis month38687
mod_vvisit_counterAll1935130

DigitalClock

Hadi Rudyatmo: Memboikot Pajak Berarti Menghambat Pembangunan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 29 November 2012

tribunnews.com, 29 Nopember 2012

 

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku setuju terhadap pemikiran mengenai perlunya memboikot pajak. Bulan lalu, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Cirebon menganjurkan warga memboikot pembayaran pajak manakala uang pajak masih dikorupsi pejabat pajak.

"Itu bukan solusi. Sebaiknya memberi masukan untuk membenahi agar menjadi lebih baik, bukan justru memboikot," kata Rudy di Balai Kota Solo, beberapa waktu yang lalu. Menurut Rudy, pengganti Joko Widodo alais Jokowi yang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, setiap negara pasti memiliki aturan hukum yang berlaku dan wajib ditaati warga negara. Dana yang terkumpul dari pajak, pada dasarnya akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kepada warga negara.
"Rakyat bayar pajak dan rakyat dilayani negara. Selama ini masih dilayani negara atau tidak? Masih ada pelayanan dari negara atau tidak?" kata Rudy. Rudy menekankan, sebagai warga negara yang baik sudah semestinya menunaikan kewajiban untuk membayar pajak.

Tindakan memboikot pembayaran pajak tersebut, justru akan merugikan masyarakat karena akan menghambat proses pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh negara. "Jangan mengorbankan anak cucu kita, jangan merugikan orang lain. Boikot pajak itu tidak mungkin dilakukan dan bukan solusi.

Ditjen Pajak dalam hal ini hanya memungut pajak dari wajib pajak. Sementara pemanfaatannya digunakan oleh Eksekutif melalui APBN yang persetujuannya melalui lembaga Legislatif. Menurut Rudy, sistem pemanfaatan uang rakyat inilah yang seharusnya diperbaiki. "Sistemnya harus dibenahi betul," kata Rudy.

Pembenahan sistem juga harus dilakukan sejak pajak tersebut dihimpun dari masyarakat. Sistem kontroling harus dapat mengawasi proses pemungutan pajak dari seluruh wajib pajak dari seluruh Indonesia. Sistem pajak secara online menurut Rudy bisa menjadi solusi. "Kalau secara online kan tidak akan terkorupsi. Controlling ini penting, tapi sayangnya kenapa sistem online ini belum juga diterapkan," ujarnya.

Meski demikian dia mengakui masih ada oknum wajib pajak di wilayah Kota Solo yang kedapatan tidak taat membayar pajak. Namun, setiap wajib pajak yang terbukti tidak taat menunaikan kewajibannya mendapat sanksi yang tegas. "Kalau nggak mbayar pajak ya asetnya yang dipajaki itu tinggal disegel saja," katanya.

Ditambahkan Rudy, pajak merupakan elemen penting untuk menyokong pembangunan negara dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Karena itulah pengenaan sanksi tegas harus diterapkan untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Termasuk jika kedapatan adanya tindak pidana korupsi dalam penggunaan uang rakyat tersebut. "Kalau perlu kerugian negara yang diakibatkan karena korupsi itu kita hitung dengan berbunga. Aset-asetnya disita, jika belum cukup, kita cari lagi asetnya yang lain untuk mengembalikan kerugian negara," urainya.
 
< Prev   Next >