Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday601
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week6473
mod_vvisit_counterThis month44407
mod_vvisit_counterAll1940850

DigitalClock

Bagi Hasil Pajak CPO Akan Diatur PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 November 2012

Harian Kontan, 30 Nopember 2012

 

NUSA DUA. Pemerintah berniat membangun jaringan infrastruktur di daerah penghasilan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dana pembangunan itu berasal dari skema bagi hasil antara pusat dan daerah atas hasil penerimaan pajak CPO.

Pemerintah perlu mengatur skema bagi hasil atas penerimaan pajak CPO seperti halnya di sektor minyak dan gas. Kebijakan ini bertujuan mendukung kelangsungan industri kelapa sawit. "Kebijakan ini masih dalam tanpa hearing dengan presiden," ungkap Menteri Pertanian Suswono usai mengikuti pembukaan Konferensi Internasional ke-8 Minyak Kelapa Sawit di Nusa Dua Bali, Kamis (29/11).

Pemerintah ingin sebagian dari hasil pajak CPO perlu dikembalikan untuk pembangunan dan pengembangan industri kelapa sawit. "Seperti perbaikan infrastruktur, replanting perkebunan sawit rakyat, dan riset," ungkap Suswono melalui pesan singkat kepada KONTAN, kemarin.

Sejauh ini, Kementerian Pertanian belum membahas persoalan teknis, seperti berapa porsi bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai gambaran, bagi hasil penerimaan pertambangan minyak bumi antara pemerintah pusat dan daerah penghasilan masing-masing 84,5% dan 15,5%. Adapun bagi hasil pertambangan gas bumi antara pusat dan daerah penghasil masing-masing 69,5% dan 30,5%. Pembagian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah segera mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dan jalur transportasi di daerah penghasil sawit. Selama ini, sekitar 60% produksi CPO Indonesia diekspor melalui empat pelabuhan.

Minimnya jumlah pelabuhan mengakibatkan kegiatan pengangkutan memakan waktu cukup lama. "Akibatnya, cost produksi dan harga CPO mahal, tidak kompetitif dibandingkan dengan Malaysia," kata Ketua Gapki, Joelfly Bahroeny.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) juga mendukung rencana kebijakan bagi hasil atas penerimaan pajak CPO. Ketua Apkasi, Isran Noor, mengatakan masih banyak masalah di daerah terkait pengembangan kelapa sawit antara lain masalah kerusakan jalan dan jembatan, minimnya pendapatan asli daerah dari sektor usaha sawit, serta belum adanya proteksi terhadap petani sawit (plasma) jika harga komoditas ini turun.

Kutai Timur sebagai salah satu penghasil kelapa sawit, misalnya, selama ini tak mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan ekspor CPO.
 
< Prev   Next >