Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday127
mod_vvisit_counterYesterday2006
mod_vvisit_counterThis week9863
mod_vvisit_counterThis month37911
mod_vvisit_counterAll1822453

DigitalClock

Banten Raup Rp2,4 Triliun dari Pajak Kendaraan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 05 December 2012

mediaindonesia.com, 5 Desember 2012

 

SERANG--MICOM: Pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp2,4 triliun atau sekitar 96,29 persen dari keseluruhan target pendapatan hingga awal Desember 2012.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten Zaenal Muttaqien di Serang, Selasa, mengatakan pencapaian target pendapatan daerah tersebut merupakan pencapaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan kedua sektor tersebut juga merupakan pendapatan tertinggi dibandingkan sektor lain di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten.
"Pendapatan terbesar itu memang dari PKB dan BBNKB, hingga kemarin sudah mencapai angka 96,29 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai 100%, bahkan harapannya bisa 103 persen pada 31 Desember 2012," katanya.

Menurut Zaenal, dibandingkan tahun lalu, pendapatan kedua sektor tersebut mengalami peningkatan sekitar 36 persen. Akan tetapi, kata dia, kenaikan pendapatan daerah pada sektor-sektor lainnya tidak terlalu besar, meskipun tetap ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia mengatakan, beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan pendapatan dari sektor pajak kendaraan tersebut diantaranya telah banyaknya dibuka gerai-gerai samsat, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan cukup tinggi.

Selain itu, dengan adanya 'bulan panutan' berpengaruh terhadap masyarakat yang tadinya tidak membayar pajak kendaraan bertahun-tahun, akhirnya membayar serta dari daerah-daerah lain yang semula harus bayar biaya balik nama, ada kebijakan tidak perlu membayar bea balik nama.

"Ke depan, rencana akan ada pemberlakuan pajak progresif kepada pemilik kendaraan. Sekarang kita sedang bahas Rapergubnya," kata Zaenal.

Menurut Zaenal, saat ini pihaknya tengah mempelajari pemberlakuan pajak progresif tersebut yang kemungkinan pada 2013 mendatang sudah diberlakukan.

"Perdanya sudah ada, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Kemudian, yang belum dibahas tentang retribusi karena menyangkut beberapa SKPD," kata Zaenal.

Sebelumnya, DPRD Banten mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Banten 2013 yang mencapai Rp6,052 triliun. Pengesahan APBD 2013 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Banten tentang pengesahan Raperda RAPBD 2013 menjadi Perda APBD 2013 di Ruang Paripurna DPRD Banten di Serang, Jumat (30/11).

Pelaksana Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten Mediawarman dalam laporannya mengatakan, struktur APBD 2013 mengalami peningkatan 7,74% atau sebesar Rp410 miliar dibandingkan anggaran perubahan 2012 sebesar Rp5,66 triliun.

Dalam struktur APBD 2013, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,718 triliun, yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditarget Rp3,577 triliun yang berasal dari pajak daerah Rp3,460 triliun, retribusi daerah Rp6,109 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp74,950 miliar.

Selain dari PAD, pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan terdiri atas Rp1,008 triliun, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp457 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp617 miliar, serta dana alokasi khusus (DAK) Rp14,134 miliar.

"Dari total anggaran APBD 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi terbesar yakni Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang mencapai Rp2,9 triliun," kata Mediawarman.
 
< Prev   Next >