Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday241
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3229
mod_vvisit_counterThis month41163
mod_vvisit_counterAll1937606

DigitalClock

Target PBB Pemkot Surabaya Meleset PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 06 December 2012

mediaindonesia.com, 6 Desember 2012

 

SURABAYA--MICOM: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya mengakui target pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dicapai selama 2012 akan meleset.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemkot Surabaya Suhartoyo, Rabu (5/12), mengatakan, kemungkinan target PBB sebesar Rp790,6 miliar sulit dipenuhi karena hingga saat ini pencapaian PBB baru mencapai 53 persen atau Rp500 miliar.

"Pemenuhan target masih banyak kendalanya," katanya.

Menurut dia, target yang ditetapkan bersama DPRD Surabaya termasuk adanya tunggakan wajib pajak pada tahun-tahun sebelumnya yang nilainya mencapai sekitar Rp511 miliar.
Sementara, DPPK sampai sekarang belum tahu di mana letak tunggakan pajak sebesar Rp511 miliar tersebut. Kini, pihaknya masih meraba-raba penyebab tunggakan sebesar itu.

Namun, katanya, berdasarkan data sementara di Pemkot Surabaya tunggakan tagihan PBB dan BPHTB sebesar Rp511 miliar, merupakan tinggalan pemerintah pusat selama 10 tahun terakhir.

Dari data RAPBD menyebutkan pada 2000-2004 ada tunggakan PBB sebesar Rp108.363.367.123 dan pada 2005-2009 ada tunggakan lain sebesar Rp402.639.169.335, sehingga total tunggakan PBB yang hingga kini belum tertagih adalah Rp511.002.536.458.

Suhartoyo mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab tunggakan pajak tersebut, di antaranya adanya permintaan keringanan dari wajib pajak. Permintaan keringanan ini belum diputuskan dan wajib pajak masih menunda pembayarannya.

Selain itu, lanjut dia, ada bekas tanah kas desa (BTKD) yang selama ini dikenai PBB, padahal tanah itu adalah tanah Negara yang semestinya tidak perlu dikenakan PBB.

Selain itu, tanah dan bangunan kelurahan, sekolah-sekolah negeri, gedung puskesmas dan gedung pemerintah lain masih dikenai PBB, padahal tanah pemerintah tidak seharusnya dikenai PBB.

Hal lain yang menjadi kendalanya adalah ketika petugas pajak menarik PBB ternyata rumah atau tanah yang jadi objek tidak diketahui pemiliknya. Akibatnya, petugas PBB kesulitan menarik PBB itu.

Suhartoyo menambahkan, untuk penarikan tunggakan pajak Pemkot akan melibatkan seluruh petugas mulai tingkat Kecamatan hingga RT dan RW. Sedangkan pemasukan dari pengelolaan PBB yang ditargetkan pada tahun 2012 berasal dari penarikan 690.975 objek pajak yang ada di Surabaya.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya M. Machmud mengatakan berdasarkan perkiraan komisinya, PBB Surabaya bakal tidak memnuhi targetnya. Bahkan, sampai akhir 2012 nanti dia berkeyakinan capaian PBB-nya tidak bisa 100% selesaikan.

Dia mengatakan, mestinya pemkot sudah memiliki formula yang tepat untuk penanganan pemungutan PBB ini. Namun, tampaknya hingga sekarang formula penarikan PBB tidak ditemukan Pemkot.

Ia mengatakan bahwa besar atau kecilnya jumlah wajib pajak (WP) yang membayar PBB di antaranya tergantung pada kemudahan dalam proses pembayaran. Namun, Pemkot tidak berusaha memudahkan pembayaran PBB itu. Bahkan, layanannya masih perlu ditingkatkan kembali.

"Kalau semua bisa pajak dibayar di bank kan enak. Masyarakat tidak perlu susah-susah datang ke DPPK, cukup mendatangi kantor cabang yang ditunjuk. Tapi, itu tidak dilakukan pemkot," katanya.
 
< Prev   Next >