Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday239
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3227
mod_vvisit_counterThis month41161
mod_vvisit_counterAll1937604

DigitalClock

Bayar Rp 1 Miliar Untuk Pengurangan Nilai Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 06 December 2012

Harian Kompas, 6 Desember 2012

 

JAKARTA, KOMPAS - Sidang korupsi perpajakan yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan terdakwa I, Firman (mantan supervisor tim pemeriksa pajak), dan terdakwa II, Salman Maghfiron (anggota tim pemeriksa pajak), kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (5/12).

Saksi kunci mengatakan, petugas pajak minta Rp 1 miliar agar nilai pajak bisa dikurangi. Kesaksian disampaikan Lee Junho, Direktur Kornet Logistic yang tahun 2005/2006 menjabat Business Development Manager Kornet Trans Utama (KTU). KTU adalah nama lama sebelum menjadi Kornet Logistic.

Sekitar akhir 2005 atau awal 2006, pemilik PT KTU, Cha Jeung Un, menerima pemberitahuan, tim pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Pancoran ingin bertemu. Lee tahu petugas pajak itu adalah Dhana Widyatmika (ketua tim pemeriksa, kini terpidana) dan Salman (anggota tim pemeriksa, terdakwa II). Supervisor tim, Firman, yang menjadi terdakwa I, tidak ada pada pertemuan itu.
Pada pertemuan itu, petugas pajak mengatakan mempunyai dokumen asli yang kalau dikeluarkan akan mengakibatkan PT KTU membayar pajak kurang bayar 2002 sebesar Rp 3 miliar. "Kalau ingin diturunkan nilainya, kami diminta sediakan uang Rp 1 miliar. Kami tak bisa putuskan dan akan disampaikan ke pemilik perusahaan, Mr Cha,"kata Lee.

Lee tak bisa meyakini perhitungan pajak itu karena hanya didasari pada total invoice (faktur) yang melibatkan pihak ketiga. Karena menilai janggal, KTU menolak membayar 1miliar. KPP Pancoran mengeluarkan tagihan pajak kurang bayar 2002 Rp 3,2 miliar. KTU memilih banding dan menang. Negara hanya mengembalikan kelebihan pembayaran pajak plus bunganya ke KTU.
 
< Prev   Next >