Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday752
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3740
mod_vvisit_counterThis month41674
mod_vvisit_counterAll1938117

DigitalClock

Penghasilan yang Dizakati Tak Dikenai Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 13 December 2012

analisadaily.com, 13 Desember 2012

 

Medan, (Analisa). Zakat yang telah dibayarkan oleh wajib pajak (WP) tidak dikenakan pajak lagi ketika WP membuat Surat Pemberituan (SPT). Pajak penghasilan itu setelah dikurangi zakat, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf G,UU perpajakan.
Demikian disampaikan Kasubdit Penyuluhan Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, Drs H Isbir Fadly menjawab pertanyaan peserta pada acara sosialiasi dan silaturahim Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) Provinsi Sumut, Rabu (12/12) di Hotel Madani Medan.

Kegiatan itu juga menjelasan secara teknis tentang pemotongan zakat di lingkungan PNS muslim.
Isbir Fadly menjelaskan, tidak ada istilah pembayaran ganda ketika seseorang membayar pajak. Dicontohkannya, seorang muslim yang berpenghasilan Rp 10 juta, maka dia tidak membayar pajak dari penghasilan Rp 10 juta itu, tapi dia cukup membayar pajak penghasilannya setelah dikurangi zakat.

"Rp 10 juta itu diambil dulu zakatnya 2,5 persen yakni Rp 250 ribu. Maka WP cukup membayar pajak penghasilannya dari Rp 10 juta dikurangi Rp 250 ribu, yakni Rp9.750.000.Jadi bayarnya tak ganda," ujar Isbir seraya menyebutkan sosialisasi bayar zakat tidak dikenakan pajak kurang disosialisasikan.

Namun diakuinya dari informasi Depkeu, peraturan penghasilan yang dizakati tidak kena pajak tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi berlaku bagi orang - orang yang memiliki usaha.

Instruksi Gubsu

Sebelumnya, Direktur Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, Drs H Hamka MAg memberikan apresiasi kepada Plt Gubsu yang telah menginstruksikan kepada seluruh PNS muslim di jajaran Pemprovsu, diambil zakat penghasilannya sebesar 2,5 persen. "Instruksi Gubsu itu wujud dari memfasilitasi dalam mendukung program Baznas," ujar Hamka.

Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara (Provsu),Drs H Amansyah Nasution M.SP menyatakan Gubsu telah menginstruksikan pelaksanaan Infak PNS muslim sejak 27 Desember 2010 yang dipotong setiap bulan, bagi golongan I sebesar Rp 5 ribu, golongan II Rp 10 ribu, golongan III Rp 15 ribu dan golongan IV Rp 20 ribu.

Selanjutnya, Gubsu menginstruksikan untuk optimalisasi pengumpulan zakat dari pejabat Pemprovsu dengan Instruksi Nomor 105.54/04/INST/2012 tertanggal 27 Agustus 2012.

Pembayaranzakat tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung 2,5 persen dari Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) setiap bulan. Pemotongan dilakukan setelah pejabat eselon IV hingga I mengisi surat kesediaan membayar zakat.

Optimalisasi tersebut sesuai dengan visi danmisi Gubsu dalam upaya meningkatkan tarap hidup kaum dhuafa yang disalurkan melalui Baznas Provsu.

Turut hadir pengurus Baznas kabupaten/kota se Sumut diantaranya Deli Serdang,Medan, Binjai, Tebing Tinggi dan Langkat serta para bendahara SKPD di lingkungan Provsu.
 
< Prev   Next >