Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1183
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week2911
mod_vvisit_counterThis month30959
mod_vvisit_counterAll1815500

DigitalClock

Kadin: Ongkos Utang Luar Negeri Lebih Murah, Pemerintah perlu mendorong penurunan bunga kredit dan m PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 14 December 2012

Harian Kontan, 14 Desember 2012

 

JAKARTA. Lonjakan utang luar negeri swasta ibarat memakan buah simalakama. Pemerintah diuntungkan karena duit utang dari luar negeri ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, dengan modal itu, perusahaan swasta bisa melakukan ekspansi usaha di dalam negeri. Tapi, di sisi lain hal ini menyulut risiko gagal bayar lantaran gejolak krisis global belum berhenti.

Seharusnya pemerintah lebih arif menyikapi kondisi ini. Pengusaha kita lari mencari dana ke luar negeri karena lembaga keuangan di luar negeri menawarkan bunga yang lebih murah. Selain itu, mereka tak membuat bermacam syarat yang menyulitkan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menjelaskan, saat ini pemerintah tidak membantu pengusaha agar mendorong perbankan dalam negeri segera menurunkan suku bunga. "Apa boleh buat, sebagai pengusaha ya wajar mencari bunga yang lebih murah dari luar negeri karena itu menguntungkan. Itu saja alasan kenapa kami lebih memilih pinjaman luar negeri," kata Suryo kepada KONTAN, Kamis (13/12).

Ekonomi BCA David Sumual juga melihat, saat ini, merupakan rezim suku bunga murah di pasar global. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tahun lalu juga cenderung stabil di kisaran Rp 8.500. Wajar jika kala itu, swasta mencari utang ke luar negeri untuk ekspansi. Ekonom Econit, Hendry Saparini, menyebut bunga mahal ini sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi di Indonesia.

Seperti kita tahu, sejak Juni tahun ini, utang swasta melonjak lebih tinggi ketimbang utang pemerintah. Sampai September, total nilai mencapai US$ 123 miliar.

Ekonom Standard Chartered Bank, Eric Alexander Sugandi, melihat tingkat risiko gagal bayar utang luar negeri swasta Indonesia belum menghawatirkan. Sebab, utang dari luar digunakan untuk berproduksi barang dan dijual di dalam negeri.

Nah, produksi ini masih terserap oleh pasar karena konsumsi masih tumbuh tinggi. Lain halnya kalau ekspor memang sedang lesu.

Pemerintah memang bisa merespon maraknya impor utang ini dengan mengenakan tobin tax. Yakni, pajak atas transaksi valuta asing. Kebijakan ini biasanya diterapkan di pasar spot untuk mengerem transaksi spekulatif. "Tapi, kami kira Indonesia belum perlu menerapkan tobin tax," kata David.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga belum mau merinci apa tindakan pemerintah menghadapi lonjakan utang valas yang ia Khawatirkan. Kami akan mengeluarkan policy dalam waktu dekat," ungkap Agus.
 
< Prev   Next >