Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday604
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week6476
mod_vvisit_counterThis month44410
mod_vvisit_counterAll1940853

DigitalClock

Diskon PPh 21 Disiapkan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 19 December 2012

Harian Bisnis Indonesia, 19 Desember 2012

 

JAKARTA-Pemerintah menyiapkan insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan atas karyawan (PPh 21) di sektor padat karya guna mengejar target penyerapan 1 juta tenaga kerja pada 2013.
 
Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan insentif fiskal itu akan diberikan kepada sejumlah industri padat karya seperti garmen, tekstil, dan alas kaki.

Menurut Bambang, bentuk fasilitas fiskal yang diwacanakan yakni diskon PPh 21 bagi perusahaan-perusahaan padat karya. “Kami belum bisa sampaikan, tapi kira-kira kami harapkan bisa mengurangi PPh bruto perusahaan yang padat karya itu,” ujar Bambang seusai rapat koordinasi terkait dengan lapangan kerja di Kemenko Perekonomian, Senin (17/12).
Sekjen Kementerian Perindustrian Anshari Bukhari mengatakan rencana Insentif pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 bagi perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja bisa mengurangi beban perusahaan padat karya yang sebagian besar merupakan biaya tenaga kerja.

“Buruh itu kan PPh-nya biasanya dibayar perusahaan. Kalau padat karya itu kan sangat besar. Harusnya ada pengecualian atau diskon,” katanya.

Anshari mengatakan besaran pemotongan pajak dan batas minimal jumlah tenaga kerja perusahaan yang berhak mendapatkan insentif akan dibicarakan pemerintah pada rapat koordinasi selanjutnya.

Bambang menjelaskan insentif tersebut berbeda dengan fasilitas tax allowance yang dibuka untuk 129 bidang usaha. Tax allowance diberikan kepada investor yang hendak membangun pabrik baru di Indonesia. “Ini di luar tax alowence. Itu kan untuk pendirian perusahaan, kalau yang ini untuk perusahaan yang sudah eksis, yang padat karya,”tuturnya.

Namun, fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi sektor industri formal sedangkan sektor pertanian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja tidak diakomodir lantaran mayoritas bergerak di sektor informal.

Insentif tersebut diwacanakan sebagai keberpihakan pemerintah kepada sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Pada 2013, pemerintah menargetkan untuk dapat menciptakan 1 juta lapangan kerja baru dari aktivitas investasi di sektor riil.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprisindo) Eddy Widjanarko mengaku pesimistis wacana tersebut dapat terealisasi. Menurutnya, dunia industri lebih membutuhkan stabilitas keamanan dan tingkat upah minimun kota (UMK) yang rasional untuk mempertahankan usahanya.

“Kalau pemerintah mau beri insentif, kami minta dikembalikan KITE [kemudahan impor tujuan ekspor] PPN-nya dinolkan lagi. Kalau sekarang kan dihitung dulu, nanti direstitusi,” ujarnya.

Darussalam, pengamat pajak Tax Centre UI, mengatakan berdasarkan pengalaman selama ini, insentif fiskal bukan merupakan faktor utama yang dapat mendukung penciptaan tenaga kerja di Tanah Air. “Yang penting bagi pelaku usaha itu kepastian hukum. Jadi yang perlu diupayakan pemerintah adalah kepastian hukum di Tanah Air,” ujarnya.
 
< Prev   Next >