Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday752
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3740
mod_vvisit_counterThis month41674
mod_vvisit_counterAll1938117

DigitalClock

KINERJA DITJEN PAJAK: Alasan jumlah pegawai kurang kembali muncul PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 19 December 2012

bisnis.com, 19 Desember 2012

 

 JAKARTA -- Di tengah risiko memebsarnya shortfall pajak tahun ini, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus mengatakan jumlah personil pegawai pajak masih mengalami kekurangan.

Dia memaparkan saat ini jumlah personil pegawai pajak hanya sekitar 31.500 orang. Dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut, pegawai pajak harus melayani sebesar 240 juta jiwa penduduk Indonesia.

“Jumlahnya terbatas, ini membuat pegawai pajak tergopoh-gopoh dalam melayani perpajakan kepada masyarakat. Coba bayangkan 31.5000 dibanding 240 juta berarti setiap orang pegawai pajak harus melayani sekitar 806.000 orang (1:806.000),” katanya kepada Bisnis, Selasa (18/12).
Menurutnya, Ditjen Pajak tidak memiliki kewenangan untuk menambah personel pegawai pajak baru secara langsung.

“Karena ada aturan zero growth sehingga tidak dapat dengan mudah meminta tambahan personil yang artinya kami tidak bisa secara leluasa menambahkan ataupun mengusulkan pegawai baru,” jelasnya.

Dia mengatakan untuk menambah ataupun mengusulkan pegawai baru itu adalah kewenangan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan). “Hal seperti ini perlu mendapat perhatian secara khusus dari yang berwenang,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, lanjutnya, Australia yang memiliki populasi penduduk hanya sebesar 22 juta memiliki pegawai pajak sekitar 24.000 orang atau satu orang pegawai pajak melayani 1000 orang.

Masyarakat di Australia memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi dengan didukung oleh pendidikan pajak bagi usia dini, teknologi yang tinggi, dan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Menurutnya, kondisi seperti yang ada di Australia itu berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di Indonesia. “Pada dasarnya, masyarakat Indonesia seharusnya sadar pajak, bukan menilai pajak sebagai biaya,” tutupnya.
 
< Prev   Next >