Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday752
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3740
mod_vvisit_counterThis month41674
mod_vvisit_counterAll1938117

DigitalClock

KERINGANAN PAJAK USAHA PADAT KARYA, Insentif Pajak Meringankan Beban Industri PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 December 2012

Harian Kontan, 20 Desember 2012

 

JAKARTA. Pemerintah menegaskan tujuan rencana pemberian keringanan pajak bagi industri padat karya adalah membantu pengusaha bisa memenuhi upah minimum provinsi (UMP). Fasilitas pajak ini akan diberikan kepada perusahaan yang sudah beroperasi, bukan usaha baru.

Keringanan pajak yang akan diberikan kemungkinan besar dengan cara mengurangi beban pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yang seharusnya ditanggung oleh karyawan tapi dibayar oleh perusahaan. Nah, syarat perusahaan seperti apa yang boleh mengajukan keringanan pajak ini masih dibahas oleh tim teknis pemerintah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro bilang, insentif ini akan diberikan bagi perusahaan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. "Intinya, agar mengurangi PPh bruto dari perusahaan yang bersangkutan," katanya, Rabu (19/12).
Namun, fasilitas ini berbeda dengan tax holiday yang diberikan ke investor yang akan memulai investasinya. "Fasilitas ini untuk membantu perusahaan padat karya menghadapi kenaikan upah minimum, "tandas Bambang.

Seperti kita tahu, upah minimum provinsi akan naik drastis pada tahun depan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2013 sekitar 29,68%. Persentase kenaikan UMP tertinggi di Kalimantan Timur, sedangkan nilai UMP tertinggi di DKI Jakarta yakni Rp 2,2 juta.

Kenaikan UMP ini membuat pengusaha merasa keberatan. Sebab, mereka merasa sedang dalam kondisi sulit tahun depan lantaran harus menghadapi kenaikan tarif listrik. Selain itu, masih ada kemungkinan pemerintah bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Sementara, kondisi pasar global juga belum menentu. Meski ada optimisme perbaikan ekonomi global, tapi prediksi ekspor Indonesia ke negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang belum normal.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo memahami kenaikan upah buruh tahun depan karena dalam empat tahun terakhir, kenaikan upah minimum memang terbatas. Karena itu, sebagian besar gubernur menaikkan upah minimum lebih tinggi.

Namun, Agus juga berharap kenaikan upah minimum ini tidak mengganggu daya saing perusahaan karena menyebabkan kenaikan ongkos produksi. Makanya, pemerintah berencana memberikan insentif agar industri yang menyerap tenaga kerja ini tetap bisa melakukan kenaikan upah tapi beban tidak melonjak tinggi. "Agar mereka bisa menjaga posisi daya saing, kita akan berikan kebijakan untuk jangka waktu tertentu," ujarnya, Selasa (18/12).

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah ingin mengurangi selisih antara kemampuan pengusaha untuk membayar upah dengan batas upah minimum yang baru. Karena itu, beban yang akan ditanggung oleh pemerintah juga tidak terlalu besar.

Bambang menegaskan, konsekuensi kebijakan ini bagi penerimaan fiskal tidak akan besar. "Dampak terhadap penerimaannya negara relatif kecil," ungkapnya.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, menyarankan agar kebijakan ini cepat dilaksanakan. "Biar perusahaan yang sudah ada bisa mempertahankan daya saingnya. Di sisi lain, hal ini bisa menarik investasi baru di sektor tersebut," katanya.

Aviliani mengusulkan alternatif insentif yang bisa diberikan adalah memberikan potongan PPh Badan sebesar 5% bagi industri dengan tenaga kerja lebih dari 3.000 karyawan. Kalau pemerintah serius, kebijakan ini bisa diterapkan mulai awal tahun depan.
 
< Prev   Next >