Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday238
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3226
mod_vvisit_counterThis month41160
mod_vvisit_counterAll1937603

DigitalClock

Insentif Pajak Sepi Peminat PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 21 December 2012

jpnn.com, 21 Desember 2012

 

JAKARTA - Insentif pajak rupanya sudah kurang menarik di mata investor. Buktinya, tawaran fasilitas keringanan pajak yang diberikan pemerintah sepi peminat.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, tahun ini pemerintah berencana memberikan  fasilitas keringanan pajak atau tax holiday kepada lima investor atau perusahaan. "Tapi, realisasinya hanya dua," ujarnya Kamis (20/12).

Menurut Agus, saat ini investor lebih banyak tertarik pada fasilitas nonfiskal. Misalnya ketersediaan infrastruktur transportasi, pelabuhan, pasokan listrik dan air, pasar tenaga kerja yang kondusif, peraturan yang jelas, serta tidak ada high cost economy atau ekonomi biaya tinggi. "Jadi, fiskal ini (jadi prioritas) yang terakhir," katanya.
Agus menyebut, berbagai fasilitas nonfiskal tersebut dinilai lebih berperan dalam kelancaran bisnis, ketimbang mendapatkan keringanan pajak tapi harus mengeluarkan banyak biaya karena lemahnya infrastruktur. "Memang, itu lebih signifikan," ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini, dua hal yang sangat dibutuhkan pengusaha untuk menjalankan bisnis di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja yang efisien. "Karena itu, pemerintah harus fokus pada pembenahan dua sektor itu," ujarnya.

Kajian terkait insentif pajak juga menjadi perhatian Lembaga internasional Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sekretaris Jenderal OECD Angela Gurria mengatakan, strategi pemerintah Indonesia melalui pemberian insentif pajak untuk menarik investor, mestinya direvisi. "Sebab, itu akan menggerus potensi penerimaan pajak," katanya.

Menurut Gurria, saat ini Indonesia justru sangat butuh pemasukan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan fasilitas sektor pendidikan, serta investasi dalam mendorong inovasi serta produktifitas usaha kecil menengah (UKM). "Karena itu, tax ratio yang saat ini masih cukup rendah di kisaran 12 persen harus bisa ditingkatkan," katanya.

Bagaimana jika pengurangan insentif akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia? Gurria mengatakan, pemerintah tidak perlu takut. Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang cemerlang, Indonesia akan tetap menjadi incaran investor. "Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah," ucapnya.
 
< Prev   Next >