Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday124
mod_vvisit_counterYesterday2006
mod_vvisit_counterThis week9860
mod_vvisit_counterThis month37908
mod_vvisit_counterAll1822450

DigitalClock

PENERIMAAN NEGARA, Ekstensifikasi Pajak Dimulai Tahun 2013 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 December 2012

Harian Kompas, 28 Desember 2012

 

JAKARTA, KOMPAS-Mulai tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak memperluas basis pajak mulai ekstensifikasi. Caranya, mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan swasta menyerahkan data terkait perpajakan kepada Ditjen Pajak.

Langkah itu sesuai Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal itu memungkinkan Ditjen Pajak menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara jika informasi dan data yang diberikan tersebut tidak mencukupi.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany menyampaikan, aturan teknis langkah ekstensifikasi berupa peraturan menteri keuangan segera terbit.

"Ada beberapa kementerian teknis harus memberikan data kepada kami. Swasta dan asosiasi juga. Kami akan minta data sehingga bisa menjaring lebih banyak orang untuk membayar pajak," kata Fuad seusai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/12).
Jika memilih data dan alamat swasta atau asosiasi, Ditjen Pajak bisa mendatangi alamat tersebut untuk mengecek bidang usaha dan data produksinya.

Fuad mengatakan, seiring ekstensifikasi pajak, data dan analisis di Ditjen Pajak juga akan diperbaiki. Selama ini, data tersebut masih kurang lengkap karena sektor informal belum masuk di dalamnya.

Sebenarnya ada data eksportir dari devisa hasil ekspor yang dilaporkan kepada Bank Indonesia. Namun, data itu belum bisa jadi basis data pajak. "Mudah-mudahan tahun 2013 data itu bisa dimanfaatkan," kata Fuad.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai rapat koordinaasi di Bank Indonesia, Rabu, memaparkan, pembayar pajak perorangan yang pendapatannya di atas pendapatan tidak kena pajak berjumlah 60 juta orang. Namun, yang memiliki nomor pokok wajib pajak hanya 20 juta orang atau sepertiganya.

Dari jumlah itu, yang membayar pajak hanya 8,8 juta orang. "Artinya, jumlah yang membayar pajak sangat sedikit. Harus ada ekstensifikasi," ujar Agus.

Ia mencontohkan, badan usaha selain usaha kecil hanya 520.000 badan usaha yang membayar pajak. Jumlah ini juga dinilai sangat sedikit.

Langkah ekstensifikasi berupa perluasan basis pajak ditempuh agar tidak hanya bergantung pada satu sektor, Jika hanya satu sektor, saat sektor tersebut sedang ambruk, penerimaan pajak turut tergerus.

Saat ini, kontribusi pajak terbesar dari sektor manufaktur, hingga lebih dari 20 persen. Berikutnya adalah sektor perdagangan, pertambangan, dan keuangan.
 
< Prev   Next >