Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday601
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week6473
mod_vvisit_counterThis month44407
mod_vvisit_counterAll1940850

DigitalClock

Pemilik Tak Bayar Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 March 2015
  • 17 Mar 2015
  • Harian Kompas

 

 

Pemilik Tak Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS Sebanyak 1.010 pemilik kapal penangkap ikan teridentifikasi belum membayar pajak. Pemilik kapal di atas 30 gros ton itu tercatat tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan sejumlah kementerian mengincar kewajiban para pemilik kapal itu.

Pemilik kapal yang belum memiliki NPWP itu merupakan bagian dari 1.444 kapal ikan yang diidentifikasi KPK. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP menyatakan, hal itu adalah sebagian kecil dari beberapa kajian KPK terkait dengan program pencegahan korupsi dari sektor sumber daya alam (SDA).

Menurut rencana, nota kesepahaman program pencegahan korupsi di sektor SDA ditandatangani pada 18 atau 19 Maret ini oleh 29 kementerian dan lembaga negara. "Pada kesempatan itu, juga akan dihadirkan gubernur dari beberapa provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam," kata Johan Budi, di Kantor Presiden, Senin (16/3), di Jakarta.

 

Menurut Johan, program penyelamatan pendapatan negara di sektor SDA sudah dilakukan KPK sejak 2013. Pada 2015, kata Johan, KPK mulai masuk ke sektor kelautan dan perkebunan. Untuk menyukseskan program itu, KPK menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga negara untuk menyusun rencana aksi ke depan.

Johan mengungkapkan, ada potensi pendapatan negara yang bisa diselamatkan lebih dari Rp 20 triliun pada 2014. "Tadi kami sampaikan hal itu kepada Presiden dan Presiden menyambut baik. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan 29 kementerian dan lembaga," ujarnya.

Selain Presiden, hadir dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyampaikan hal serupa. Kapal ikan yang pajaknya tak dibayar itu sebagian dimiliki warga negara Indonesia dan sebagian milik orang asing.
 
< Prev   Next >