Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday750
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3738
mod_vvisit_counterThis month41672
mod_vvisit_counterAll1938115

DigitalClock

Penambang Besar Enggan Pajak Naik PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 January 2016
Harian Komtam, 15 Jan 2016
 
JAKARTA. Renegosiasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I atau perusahaan besar masih jalan ditempat.

Hingga kini baru satu perusahaan yang kontraknya diamandemen yakni PT Indominco Mandiri.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan proses renegosiasi dengan perusahaan besar masih terganjal masalah keuangan.

Mayoritas perusahaan keberatan dengan perpajakan. "Paling berat di masalah keuangan karena efeknya mereka harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan bangunan (PBB)," katanya, Kamis (14/1).

Pasalnya, selama ini perusahaan tambang besar terkena pajak dengan sistem nail down alias pajak tetap sejak beroperasi hingga kontrak berakhir. Dalam renegosiasi, pemerintah meminta sistem perpajakan diubah menjadi prevailing, yakni mengikuti aturan yang berlaku masa kontrak yakni bisa berubah di masa pertengahan kontrak.
Pengusaha keberatan lantaran kesulitan untuk menentukan tingkat pengembalian investasi jika terus ada perubahan tarif pajak. Alhasil, "Kami harus membicarakan hal ini dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Adhi Wibowo mengatakan, poin-poin selain penerimaan negara sebenarnya relatif bisa diselesaikan. Salah satunya atas luas wilayah, ratarata perusahaan besar tak keberatan untuk mengurangi.

Sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, luas wilayah maksimal untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maksimal 15.000 hektare. Syaratnya harus memiliki rencana produksi jelas.
 
PKP2B Generasi I menyumbang sekitar 75% produksi batubara nasional. Jika mereka setuju kenaikan tarif pajak maka penerimaan negara bakal meningkat.
 
< Prev   Next >