Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday171
mod_vvisit_counterYesterday1301
mod_vvisit_counterThis week10836
mod_vvisit_counterThis month31220
mod_vvisit_counterAll1722717

DigitalClock

Bisa Dapat Diskon 50% dari Utang Pokok PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 05 January 2016
JAKARTA. Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty di awal persidangan tahun ini.Pembahasan RUU di awal sidang DPR pada 11 Januari 2016 dapat digelar karena DPR telah menerima Amanat Presiden (Ampres) untuk RUU Pengampunan Pajak.

Presiden Joko Widodo berharap tax amnesty menjadi salah satu amunisi mendorong ekonomi. "Deregulasi akan jalan terus, revaluasi dan tax amnesty akan menambah kekuatan ekonomi," ujar presiden, kemarin (4/1).

Anggota Komisi XI dan Baleg DPR Muhammad Misbakhun yakin, jika pembahasan bisa dilakukan lebih awal maka RUU tax amnesty akan selesai sebelum Februari 2016. Apalagi pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan informal terkait poin-poin penting dalam RUU Pengampunan Pajak.

Dalam pembahasan informal itulah, menurut Misbakhun, akan ada beberapa perubahan pasal dalam RUU tax amnesty dari draf sebelumnya. Seperti perubahan besaran tarif hingga ketentuan khusus bagi para pengemplang pajak. Dalam draf sebelumnya, ada ketentuan khusus: wajib pajak (WP) yang ikut pengampunan pajak dan mendapat restu sebelum 1 Januari 2016 mendapatkan tarif lebih rendah lagi.
JAKARTA. Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty di awal persidangan tahun ini.Pembahasan RUU di awal sidang DPR pada 11 Januari 2016 dapat digelar karena DPR telah menerima Amanat Presiden (Ampres) untuk RUU Pengampunan Pajak.

Presiden Joko Widodo berharap tax amnesty menjadi salah satu amunisi mendorong ekonomi. "Deregulasi akan jalan terus, revaluasi dan tax amnesty akan menambah kekuatan ekonomi," ujar presiden, kemarin (4/1).

Anggota Komisi XI dan Baleg DPR Muhammad Misbakhun yakin, jika pembahasan bisa dilakukan lebih awal maka RUU tax amnesty akan selesai sebelum Februari 2016. Apalagi pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan informal terkait poin-poin penting dalam RUU Pengampunan Pajak.

Dalam pembahasan informal itulah, menurut Misbakhun, akan ada beberapa perubahan pasal dalam RUU tax amnesty dari draf sebelumnya. Seperti perubahan besaran tarif hingga ketentuan khusus bagi para pengemplang pajak. Dalam draf sebelumnya, ada ketentuan khusus: wajib pajak (WP) yang ikut pengampunan pajak dan mendapat restu sebelum 1 Januari 2016 mendapatkan tarif lebih rendah lagi.
 
< Prev   Next >