Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday464
mod_vvisit_counterYesterday912
mod_vvisit_counterThis week3859
mod_vvisit_counterThis month464
mod_vvisit_counterAll1471412

DigitalClock

Pajak ABT di Denpasar NPAT Disepakati 90 Persen PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2013

balipost.co.id, 15 Februari 2013

 

Denpasar (Bali Post) -

Setelah dilakukan pembahasan secara intensif di DPRD, akhirnya pajak air bawah tanah (ABT) di Denpasar akan disesuaikan. Penerapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) tidak diterapkan 100 persen, tetapi disepakati 90 persen. NPAT adalah dasar pengenaan air tanah dikalikan tarif. ''Sudah disepakati untuk penerapan NPAT sebesar 90 persen,'' kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Denpasar I.B. Subrata, Kamis (14/2) kemarin.

Subrata mengatakan, penyesuaian pajak ABT kali ini juga dipengaruhi oleh adanya inflasi. Terlebih, dalam penerapan pajak ABT selama ini masih tetap menggunakan NPAT 75 persen. ''Apa yang dilakukan sekarang juga sudah mengacu pada perhitungan nilai investasi dan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lainnya,'' ujar Subrata.

Terkait permintaan beberapa anggota dewan tentang perbedaan besaran penyesuaian, Subrata mengaku tidak bisa seperti itu. Semua kategori wajib pajak diperlakukan sama, sehingga persentase penyesuaiannya juga sama. ''Tidak bisa dong dibedakan seperti itu,'' katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Denpasar A.A. Susruta Ngurah Putra telah mengusulkan agar penerapan NPAT tidak langsung 100 persen, namun bertahap setiap periode. Selain itu, Susruta juga berharap adanya ekstensifikasi terhadap potensi wajib pajak yang belum terdata. Hal ini penting dilakukan, karena diduga banyak perusahaan besar yang memanfaatkan ABT namun belum tergarap dengan maksimal. ''Harus ada tim yang mendata potensi wajib pajak,'' ujar politisi Partai Demokrat ini.

Di sisi lain, Dirut PDAM Kota Denpasar I Putu Gede Mahaputra mengatakan, sejatinya kenaikan tarif ini memberikan nilai positif bagi kelestarian lingkungan. Dengan pajak yang lebih tinggi, bisa mengurangi penyedotan ABT. Penyedotan ABT secara berlebihan dikhawatirkan akan berdampak pada amblesnya tanah di sekitarnya. Bukan itu saja, ancaman interusi air laut ke dalam air tanah semakin besar ketika volume ABT tersedot cukup banyak. Hanya saja, kenaikan pajak ini juga berdampak pada operasional perusahaan. Karena itu, pihaknya berharap adanya semacam subsidi silang dalam penerapan pajak ini. Misalnya, untuk wajib pajak dengan kategori bisnis akan mensubsidi wajib pajak dari golongan sosial. ''Jangan disamaratakan,'' katanya.

 
< Prev   Next >