Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1405
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week2953
mod_vvisit_counterThis month43493
mod_vvisit_counterAll1828034

DigitalClock

Pembukuan Oke, Koreksi Jalan Terus PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 23 October 2007

Pembukuan Oke, Koreksi Jalan Terus

Nomor Putusan              : xxxx/PP/M.VII/14/2004

Tanggal Putusan            : 12 Januari2003

Jenis Pajak                   : PPh Orang Pribadi

Tahun Pajak                 : 2000

Kronologi:
  1. Wajib Pajak adalah orang pribadi yang berusaha di bidang perdagangan   eceran   tekstil,   yang   diperiksa   oleh   KPP berwenang berkaitan dengan kewajiban PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2000;
  2. SKPKB   PPh   Orang   Pribadi  diterbitkan   pada   tanggal   18 Desember2001;
  3. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun hanya diterima sebagian dengan surat keputusan tertanggal 24 Januari 2003;
  4. Banding diajukan ke Pengadilan Pajak melalui surat tertanggal 4 April 2003, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 10 April 2003;
  5. Putusan Banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2004.

Dasar Hukum Materi Banding:

  1. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9Tahun 1994 (UUKUP);
  2. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 (UU PPh).

Materi Sengketa:

Wajib Pajak tidak dapat menerima keputusan Fiskus yang hanya menerima sebagian keberatan yang diajukannya. Wajib Pajak kemudian mengajukan banding atas koreksi positif peredaran usaha, harga pokok penjualan (penghasilan neto) serta pengurang penghasilan bruto.

Peredaran Usaha

Dalam proses pemeriksaan, pemeriksa melakukan pengecekan terhadap peredaran usaha Wajib Pajak melalui buku penjualan dan rekening koran, beserta bukti pendukung berupa struk penjualan (Faktur Pajak Sederhana). Namun berdasarkan bukti tersebut, pemeriksa merasa tidak dapat mengetahui situasi dan kondisi usaha Wajib Pajak yang sebenarnya.

Oleh karena itu, pemeriksa menggunakan estimasi penjualan per hari untuk menentukan peredaran usaha Wajib Pajak. Dalam penghitungan estimasi penjualan tersebut, pemeriksa memperhatikan faktor lokasi kegiatan usaha Wajib Pajak yang berada di pusat grosir tekstil, di mana kawasan perdagangan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan omzet yang cukup besar.

Sementara itu,WajibPajakmengatakantelahmenyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, koreksi Fiskus semestinya dilandaskan pada data-data yang ada. Lebih lanjut Wajib Pajak menegaskan pihaknya tidak dapat menerima koreksi Fiskus tersebut.

Terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak, Peneliti Keberatan mengungkapkan hal-hal lain yang dapat mengindikasikan dan mempengaruhi besarnya penjualan, laba, dan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak. Pertama, setelah melakukan penelitian terhadap pembukuan Wajib Pajak, Peneliti Keberatan berpendapat pembukuan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 16Tahun 20001.

Menurut Peneliti Keberatan, Wajib Pajak telah melakukan pencatatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta penjualan sebagaimana terdapat dalam laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti dan data-data berupa Buku Penjualan, Buku Pembelian, Kartu Stok Barang, Faktur Pajak, Buku Biaya, Buku Hutang, Buku Piutang, Buku Arus Kas, Buku Biaya disertai dengan bukti-bukti pendukungnya dan Rekening Koran Bank.

Kedua, Peneliti Keberatan menemukan bahwa dalam melakukan aktivitas operasional penjualan dan penerimaan uang,Wajib Pajak menggunakan sistem kas, yaitu tidak melalui transaksi bank (uang dan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dipergunakan untuk modal pembelian kain dan biaya hidup sehari-hari).

“Wajib Pajak mengatakan bahwa toko yang dimilikinya bukanlah toko grosiran atau pedagang besar yang mengadakan penjualan dengan Faktur Standar atau Faktur Sederhana”

            Berdasarkan keterangan Wajib Pajak, diketahui bahwa Wajib Pajak hanya memiliki satu rekening. Dari rincian mutasi kredit yang dimiliki Wajib Pajak, diketahui bahwa penambahan saldo terjadi hanya karena adanya jasa giro bank.

Ketiga, peneliti melakukan perbandingan laporan keuangan dan pembukuan tahun 2000 dengan tahun-tahun pajak lainnya untuk mengecek tingkat kewajaran laporan keuangan dan pembukuan tahun pajak 2000 yang diperiksa. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap laporan keuangan dan bukti-bukti pendukung lainnya untuk Tahun Pajak 1999 dan 2001 seperti Faktur Penjualan dan pembelian.

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian atas Buku Arus Persediaan Barang Dagangan, Buku Kas, Buku Hutang dan Piutang, Buku Biaya dan Buku Ekstem-nya, Rekening Koran, Surat Setoran Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berdasarkan data-data di atas, diketahui terdapat selisih omset/penjualan yang cukup material antara tahun 1999,2000 dan 2001. Peneliti berpendapat penjualan tahun 2000 yang dilaporkan Wajib Pajak adalah kurang wajar. Namun di sisi lain, peneliti juga berpendapat koreksi pemeriksa juga tidak wajar, sebab tidak sesuai dengan jumlah barang tersedia untuk dijual pada tahun 2000.

Untuk lebih meyakini besarnya penjualan, Peneliti melakukan penelitian pada Faktur Pajak Standar per hari. Peneliti kemudian menghitung rata-rata penjualan per hari yang didapatkan dari angka total penjualan dibagi dengan jumlah hari efektif penjualan. Peneliti kemudian mengalikan rata-rata penjualan per hari tersebut dengan angka 298 untuk mengetahui total penjualan setahun dengan Faktur Pajak Standar.

Untuk mengetahui total penjualan selama setahun, Peneliti berasumsi bahwa penjualan dengan Faktur Pajak Standar adalah sebesar 50% dari total penjualan, 50% lainnya adalah penjualan dengan Faktur Pajak Sederhana.

Keempat, berdasarkan pembukuan, Analisis Biaya Hidup Wajib Pajak per tahun, Kartu Keluarga dan bukti pendukung lainnya, peneliti mengetahui biaya hidup Wajib Pajak selama setahun. Menurut  peneliti,  penghasilan Wajib  Pajak dan  istri  (bekerja sebagai guru les piano), cukup untuk membiayai kebutuhan hidup tersebut.

Sementara itu, Wajib Pajak mengatakan bahwa toko yang dimilikinya bukanlah toko grosiran atau pedagang besar yang mengadakan penjualan dengan Faktur Standar atau Faktur Sederhana, tetapi hanya toko kain eceran biasa dengan omzet yang sangat kecil dan setiap transaksi Wajib Pajak mencatat di dalam Buku Penjualan.

Sehingga Wajib Pajak menganggap bahwa adanya perbedaan omzet antara tahun 1999 dan tahun 2001 adalah sangat wajar, karena toko Wajib Pajak hanya menjual kain yang tidak bervariasi sehingga tidak setiap hari memperoleh omzet yang tetap, tergantung dari kebutuhan akan kain yang Wajib Pajak sediakan.

Harga Pokok Penjualan/Penghasilan Neto

Menurut pemeriksa, penghitungan penghasilan neto usaha Wajib Pajakdilakukan berdasarkan Pasal 14ayat(1) UUPPhbeserla penjelasannya2 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ.7/1991 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajakyang wajib menyelenggarakan pembukuantetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya3.

Berdasarkan KEP-02/PJ.7/1991 itu diketahui bahwa usaha perdagangan eceran tekstil Wajib Pajak mempunyai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 6233 dengan norma penghitungan sabesar 12%.

Dalam koreksi harga pokok penjualan ini, Peneliti Keberatan mengatakan hanya dapat meyakini sebagian pembukuan yang dibuat Wajib Pajak. Di samping itu, Peneliti juga meyakini Wajib Pajak belum melaporkan seluruh penjualannya.

Oleh karena itu, dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak/ Pajak Yang Terhutang, peneliti tidak melalui penelitian terhadap Harga Pokok Penjualan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak melainkan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

 

2. Norma  penghitungan  adalah  pedoman  untuk  menentukan besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

a.. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau

b.. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenj garakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan netto.

 

3. Yang dimaksud dengan norma penghitungan penghasilan netto dalam Keputusan ini adalah pedoman yang dipergunakan untuk menghitung besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan  tetapi  tidak  menyelenggarakan  sebagaimana mestinya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Penghasilan netto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan mengalikan angka prosentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Dalam menghitung besarnya pajak bagi Wajib Pajak Perseorangan, seMiim dilakukan penerapan tarif terlebih dahulu dihitung Penghasilan kena pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KEP-02/PJ.7/1991.

 
Pengurang Penghasilan Bruto

Oleh karena penghasilan neto Wajib Pajak telah dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, baik pemeriksa maupun Peneliti Keberatan menegaskan bahwa pengurang penghasilan bruto tidak lagi diakui.

Pertimbangan dan Putusan Majelis

Setelah mempelajari keterangan dari Wajib Pajak dan Fiskus serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Fiskus menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak, dengan alasan bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak mencerminkan besarnya penjualan yang sebenarnya dan tidak dapatdiyakini kebenarannya.

Wajib Pajak tidak setuju terhadap Keputusan Fiskus tersebut. Wajib Pajak menganggap dirinya telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan untuk usaha yang dilakukannya. Pada saat keberatan, Fiskus (Peneliti Keberatan) mengakui bahwa Wajib Pajak telah mengadakan pembukuan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU KUP.

Dalam persidangan, Wajib Pajak kemudian menunjukkan bukti-bukti peminjaman dokumen yang diminta Fiskus saat pemeriksaan. Berdasarkan bukti tanda terima dokumen dari Fiskus yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut, dapat diketahui I bahwa hampir seluruh buku atau dokumen yang diminta oleh Fiskus telah diberikan oleh Wajib Pajak.

Oleh karena Wajib Pajaktelah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan, Majelis berpendapat apabila Fiskus masih meragukan data pembukuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut, Fiskus seharusnya melakukan koreksi fiskal dengan melakukan penghitungan melalui data-data yang ada, berupa faktur penjualan, pembelian atau data lainnya untuk menemukan bukti-bukti ketidakbenaran data pembukuan Wajib Pajak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Fiskus yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menghitung besarnya penghasilan neto Wajib Pajak tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh sebab itu Majelis I memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding Wajib Pajak.

Tanggapan dan Kesimpulan

Kasus yang telah dipaparkandi atas terkait dengan penerapan norma penghitungan penghasilan neto kepada Wajib Pajak karena Fiskus menganggap bahwa Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dengan tidak benar. Lalu, apakah hal ini dibenarkan dalam ketentuan perpajakan kita?

Norma  Penghitungan   Penghasilan   Neto   memang   dapat digunakan oleh  Fiskus sebagai  pedoman  untuk menentukan mghasilan bruto dalam hal-hal tertentu. Salah satunya adalah Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi iakatau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau ikmemperlihatkan pembukuan/bukti pendukungnya. Dalam  kasus   ini  Wajib   Pajak  mengatakan   dirinya  telah melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. lamun demikian, Pemeriksa tidak menyetujui pertanyaan Wajib Pajak dan beranggapan bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak diselenggarakan sesuai ketentuan. Pemeriksa pun melakukan koreksi dengan mempertimbangkan lokasi usaha Wajib Pajak yang berada di kawasan pusat grosir.

Sejalan dengan itu, penghasilan neto Wajib Pajak dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur dalam KEP-02/PJ.7/1991. Karena penghasilan netonya sudah dihitung dengan menggunakan norma, maka biaya-biaya Wajib Pajak yang dicantumkan dalam pembukuan tidak diakui.

Berbeda dari pemeriksa, Peneliti Keberatan menyetujui pernyataan Wajib Pajakdan mengatakan bahwa pembukuan Wajib Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU KUP. Perbedaan pendapat antara pemeriksa dan peneliti keberatan ini cukup mengherankan. Sebab, ketentuan Pasal 28 ayat (7) sudah cukup jelas menyatakan kriteria pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh Wajib Pajak. Dan Wajib Pajak pun, telah kooperatif dalam memberikan data/dokumen kepada Fiskus, seperti yang dibuktikannya dalam persidangan melalui tanda terima dokumen.

Yang juga menimbulkan tanda tanya adalah tindakan Peneliti Keberatan melakukan koreksi atas peredaran usaha Wajib Pajak dengan berlandaskan pada perbandingan penjualan Wajib Pajak selama tiga tahun dan pemeriksaan atas Faktur Pajak Standar Wajib Pajak. Total penjualan hasil perhitungan Peneliti Keberatan, sangat jauh berbeda dari total penjualan perhitungan pemeriksa.

Selain itu, meski mengatakan Wajib Pajak telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan, Peneliti Keberatan tidak menggunakan pembukuan Wajib Pajak dalam menentukan penghasilan neto Wajib Pajak. Peneliti Keberatan malah menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yang seperti ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (5) UU PPh dapat digunakan dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya.

Jika Peneliti Keberatan mengatakan bahwa pembukuan Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (7) tersebut, seharusnya koreksi peredaran usaha (berdasarkan perbandingan dan asumsi) dan harga pokok penjualan/penghasilan neto (berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto) dalam kasus ini tentunya tidak perlu dilakukan. Dan Wajib Pajak, tidak perlu mengajukan banding atas kasus ini. ■        ( Indonesian Tax Review Digest Volume IV/Nomor 04/2007 )

Last Updated ( Tuesday, 23 October 2007 )
 
< Prev