Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday601
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week6473
mod_vvisit_counterThis month44407
mod_vvisit_counterAll1940850

DigitalClock

Bukti Potong Hilang, WP Menang Sebagian PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 03 December 2007

Bukti Potong Hilang

WP Menang Sebagian

 

Nomor Putusan            : xxxx/PP/M.VI/15/2002

Tanggal Putusan            : 29 Oktober 2002

Jenis Pajak                   : PPh Badan

Tahun Pajak                 :1995

 

KronoLogi:

• Wajib Pajak adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufacturing yang diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berwenang terkait dengan kewajiban Pajak Penghasilan Badan untukTahun Pajak 1995;

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan yang diterbitkan pada tanggal 8 November 2000;

• Wajib Pajak mengajukan keberatan namun diterima sebagian oleh Fiskus melalui surat keputusan tertanggal 21 Januari 2002;

• Banding diajukan oleh Wajib Pajak melalui Surat Permohonan Banding tertanggal 15 Juli 2002;

• Putusan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2002.

Dasar Hukum Materi Terbanding:

• UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/1991(UU KUP).

• UU No. 7/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1994 (UU PPh).

 

Materi Sengketa:

Wajib Pajak yang merupakan perusahaan dalam bidang industri manufacturing, telah diperiksa oleh fiskus sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. Dalam pemeriksaan tersebut, fisku; telah melakukan koreksi positif atas peredaran usaha, penguranj penghasilan bruto dan kredit pajak PPh Pasal 23. Karena kotej si tersebut, fiskus akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak  Kurang Bayar (SKPKB).

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Wajib Pajak I mengajukan keberatan kepada fiskus. Sehubungan dengan surat I keberatan tersebut, fiskus mengeluarkan keputusan yang ternya-H hanya menerima sebagian keberatan Wajib Pajak. Karena ke-Beratannya hanya diterima sebagian, Wajib Pajak akhirnya mengajukan banding.

 

Konfirmasi Negatif Kredit Pajak PPh Pasal 23

Selama proses pemeriksaan, fiskus telah melakukan konfirmasi tasbukti potong PPh Pasal 23 terhadap KPP berwenang. Semula Ptersebut memberikan pernyataan bahwa tidak ada bukti potong PPh Pasal 23 atas nama Wajib Pajak yang diterima. Namun, KPP tersebut merevisi atas jawaban konfirmasinya tersebut yaitu dengan menerangkan bahwa kebenaran bukti potongnya terse-I but tidak ada secara keseluruhan dengan kata lain fiskus hanya menerima sebagian dari total yang dikoreksi oleh Wajib Pajak.

Di sisi lain, Wajib Pajak tidak dapat menerima pernyataan atas koreksi yang dilakukan oleh fiskus dengan alasan Wajib Pajak telah dipotong PPh Pasal 23 dan berhak mengkreditkan PPh Pasal 23 tersebut. Wajib Pajak mengatakan sudah melakukan kewa-jibannya yaitu membayar dan melaporkan ke KPP setempat wa-laupun Wajib Pajak hanya mempunyai bukti atau dokumen tersebut berupa copy-nya saja di mana dokumen asli dan pembayaran bukti potong tersebut telah hilang.

 

Penambahan Kredit Pajak

Di samping itu, fiskus merasa telah telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan benar, hal ini dilakukan guna melakukan konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) ke KPP pemotong terdaftar terkait tentang jawaban konfirmasi yang menyatakan bahwa ti¬dak adanya suatu keterangan yang sesuai. Sehingga atas kredit pajak PPh Pasal 23 tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam memperhitungkan kredit pajak Wajib Pajak. Terhadap penamba-han kredit pajak tersebut, fiskus tidak melakukan koreksi karena dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pun tidak tercantum. Disamping itu menurut fiskus, Wajib Pajak tidak dapat menunjuk-kan SSP baik itu lembar ke-1, ke-2 maupun ke-3.

 

 

"Wajib Pajak beranggapan bahwa dirinya telah melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

 

Wajib Pajak tidak menyetujui koreksi peredaran usaha yang su-dah dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi sehubungan koreksi peredaran tersebut yang dilakukan dengan dasar dari jumlah bruto atas bukti potong yang belum dikreditkan, menurut Wajib Pajak atas jumlah pajak PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut se-harusnya dapat dikreditkan.

Wajib Pajak juga berpendapat bahwa SSP pembayaran kredit pajak tersebut bukan dilakukan olehnya sebagai penerima peng-hasilan, akan tetapi oleh pemberi penghasilan (pemotong), se-hingga yang dimiliki oleh Wajib Pajak hanyalah bukti potongnya saja dan bukan Surat Setoran Pajak (SSP) baik itu lembar ke-1 ,ke-2, maupun lembar ke-3.

Wajib Pajak lebih lanjut mengatakan pada prinsipnya tidak merasa keberatan atas penetapan koreksi peredaran usaha yang dilakukan oleh fiskus tersebut. Sebaliknya Wajib Pajak akan merasa keberatan apabila penetapan koreksi tersebut dilakukan dengan dasar dari jumlah bruto atas bukti potong yang belum dikreditkan, Wajib Pajak juga telah mengemukakan pendapatnya dengan beberapa bukti yang terlampir dan berbagai penjelasan berbagai macam rincian dalam surat uraian banding mengenai jumlah PPh Pasal 23 yang seharusnya dapat dikreditkan.

 

Pertimbangan dan Putusan Majelis

Setelah menghimpun data dan keterangan dari Wajib Pajak dan fiskus baik dari segi ketentuan formal maupun melakukan peme-riksaan atas Kertas Kerja Pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi syarat, lalu Majelis mendahulukan pemeriksaannya terhadap ma-teri sengketa objek pajak pemohon banding, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi sengketa mengenai kompensasi, kerugian dan kredit pajak yang diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi.

Koreksi atas pembelian bahan baku yang terjadi, dilakukan karena Wajib Pajak terlalu kecil melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 1995 tersebut. Petunjuk ini antara lain diperoleh dari buku pembelian bahan baku milik Wajib Pajak dan bukti-bukti pendukung lainnya. Majelis mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah pembelian antara buku pembelian milik Wajib Pajak dengan jumlah pembelian dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa koreksi fiskus atas pembelian bahan baku yang dimasukkan sebagai peredaran usaha dengan dasar bruto di mana Wajib Pajak belum memperhitungkan kredit pajaknya, dianggap benar dan tetap dipertahankan.

Berkaitan dengan konfirmasi negatif mengenai koreksi kredit pa¬jak oleh fiskus, setelah memeriksa Wajib Pajak Majelis mendapati kenyataan bahwa Wajib Pajak telah menerima perhitungan koreksi peredaran usaha yang dilakukan oleh fiskus dengan dasar dari jumlah bruto atas bukti potong yang belum dikreditkan dimana Wajib Pajak itu sendiri belum memperhitungkan kredit pajaknya yang seharusnya dapat dikreditkan.

Selain itu, Majelis melihat dari sisi fiskus yang merasa telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan benar walaupun tidak melakukan pemeriksaan kepada pihak penjual, akan tetapi fiskus melakukan konfirmasi atas Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut ke KPP pemotong (selaku penjual) terdaftar dan ternyata KPP pun mengeluarkan pernyataan bahwa tidak mengakui adanya SSP seperti yang Wajib Pajak katakan. Akhirnya fiskus berkesimpulan untuk melakukan koreksi positif.

Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap sengketa-seng-keta tersebut, Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Wajib Pajak.

 

Tanggapan dan Kesimpulan

Kasus yang telah dipaparkan di atas adalah koreksi kredit pajak milik Wajib Pajak. Dalam pemeriksaan, fiskus menganggap bahwa Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan dokumen data maupun bukti-bukti mengenai pengakuan kredit pajak tersebut. Lalu, apakah hal ini dibenarkan dalam ketentuan perpajakan kita?

Jika kita lihat timing dokumen berupa data-data maupun bukti-bukti kredit pajak ini, tentu erat kaitannya dengan masalah pembukuan yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP dimana disebutkan bahwa Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib melaku¬kan pencatatan atau pembukuan. Berkenaan dengan ayat lainnya yang juga mengenai pembukuan, yaitu di dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP disebutkan bahwa pembukuan sekurang-kurangnyater-diri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihi-tung besarnya pajak terutang.

Dalam kasus ini, Wajib Pajak beranggapan bahwa dirinya telah melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pada saat pemeriksaan dilakukan oleh fiskus, Wajib Pajak juga merasa telah memberikan dokumen-dokumen pendukung dimana bukti aslinya telah hilang dan hanya memiliki dokumen berupa copy nya saja. Hal tersebut dapat di-buktikan dengan bukti tanda terima dokumen yang disajikan Fiskus dalam persidangan.

 

Hal yang disesalkan oleh Wajib Pajak adalah mengapa Fiskus dalam melakukan koreksi tidak melihat ke dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak, tetapi Fiskus lebih berdasar pada keadaan di lapangan dan lokasi usaha yang berhubungan dengan Wajib Pajak dimana jawaban konfirmasi tersebut "tidak ada". Sehingga Fiskus mengestimasikan konfirmasi negatif dan omset Wajib Pajak yang sebenarnya adalah tidak benar.

Begitu pula dengan penambahan kredit pajak , penyesalan lainnya juga diungkapkan Wajib Pajak bahwa koreksi ini terkait dengan peredaran usaha dimana SSP pembayaran kredit pajak yang seharusnya d'apat dikreditkan bukan dilakukan oleh pemo-hon banding melainkan oleh Wajib Pajak lain yang dalam hal ini selaku pemotong.

Memang dalam proses pemeriksaan, Fiskus diperkenankan un-tuk menggunakan Investigation feeling-nya yang salah satunya adalah melakukan komparasi atau perbandingan dengan usaha sejenis dan tempat lokasi usaha Wajib Pajak. Tetapi ada baiknya terlebih dahulu Fiskus mendasarkan pemeriksaannya ke internal Wajib Pajak, baik berupa dokumen-dokumen utama, dokumen pendukung, pembukuan, dsb.

Adanya peraturan pajak yang mengandung multitafsir atau multiinterpretasi ini dalam kenyataannya kerap membuat susah Wajib Pajak. Sebab fiskus biasanya juga akan langsung melaku¬kan koreksi sesuai anggapannya tanpa bersedia beradu argumen-tasi dalam proses pemeriksaan. Selain karena peraturan pajak yang mengandung multitafsir, mungkin saja ketidakmengertian fiskus mengenai line bisnis dan kegiatan operasional Wajib Pajak, kadang juga menimbulkan koreksi sepihak dari fiskus.

Dalam kasus ini Fiskus beralasan bahwa data yang diberikan oleh Wajib Pajak tidak mencerminkan keadaan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya sehingga Fiskus mendasarkan koreksinya ke data eksternal yaitu melihat keadaan di lapangan dan lokasi usaha Wajib Pajak seperti melakukan pengecekan ke KPP terkait. Walaupun fiskus tidak memeriksa ke pihak penjual dimana Wajib Pajak bertransaksi.

Seharusnya, jka Fiskus ingin melakukan koreksi pertama kali yang harus dilihat adalah pembukuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, setelah itu baru melihat ke dokumen-dokumen pendukung-nya dan data eksternal lainnya. Fiskus jangan hanya mengatakan bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak dapat dipercaya tanpa menunjukkan bukti-bukti yang jelas. Sebaliknya, Wajib Pajak juga harus menunjukkan dokumen dan bukti yang jelas kepada Fiskus.

Kasus ini menjadi tambahan bukti bahwa dalam peraturan per-pajakan kita yang berlaku sekarang masih terdapat celah-celah yang bisa menimbulkan multitafsir atau multi interpretasi di ka-langan praktisi pajak. Biasanya, jika ada beda persepsi atau beda penafsiran, fiskus akan mempersilahkan Wajib Pajak untuk men-gajukan keberatan dan juga banding. Padahal untuk menempuh semua proses itu, banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang sifatnya materil maupun non materil.

Melihat dari kasus-kasus sebelumnya, Majelis dalam melakukan analisis lebih percaya kepada bukti-bukti yang ada dan bukan hanya koreksi yang berdasarkan estimasi atau perkiraan saja. Jadi sudah sewajarnya bila Majelis dalam kasus ini mengabulkan seba-gian permohonan banding Wajib Pajak.

Jika saja ketelitian, kesiapan dokumen dan aturan hukum tersebut dijalankan oleh Wajib Pajak dan Fiskus dengan sebenarnya, tentu kasus seperti ini tidak akan terulang di kemudian hari. ■ ( Indonesian Tax Review Digest Volume IV/Nomor 03/2007 )

 
< Prev   Next >